ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016

AGUS SUROTO, SH NPM. A2021161099

Abstract


Abstrak

Tesis ini membahas tentang Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimana konsekuensi hukum dihapusnya kata “dapat” dalam PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 terhadap kerugian negara sebagai unsur tindak pidana. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Konsekuensi Hukum Dihapusnya Kata “Dapat” Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25.25/PUU-XIV/2016 Terhadap Kerugian Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana. Konsekuensinya titik berat pemahaman (penafsiran) tindak pidana korupsi sekarang ini hanya diletakkan semata-mata pada pemahaman delik formal, yang atas dasar delik ini meskipun dalam suatu tindak pidana korupsi belum/tidak menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekoniomian negara, namun cukup apabila suatu perbuatan telah "dapat" dikategorikan “akan menimbulkan kerugian negara”, maka pelakunya sudah dapat dihukum. Terjadi perkembangan baru di dunia hukum yakni keluarnya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konsitusi menyatakan menganulir kata “dapat” yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berada pada kalimat “dapat” merugikan Keungan Negara, Mahkamah Konsitusi menganggap kata “dapat” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu penanganan Tindak Pidana Korupsi menurut dua Pasal tersebut harus benar-benar memenuhui adanya Kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang nyata.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Abstract

This thesis discusses Juridical-Normative Analysis of the Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XIV / 2016. The approach method used in this research is normative legal research through library studies and field studies. As for the problem in this thesis research is how the legal consequences of the removal of the word "can" in the CONSITUTION COURT DECREE NUMBER 25 / PUU-XIV / 2016 against state losses as an element of criminal acts. From the results of this thesis study, it was found that the Legal Consequences of Removing the Word "Get" in the Decision of the Constitutional Court Number 25.25 / PUU-XIV / 2016 Against State Losses as an Element of Criminal Acts. As a consequence, the center of understanding (interpretation) of corruption is currently only placed solely on the understanding of formal offenses, which on the basis of this offense, although in a criminal act of corruption has not / does not cause state financial losses, but it is sufficient "can" be categorized as "will cause state losses", then the culprit can be punished. New developments occur in the world of law, namely the issuance of the decision of the Constitutional Court Number: 25 / PUU-XIV / 2016 concerning the testing of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption, the Constitutional Court declares the word "can" annulled in Article 2 and Article 3 The Law on the Eradication of Corruption Crime which is in the sentence "can" harm the State Financial, the Constitutional Court considers the word "can" do not have binding legal force, therefore the handling of Corruption Crimes according to the two Articles must fully comply with the Loss State or real State Economy.

Keywords: Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XIV /2016


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Andi Zainal Abidin, 1987. Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama), Alumni, Bandung.

Anwar Nasution, 2008. Perbaikan Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah, Analitika, Jakarta.

Bambang Poernomo, tt., Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

__________, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta.

__________,2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang.

Black, Henry Campbell, 1990. Black's Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota.

Cheang, 1977. Disparity of Sentencing, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd.

Elliot, Kimberly Ann Elliot, 1999. Corruption and The Global Economy, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi Pertama.

Friedman, Lawrence M. 1977. Dalam Legal Culture and Social Development, p. 1002-1010 dan Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc.

Komariah Emong S, 1995. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Prisma, No. 7 Juli 1995.

__________,Perbuatan Melawan Hukum, Artikel, Info Hukum, 13 Juni 2009.

L. Suryadarmawan, 1967. Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, PT. Jambatan, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1994. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

__________, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung.

Muladi, 1990. Sinkronisasi Pelaksanaan Pengakan Hukum dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System, Makalah dalam diskuis hukum ICJS, Yogyakarta, 25 – 26 Juli 1990.

Neil C. Chamelin, et.al., 1975. Introduction to Criminal Justice, Prentice-Hall, New Jersey.

Oemar Seno Adjie, 1985. Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta.

P.A.F. Lamitang, 1990. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

__________, 1984. Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung.

Packer, Herbert L. 1968. The Limits of the Criminals Sanctions, Stanford University Press, California.

Peak, Kenneth J. 1987. Justice Administration, Departement of Criminal Justice, University of Nevada.

Romli Atmasasmita, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, PT Alumni, Bandung.

__________, 1996. Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung.

__________, 1999, Proses Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI : Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, FH UNPAD, Bandung 25 September 1990.

Roelof H. Heveman, 2002. The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia, Tata Nusa, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091