PENEGAKAN HUKUM ADAT TERHADAP LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT WARIN DI KECAMATAN BUNUT HILIR PERSPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI KAPUAS HULU)

KHAIRI KAMSIDI YANTO, S.H NPM. A2021161014

Abstract


ABSTRAK

 

kecamatan bunut hilir merupakan kecamatan yang berada di pesisir sungai Kapuas, banyaknya danau-danau beserta anak sungai di kecamatan ini berdampak pada mata pencaharian sebagian besar masyarakat di kecamatan ini, yaitu sebagai nelayan. Menangkap ikan dengan alat tradisional masih mereka gunakan walaupun jarang di temui lagi, seperti : Unak duri Rotan, bubu rotan, pukat, jala, pengilar, entaban, pancing/kail, serokap bambu, utas, pelabuh, penyarak, seruak, termasuk bubu warin yang masih menggunakan  bahan dari alam sekitar yang digunakan untuk menangkap ikan. Khusus untuk alat tangkap ikan yang disebut alat warin, merupaka alat tangkap ikan yang dilarang disebagian wilayah perairan. Dengan demikian alat tangkap warin hanya bisa digunakan di sungai Kapuas dan danau yang tidak dilindungi.  Larangan tersebut dapat dilihat dalam peraturan danau, baik yang sudah di bukukan maupun belum di bukukan, masing-masing danau memiliki peraturan yang sesuai dengan kondisi geografisnya, salah satu contohnya adalah Buku Peraturan Danau Miyuban yang dibuat  oleh masyarakat adat, ketua adat dan perangkat desa.Sehubungan dalam hal larangan menangkap alat warin ketua danau, perangkat desa, masyarakat secara bermusyawarah membuat peraturan danau yang harus di patuhi semua masyrakat yang beraktifitas di lingkungan danau. Dalam pembuatan peraturan pun terbagi menjadi tim pengurus dan tim perumus, selain merumuskan peraturan danau tim perumus juga mensosialisasikan peraturan danau tersebut kepada seluruh masyarakat yang akan beraktifitas di danau miyuban.Berdasarkan uraian tersebut diatas yang menjadi permasalahannya adalah (1) Mengapa terhadap pelaku yang menangkap ikan dengan alat warin dikecamatan Bunut Hilir belum di berikan sanksi adat sebagaimana mestinya ? (2) Bagaimana peranan ketua adat menjaga eksistensi hukum adat yang berkaitan dengan larangan penangkapan ikan dengan alat warin?Adapun metode penelitian yang digunakan  adalah yuridis sosiologis, di sisni penulis melihat dari segi efektifitas hukum adat dengan melihat langsung dilapangan. Sedangkan hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum adat khususnya alat warin tidak efektif di karenakan tidak adanya laporan dari masyarakat dan adanya pembiaran dari masyarakat serta kurangnya pengawasan dari masyarakat pengawas.Dengan demikian secara bersama-sama masyarakat menjaga peraturan yang telah mereka buat, sebagai panduan mereka bekerja di danau yang dapat menjadi tumpuan kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya.

 

Kata Kunci : Alat warin, Penegakan Hukum Adat, Penangkapan ikan

 

 

 

ABSTRACT

   

