PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

TEGUH DWI RIYANTO, SH NPM. A2021161057

Abstract


ABSTRAK

 

Berdasarkan data dari Satlantas Polresta Pontianak, bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas berat yang pelakunya anak selama tahun 2017 sebanyak 7 kasus. Seluruh kasus kecelakaan lalu lintas berat yang pelakunya anak dilakukan proses penyidikan dan diversi, dimana pelaku dan korban didampingi orang tua/keluarga dengan melibatkan petugas Litmas dari BAPAS serta petugas dari Dinas Sosial. Walaupun telah dilakukan upaya diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian, namun kasus kecelakaan lalu lintas berat yang pelakunya anak tetap dilanjutkan ke tahap II di Kejaksaan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan dasar filosofi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penanganan terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum harus diupayakan restorative justice. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa tidak tercapai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak dan bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan agar tercapai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh fakta bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak tidak tercapainya restorative justice, hal ini disebabkan karena: (1) Pihak korban (orang tua/keluarganya) merasa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat dengan restorative justice tidak memberikan rasa keadilan bagi korban karena dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas berat tersebut menyebabkan korban harus menderita dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti kondisi semula; (2) Nilai ganti rugi untuk biaya pengobatan yang diberikan oleh pelaku atau orang tuanya tidak sesuai dengan permintaan dari pihak korban (orang tua/keluarganya); dan (3) Pihak korban (orang tua/keluarganya) ingin memberikan pelajaran kepada pelaku untuk memberikan efek jera dan menyadarkan orang tua pelaku agar anaknya tidak diperkenankan mengendarai sepeda motor karena masih dibawah umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya oleh Penyidik Polri dari Satlantas Polresta Pontianak agar tercapai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak, yakni dengan cara: (1) Memberikan saran dan masukan kepada pihak korban (orang tua/keluarganya) dan pihak pelaku (orang tua/keluarganya) agar bisa mencapai kata sepakat untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak melalui diversi dengan tujuan untuk mencapai restorative justice; (2) Memberikan saran dan masukan kepada pihak korban (orang tua/ keluarganya) untuk bisa berbesar hati menerima kesanggupan dari pihak pelaku (orang tua/keluarganya) yang memberikan ganti rugi biaya pengobatan walaupun tidak sesuai dengan harapan dari pihak korban, mengingat bisa saja kondisi ekonomi dari orang tua/keluarga pelaku memang tidak mampu untuk memberikan ganti rugi biaya pengobatan secara keseluruhan; dan (3) Memberikan saran dan masukan kepada orang tua/keluarga pelaku untuk lebih fokus dalam mengawasi anaknya, mengingat anak tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). Di samping itu, kondisi emosional anak sangat labil sehingga sangat mempengaruhi dalam mengendarai sepeda motor.

 

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas Berat, Anak, Keadilan Restoratif, Tingkat Penyidikan.

 

 

ABSTRACT

 

Based on data from the Pontianak Police Traffic Unit, the number of cases of heavy traffic accidents that perpetrators have committed during 2017 was 7 cases. All cases of heavy traffic accidents that the perpetrators of the child carried out the process of investigation and diversion, in which the perpetrator and victim were accompanied by their parents/family by involving community research officers from correctional center and officers from the Social Services. Although diversion efforts have been carried out at the police investigation stage, cases of heavy traffic accidents that perpetrators of children continue to stage II at the procecutor’s. This is of course contrary to the philosophical basis of Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, where the handling of children involved in legal cases must be attempted to restorative justice. As for the formulation of the problem in this study is why restorative justice is not achieved in the settlement of the crime heavy traffic accident committed by children at the level of investigation in the Pontianak City and how should efforts be made to achieve restorative justice in the settlement of the crime heavy serious traffic accident conducted by children at the level of investigation in Pontianak City. This study uses a type of sociological juridical legal research. Based on the results of the study and discussion, it was found that the completion of criminal acts of heavy traffic accidents committed by children at the level of investigation in Pontianak City did not achieve restorative justice, this was due to: (1) the victim (parents/family) felt the settlement of a criminal act heavy traffic accidents with restorative justice do not provide a sense of justice for the victim because the impact of the heavy traffic accident caused the victim to suffer and not be able to carry out activities like the original condition; (2) The value of compensation for medical expenses provided by the perpetrator or his parents is not in accordance with the request of the victim (parent/family); and (3) The victim (parents/family) wants to give lessons to the perpetrators to give deterrent effects and make the parents aware of the perpetrators so that their children are not allowed to ride motorbikes because they are underage. Therefore, efforts need to be made by Police Investigators from the Pontianak Police Unit to achieve restorative justice in the settlement of the crime heavy traffic accident committed by children at the investigation level in Pontianak City, namely by: (1) Providing advice and input to the parties victims (parents/family) and the perpetrators (parents/family) in order to reach an agreement to make peace in resolving the problem of heavy traffic accidents carried out by children through diversion in order to achieve restorative justice; (2) Provide advice and input to the victim (parents/family) to be able to be encouraged to accept the ability of the perpetrators (parents/family) who provide compensation for medical expenses even though it is not in accordance with the expectations of the victim, given the conditions the economy of the parent/family perpetrator is indeed unable to compensate for the overall medical expenses; and (3) Providing advice and input to the parent/family of the perpetrator to focus more on supervising their children, given that children are not allowed to ride a motorcycle without a Driving License. In addition, the emotional condition of the child is very unstable so it is very influential in riding a motorcycle.

