KEBIJAKAN NON PENAL OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI MELALUI PENYULUHAN P2TP2A DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK

ERMAWATI PUSPITASARI, SH NPM. A2021151031

Abstract


ABSTRAK

“Kebijakan Non Penal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Melalui Penyuluhan P2TP2A Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak.” Permasalahan anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh manusia yang kemampuan fisik, mental dan sosialnya masih terbatas untuk merespon berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Lebih tragis lagi jika dicermati bahwa dalam berbagai kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang tua atau keluarga.Bagaimanapun kita tidak pernah boleh melupakan puluhan ribu anak lain yang tidak mampu bertahan mengalami perlakuan buruk, dan jutaan anak lainnya yang sampai saat ini masih menderita. Satu-satunya obat bagi wabah kekerasan terhadap anak ini adalah mencegahnya agar tidak terjadi. Salah satu kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut adalah dengan dibentuknya P2TP2A. Child Protective Services merupakan program preventive penyuluhan dari P2TP2A yang mana model penyuluhan dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok mikro dan kelompok makro.  Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan P2TP2A dalam menyelenggarakan upaya perlindungan anak dari kekerasan. Jika dilihat dari tujuan diadakannya penelitian ini, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mencoba menggambarkan P2TP2A dalam menyelenggarakan program-program perlindungan anak kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan, apakah program-program P2TP2A tersebut memang benar dapat menanggulangi kekerasan terhadap anak atau tidak.Hasil dari penyuluhan dengan model Child Protective Services ini dapat diketahui bahwa P2TP2A memang benar menyelenggarakan penyuluhan pada kelompok mikro dan kelompok makro. Namun pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut memiliki kendala. Kendala yang dimaksud adalah minimnya anggaran penyuluhan dan kurangnya tenaga penyuluh. Diperlukan suatu konsep agar dapat mensiasati kendala-kendala tersebut, salah satunya adalah penyuluhan melalui mass media.

Kata kunci: model penyuluhan, P2TP2A, penanggulangan kekerasan terhadap anak

 

 

ABSTRACT

“Non Penal Policy Made by Regional Government of Melawi through P2TP2A Counselling to Overcome Violence on Children.”

Problem of child abuse are highly dramatic and heart-breaking because they are experienced by human being who are physically, mentally and socially limited to respond risk and dangers that they are facing. When we observe, it is even more tragic because in many cases the problem are performed by people who basically should take care of and protect them such as parent and relatives. Whatever the reason, we may not ignore thousand of other children who fail to survive, having treated badly and other millions of children who are currently still suffering. The only curer for these violence problems is to prevent them happening. NOne of the policies to prevent such problems occurring again is by the establishment of P2TP2A. Child Protective Services constitutes as a preventive action, in the form of counselling, provided by P2TP2A where the participants are divided into two groups, micro and macro. The research aims at identifying how far the role of P2TP2A in providing protective services to children from violence. This research was descriptive in nature, attempting to provide a picture of how P2TP2A carried out their programs on children protection. Then, it was linked to fact in the field to seek whether or not such programs could really overcome violence cases on children. Result of the counselling with child protective services model indicated that P2TP2A indeed carried out programs to micro and macro groups. However, the implementation of the counselling had several challenges, for example the lack of budget and human resources to conduct the counselling program. Therefore, there is a need for a concept to deal with these challenges. One of them is by conducting a counselling through mass media.

Keywords : counselling model, P2TP2A, overcoming violence on Children


Full Text:

PDF

References


Literatur :

Abdullah, Burhanuddin, 2006, Menanti Kemakmuran Negeri : Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ardiyos, 2004, Kamus Standar Akuntansi, Jakarta : Citra Harta Prama

Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Budiono, Herlien, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung : Citra Aditya.

Hadikusuma, Sutantya Rahardja, R.T., 2000, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafinso Persada.

Hartono, H., dalam H Salim, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Hariyono, 2003, Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila, Bandung : Alumni.

Hariyani, Iswi, S.h., M.H., 2010, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, Cetakan Pertama, Jakarta : Kompas Gramedia

Harsoyo, Y., 2007, Idiologi Koperasi Menatap Masa Depan, Yogyakarta : Pustaka Widyatama.

Manan, Abdul, 2014, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta : Penerbit Kencana Prenandamedia Group.

Miru Ahmadi dan Sakka Pati, 2012, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa

Muhammad, Abdulkadir, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan ke-5, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Mutis, Thoby, 2004, Pengembangan Koperasi : Kumpulan Karangan, Cetakan keempat, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Patrik, Purwahid, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-undang), Bandung : Mandar Maju.

-------, 1986, Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Semarang : Badan Penertbit.

Sinaga, Pariaman, 2008, Koperasi Dalam Sorotan Peneliti, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan, 2001, Koperasi : Teori dan Praktik, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Soekamto, Soerjono, 1986. Metode Penelitian Hukum, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 1995¸Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti, R., 1990, Hukum Perjanjian, Jakarta : Internusa

Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN

Sulistyono, Adi, 2007, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, Surakarta : Penerbit Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Press

Sutiyoso, Bambang, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta : Penerbit Citra Media

Sutrisno, 2001, Rekonstruksi Pemahaman Koperasi : Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat, Jakarta : Instans, 2001

Thong Kie, tan, 2007, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta : Prestasi Pustaka

Widiyanti, Ninik, 2004, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta

Y., Harsoyo, dkk., 2006, Idiologi Koperasi Menatap Masa Depan, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Widyatama.

Peraturan dan Undang –Undang :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM.IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091