PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

RUSADI, SH A2021151006

Abstract


ABSTRAK

Tidak adanya pertanggung jawaban dan upaya penyelesaian kekerasan yang terjadi terhadap etnis rohingya di myanmar, sehingga persoalan – persoalan tersebut tentunya dapat dikaji dalam perspektif hukum pidana internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis pengaturan hukum pidana internasional terhadap kekerasan yang terjadi terhadap etnis rohingya dimyanmar itu apakah dapat atau tidak dikategorikan sebagai kejahatan internasional, dan mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat terhadap etnis rohingya di Myanmar berdasarkan hukum pidana internasional. Penelitian dilakukan dengan metode normatif. Pada hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap etnis rohingya adalah kejahatan internasional yang tergolong kedalaman kejahatan serius yang menjadi juridiksi mahkamah pidana internasional yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM berat maka negara mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya. Berdasarkan pada pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa negara Myanmar seharusnya melakukan langkah awal yaitu dengan cara diplomasi terlebih dahulu menyelesaikan pertikaian yang terjadi dinegaranya langsung membawa kasus yang terjadi di negaranya. Upaya diplomasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan mediasi dimana Myanmar dapat meminta bantuan kepada PBB sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Jika masih belum berhasil upaya tersebut, negara myanmar dapat mengdailili pelaku kejahatan serius itu untuk kemudian diadili dinegaranya. namun karena negara myanmar tidak mau ( unwilling ) mengadili pelaku kejahatan serius tersebut, maka kasus yang terjadi dapat diadili di mahkamah pidana internasional ( International Criminal Court) dan karena Negara Myanmar bukan anggota statuta roma maka kasus tersebut melalui rekomensasi Perserikatan bangsa­bangsa ( PBB ) dapat diajukan ke mahkamah pidana internasional dan dapat dijatuhi hukuman yang sesuai berdasarkan hukum pidana internasional.

Kata Kunci : Penyelesaian Kekerasan, Etnis Rohingya, Hukum Pidana Internasional

 

 

                                                ABSTRAC

The absence of accountability and efforts to resolve the violence that occurred against the ethnic Rohingya in Myanmar, so that the problems - of course, can be studied in the perspective of international criminal law. This study aims to describe, and analyze the regulation of international criminal law against the violence that occurred against the Rohingya ethnic in Dimyanmar whether it can or is not categorized as an international crime, and knows and analyzes the efforts that can be made in resolving gross human rights violations against Rohingya in Myanmar based on international criminal law. The study was conducted by normative methods. In the results of the study it can be seen that violence against Rohingya is an international crime that is classified as the depth of serious crime which is the jurisdiction of the international criminal court, namely crimes against humanity. As a form of accountability for the occurrence of gross human rights violations, the state has the responsibility to resolve cases that occur in the country. Based on article 33 of the Charter of the United Nations, the Myanmar state should take the first step, namely by means of diplomacy first resolving the dispute that took place in his country, immediately bringing the case that occurred in his country. Diplomatic efforts can be made by using mediation where Myanmar can request assistance from the United Nations as a third party to help resolve the case. If the effort is still unsuccessful, Myanmar can negotiate the perpetrators of serious crimes to be tried in his country. but because the state of Myanmar does not want (unwilling) to try the perpetrators of serious crimes, the cases that occur can be tried in the international criminal court (International Criminal Court) and because the State of Myanmar is not a member of the Rome statute then the case is through United Nations (UN) recomination may be submitted to the international criminal court and can be sentenced according to international criminal law.

Keywords: Violence Settlement, Rohingya Ethnicity, International Criminal Law


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Adolf Huala, 2004, hukum penyelesaian sengketa internasional, Jakarta ; sinar grafika

Agustina S, 2006, Hukum Pidana Internasional Dalam Teori Dan Praktek, Andalas Universty Press

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional; Bunga Rampai,Alumni, Bandung.

Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme Dan Abolinisme )

Atmasasmita, Romli, 2000, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung.

Effendi, Tolib, , 2014, hukum pidana internasional,Yogyakarta, pustaka yustisia Hiariej, Eddy O.S, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga.

Istanto, Sugeng, 2010, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Kordi, K, M. Ghufran H, 2013, Hak asasi manusia;tentang perbudakan, peradilan, kejahatan manusia, & perang, Yogyakarta ; Graha ilmu

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, Edisi Kedua, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.

Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika global, Edisi Kedua, Alumni, Bandung.

Muladi, 2011, Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, Alumni, Bandung,

Murdiyatmoko Janu, 2007,Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat, Grafindo Media Pratama.

Parthiana, I Wayan, 2003, Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi, Yrama WidyaParthiana, I Wayan, 2006, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya

Pratomo, Eddy, 2011, Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi,Alumni, Bandung.

Prasetyo Teguh,2010, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo

Rifai, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta

Rover, C. De, 2000. To Serve And Protect Acuan Universal Penegakan Ham, Raja Grafindo

Sari, Arlina Permana ,2005, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of Red Cros, Jakarta

Simon, 2009 Mengenal Icc Mahkamah Pidana Internasional, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta,

Singh, Bilveeer, 2014, Tantangan Orang Rohingya Myanmar, Gajah Mada University Press Siswanto, Arie, 2015, Hukum Pidana Internasional, Andi OffsetSiswanto, Arie, 2005, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor.

Suarda, I Gedhe Widhiana, 2012, Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung,.

Sujatmoko Andrey, 2015, Hukum Ham Dan Hukum Humaniter, Raja Grafindo Persada

Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo

Strake, J. G., 2008, Pengantar Hukum Internasional 1 ; Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahjoe, Oentoeng, 2011, Hukum Pidana Internasional; Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya, Erlanggga, Jakarta.

Widyawati, Anis, 2014 hukum pidana internasional,Jakarta;sinar grafika

Yudhawiranata, Agung,2007, Mahkamah Pidana International: Statuta Roma, Hukum Acara, Dan Unsur-Unsur Kejahatan, ELSAM

B. DOKUMEN LAIN

Bangun, Budi hermawan, tantangan ASEAN dalam melakukan penanganan pengungsirohingya,http:journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/14929/72 13 Statuta Mahkamah Pidana Internasional 17 Juli 1998 Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa

Taufik, Ikbal, 2015 Implementasi Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional terhadap Negara Yang Dianggap tidak Mau (Unwilling) Dan Tidak Mampu (Unable) Dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional, Universitas

Jenderal Soedirman,Indonesia


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091