IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN /KOTA

RUSTIARNI, SH NPM. A21212088

Abstract


ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena implementasi Standar Nasional Perpustakaan di  Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang penting dioptomalkan, agar Perpustakaan bermutu prima guna memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian sehingga bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945.  Perpustakaan ini unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Perpustakaan, dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang Tipe B. Seiring perkembangan masyarakat, Perpustakaan bermutu prima (berstandar) sangat dibutuhkan. Masalahannya bagaimana implementasi Standar Nasional Perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota, tujuannya mengetahui implementasi pedoman, kendala-kendala, upaya pengoptimalannya. Metode penelitiannya normatif,  empiris, bersandarkan pada teori Implementasi, efektivitas hukum, dan Standar Nasional Perpustakaan. Hasilnya belum terlaksana sepenuhnya, disebabkan kurangnya faktor Petugas yang menegakkannya, fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. Upaya Pemerintah mengoptimalkannya yakni mengirim tenaga perpustakaan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, memasukkan formasi Tenaga Pustakawan dalam penerimaan CPNS, mengalokasikan penganggaran tahun 2019 untuk renovasi gedung dan fasilitas perpustakaan. Hendaknya secara kontinyu melengkapi Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku, agar penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan selalu terukur, terjaminnya mutu sesuai pedoman yang berlaku. Kata Kunci: Implementasi, Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang.

ABSTRACT

This research is motivated because the implementation of the National Library Standards in the Regional Library of Ketapang District is important for optimization, so that excellent quality libraries to meet the needs of information, education, research so that the society progresses, educates the nation's life as mandated by the 1945 Constitution. Regional Government in the Library area, managed by the Regional Archives and Library Office of Ketapang Regency Type B. Along with the development of the community, excellent quality (standardized) libraries are needed. The problem is how the implementation of the National Library Standards in the Regional Library of Ketapang Regency Based on Article 2 of the Regulation of the Head of the National Library Number 8 of 2017 Concerning the National Standards of the Regency /City Library, the purpose of knowing the implementation of guidelines, constraints, optimization efforts. The research method is normative, empirical, based on the theory of implementation, legal effectiveness, and National Library Standards. The results have not been fully implemented, due to the lack of factors of the officers who enforce them, facilities that are expected to support the implementation of the law, community legal awareness and legal culture. The government's efforts to optimize it include sending library staff to attend training, technical guidance, including the formation of Librarians in the reception of CPNS, allocating budgeting in 2019 for renovation of buildings and library facilities. It should continuously complement the applicable National Library Standards, so that library management is always measured, guaranteeing quality in accordance with applicable guidelines.

Keywords: Implementation, District Library National Standards, Regional Library of Ketapang Regency

Full Text:

PDF

References


A. Buku-Buku

A Musta’in. 2016. 12 BAB II LANDASAN TEORI A. Konsep Implementasi 1. Pengertian. Dapat dilihat di http://eprints.stainkudus.acid./...15.%20%MUSTA%27IN%20BAB%20...- Adobe Reader. Diakses tanggal 5 Mei 2018. (2014). BAB II TINJAUANTEORI PERPUSTAKAAN KOTA 2.1. TUJUAN. Dapat dilihat di http://www.e-journal.uajy.ac.id/6935/3/MTA202037.pdf. Diakses tanggal 5 Mei 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. Ketapang Dalam Angka Tahun 2018. Ketapang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. Dapat dilihat di http://www.Ketapang-Dalam-Angka-2018.pdf-Adobe Reader. Diakses tanggal 17 Agustus 2018.

Guntur Setiawan, dalam Prima Wijaya. 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Implemntasi Hukum I. Dapat dilihat di http://www.eprints.ung.ac.id/...2013-2-74201-271409036-bab 2. 1001201401- Adobe Reader. Diakses tanggal 15 Agustus 2018.

Qodratillah Taqdir Meity, dkk. (2011). Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rahmat Romadon, dkk. (2011). Profil Perpustakaan Umum Provinsi & Kabupaten/Kota Se-Indonesia Wilayah 3. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Dapat di lihat di http://www.88992493-profil-Perpustakaan-Umum-Provinsi-Kabupaten-Kota-Se-Indonesia-Wilayah-3(1).pdf-Adobe Reader. Diakses tanggal 13 Januari 2016.

Salim HS. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Yoanita Clara. (2015). Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Studi di Kota Pontianak). Tesis. Pontianak: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasioanal Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091