PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA (Studi di Kabupaten Kubu Raya)

JAINAL ABIDIN, S.Hi. NPM. A2021161035

Abstract


ABSTRAK

 

Tesis ini membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelengaraan Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kubu Raya). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini telah memahami dan menjalankan peranya selaku wakil penduduk desa dalam penyelengaraan pemerintah desa, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena BPD erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah akan tetapi BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menguat. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati.

 

Kata Kunci Badan Permusyawaratan Desa

 

 

ABSTRACT

 

This thesis discusses the Role of the Village Consultative Body (Bpd) in Organizing the Village Government (Study in Kubu Raya District). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it was concluded that the Village Consultative Body (BPD) had understood and carried out its role as a representative of the village population in the administration of village government, the role of the Village Consultative Body (BPD) was very strategic in relation to development planning, because the BPD was closely related to the implementation of government functions in Law Number 6 of 2014 concerning Villages BPD functions outside the government, but the BPD is an institution that carries out the functions of government, the position of the BPD with the enactment of this Law actually strengthens. The presence of the BPD in the Village Government with its various functions and authorities is expected to be able to realize a system of checks and balances in the village administration. As a manifestation of democracy, in the administration of village government, the Village Head and the BPD work together in managing and managing the interests of the local community based on the origin and local customs that are recognized and respected.

 

Keywords: Implementation of Village Government


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Amin, Suprihatini, 2007, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Surabaya, Yuma Pustaka,

Daeng, Sudirwo, 2011, Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa, Bandung : PT. Angkasa Pustaka

Hermawan, Kamto, 2011, Hukum Tata Negara, Jakarta: Rosda Karya.

Huda, Ni’matul 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Jakarta : Nusa Media,

Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Buana Ilmu, Jakarta

Joeniarto, 2013, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Jakarta : Rineka Cipta,

Kusumah, Mulyana W dalam Kelompok Kerja Keparalegalan Indonesia. 2011. Analisis Kritik RUU Bantuan Hukum. Jakarta : Pokja Paralegal.

Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta : Gramedia.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,2013 Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Murtjada, 2015. Mengenal Desa, Jakarta : Balai Pustaka

Paul H. Landis, 2012, Tata Desa, Bandung: Mandar Maju,

Rozali, Abdullah. 2003, Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah,jakarta, rajawali pers,

Saldi, Isra, 2012, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers.

Sedarmayanti. 2004. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Mandar Maju.

Siagian, Sondang. 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara

Soehardono, Edy. 2004. Teori Peranan dan Penataan Desa. Jakarta : PT Gramedia Pustaka,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : CV. Rajawali, Jakarta

Sumartono. 2006. Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarata : Pustaka Abadi

Sudikno, Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka,

Widjaja, Harun. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091