Bunut downstream district is a sub-district located on the Kapuas river, the number of lakes and tributaries in this sub-district has an impact on the livelihoods of most of the people in this sub-district, namely as fishermen. Catch fish with traditional tools they still use even though they are rarely seen again, such as: Unak rattan, rattan, trawl, nets, pengilar, entaban, fishing rod / hook, serokap bamboo, thread, harbor, penyarak, exclamation, including bubu waru still using materials from the surrounding nature that are used to catch fish. Especially for fishing gear called warin tools, it is a fishing gear that is prohibited in some waters. Thus warin fishing gear can only be used in the Kapuas river and unprotected lakes. The prohibition can be seen in the lake regulations, both those that have been posted and not posted, each lake has regulations that are in accordance with its geographical conditions, one example is the Book of Lake Miyuban Regulations made by indigenous peoples, customary leaders and village officials.In relation to the prohibition to catch the warin tool of the head of the lake, the village apparatus, the community deliberately makes lake regulations that must be obeyed by all the people who work in the lake. In the making of the regulation, it was divided into a team of management and formulating teams. In addition to formulating lake regulations, the drafting team also socialized the lake regulations to all communities who would be active in the Lake Miyagi.Based on the description above, the problem is (1) Why has the customary fishermen caught using warin in the district of Bunut Hilir not been properly sanctioned? (2) How does the role of the adat leader maintain the existence of customary law relating to the prohibition of fishing with warin?The research method used is sociological juridical, the writer looks at the effectiveness of customary law by looking directly at the field. While the results of this study that customary law enforcement, especially warin tools are not effective because there are no reports from the public and the omission from the community and lack of supervision from the supervisory community.Thus, the community together maintain the rules they have made, as a guide they work in the lake which can be the foundation of life from generation to generation.

 

Keywords: warin tools, customary law enforcement, fishing

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

A.A Oka Mahendra S.H, 1996, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Arif satria, Ahmad Mony, Nur Hannah Muthohharoh, 2017, Laut dan Masyarakat Adat, Kompas, Jakarta.

Dr. Bambang Daru Nugroho, SH.,MH., 2015. Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat. PT. Refika Aditama, Bandung.

Drs. C.S.T. Kansil, SH., Peneal SH, 1984, Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Dr. H. Siswanto, S.H., M.H., M.Kn. Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dr. Irene Mariane, SH. CN. MH., 2014. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat, Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Dr. Djamana Samosir, S.H,M.H. 2013, Hukum Adat Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung

Dr. Leden Marpaung, S.H. 2005 Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, sinar grafika, Jakarta.

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. 2015 Hukum Pidana Adat kajian asas, norma, praktik dan prosedur, PT. Alumni, Bandung.

Dr. M. Ali Zaidan, S.H.,.Hum.2015, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Hilman Hadikusumah S.H., Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung.

Koentraja Ningrat, 2008, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.

Mahrus Ali, S.H.,M.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Nico Ngani, 2012, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yustita.

Prof. Bushar Muhammad, S.H., 2002. Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Prof. Bushar Muhammad, S.H. 2013, Pokok-Pokok Hukum Adat, Balai Pustaka, Jakarta

Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A. 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Mr. LJ. Van Aveldoorn, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya

Paramita.

Prof. Dr. soerjono Soekanto, S.H.,M.A. 2010, Pokok-Pokok Sosioligi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prof. Dr. Sudilmo Mertokusumo, SH dan Prof. Mr. A. Pilto, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Adika Bakti, Yogyakarta.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si. 2014, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.

Prof. H.R. Otjo Salman Soemadiningrat, S.H., 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung.

Prof.H.Hilman Hadikusuma, SH. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Prof.I Made Widnyana, S.H.,M.H. 2013, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta

Raimond Flora Lamandasa, SH., Hukum Pidana Jilid 1.

Saatfroedin Bahar, 2006, Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, SH., MA., 2002, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerojo wignjodipoero, S.H. pengantar dan asas-asas hukum adat, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.

Supriyadi, S.H., M.Hum. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta.

Suratman, S.H.,M.Hum. Drs.MBM Munir, M.H. Umi Salamah, S.Pd.,2015 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Intimedia, Malang.

Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan daerah kabupaten Kapuas hulu nomor 8 tahun 2009 tentang pengelolaan dan konservasi sumberdaya ikan diperairan umum kabupaten Kapuas hulu.

Buku Peraturan Danau Meyuban, Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2015.

Sejarah silsilah keturunanan Abang Berita , (Penembahan Nanga Bunut).

Kitab hukum adat kecamatan bunut hilir.

Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di kecamatan bunut hilir.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bunut_Hilir,_Kapuas_Hulu


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091