 

Keywords:           Heavy Traffic Accidents, Children, Restorative Justice, Level of Investigation.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR:

Arief, Barda Nawawi, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 1990, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Di Indonesia), Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FH-UNDIP, Semarang.

Barton, Charles K.B., 2003, Restorative Justice (The Empowerment Model), Hawkins Press, Australia.

Braithwaite, John, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford University Press Inc., New York.

Bynum, Jack E., & William E. Thompson, 2002, Juvenile Delinquency a Sociological Approach, Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston.

Challinger, D., 1985, Police Action and The Prevention of Juvenile Delinquency, In A. Borowski and JM.Murray (eds.) Juvenile Delinquency in Australia, Methuen Australia, NSW.

Cunneen, C., and R. White, 1995, Juvenile Justice: An Australian Perspective, Oxford University Press, Oxford.

Dellyana, Shanty, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Djamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Gosita, Arif, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hadisuprapto, Paulus, 1997, Instrumen Internasional Perlindungan Hak Anak Delinkuen sebagaimana dikutip dalam Buku Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Hamzah, Andi, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Henkes, Barbara, 2000, The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Farmer Soviet Union, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary.

Herlina, Apong, 2004, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi, POLRI-UNICEF, Jakarta.

Hutauruk, Rufinus Hitmaulana, 2014, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Juni, Efan Helmi, 2012, Filsafat Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Kartanegara, Satochid, tt, Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Kratcoski, Peter C., 2004, Correctional Counseling and Treatment, Waveland Press Inc, USA.

Lamintang, P.A.F., 2001, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

Lander, Mark M., and Stuart, Henry, 2004, Essential Criminology, Second Edition, Westview Press, Colorado.

Lubis, M. Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.

----------, 2009, Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Bandung.

----------, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan.

Moeljatno, 1990, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

----------, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.

Pangaribuan, Luhut M.P., dkk, 2010, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial, Butir-butir Pikiran Peradi untuk Draft RUU-KUHAP, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Prayitno, Kuat Puji, 2012, Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.

Sambas, Nandang, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta.

Shelden, Randall G., 1997, Detention Diversion Advocacy: An Evaluation, Department of Justice, Washington DC, USA.

Skelton, Ann & Boyane Tshehla, 2008, Child Justice in South Africa, Institute for Security Studies, Monograph.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soesilo, R., 1985, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Politeia, Bogor.

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Supramono, Gatot, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta.

Sutejo, Wagiati, 2006, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung.

Tanya, Bernard L., dkk, 2010, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Van Apeldoorn, L.J., 1957, Pengantar Ilmu Hukum, Noordhoff Kolff NV, Jakarta.

Wadong, Maulana Hasan, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta.

Wahid, Eriyantouw, 2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta.

Wahyudi, Setya, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

Zehr, Howard & Ali Gohar, 2003, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, Pennsylvania.

Zulfa, Eva Achjani, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FHUI, Jakarta,

----------, 2010, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Ghalia Indonesia, Bogor.

MAKALAH / JURNAL / ARTIKEL / INTERNET :

Buku Pedoman Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kerjasama POLRI-UNICEF, 2004.

Buletin Komisi Yudisial, “Hakim & Penerapan Keadilan Restoratif”, Vol. VI No.4, Januari-Pebruari 2012.

Marlina, 2006, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Herlina, Apong, 2012, Penanganan Anak yang bermasalah dengan hukum, http://www.situslama.kemenkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakomaspemberwanita_anak/ABH%20HARUS%20BAGAIMANA.ppt, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

Prestiyanti, Mertina, Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, (http://hukum.kompasiana.com/2012/08/21/konsep-diversidan-keadilan-restoratif-pada-sistem-peradilan-anak-di-indonesia-487685.html), diakses pada tanggal 28 Juli 2018, pukul 21.30 wib.

Primasari, Lushiana, Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com, diakses pada tanggal 4 September 2017, pukul 20.40 wib.

Zehr, Howard and Mika, Harry, Fundamental Concepts of Restorative Justice, Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice, Volume 1, Issue 1, 1998.

Zulfa, Eva Achjani, Restorative Justice di Indonesia, Peluang dan Tantangan Penerapannya, http://Evacentre.blogspot.com., diakses pada tanggal 28 Juli 2018, pukul 21.10 wib.

----------, Definisi Keadilan Restoratif, (http://restoratif-centreeducation-consultation-information-definisi-keadilan-restoratif.html), diakses pada tanggal 28 Juli 2018, pukul 21.20 wib.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091