PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS

ROBERTUS SAPTO LEGOWO, SH. NPM. A2021141079

Abstract


ABSTRAK

 

Penelitian dalam bentuk tesis ini hendak mencari gambaran mengenai peran dari Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas, dengan merumuskan dua masalah penelitian, yaitu: 1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas?; dan 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif (dogmatik) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peran Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencegah dan penanganan terjadinya praktek kejahatan perdagangan orang dilakukan melalui beberapa program dan kebijakan. Beberapa langkah tersebut di antaranya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan dan penguatan struktur ekonomi masyarakat serta membuat regulasi spesifik yang mengatur pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang; 2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayahnya. Kendala itu bersumber dari tiga hal, yaitu: peraturan hukum (regulasi) itu sendiri, aparat penegak hukum maupun masyarakat.

 

Kata kunci: Peran, Pencegahan, Penanganan, Perdagangan Orang.

 

ABSTRACT

 

The research in the form of this thesis wants to find an overview of the role of the Sambas Regency Government in preventing and handling trafficking in persons in Sambas Regency, by formulating two research problems, namely: 1. How is the role of Sambas District Government in preventing and handling trade crime people in Sambas Regency ?; and 2. What factors influence the Sambas Regency Government in preventing and handling trafficking in persons in Sambas Regency? This research is a normative (dogmatic) legal research using the approach of legislation, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is obtained through research in the field, while secondary data is obtained through library research or documentation studies. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results obtained from this study are as follows: 1. The role of the Sambas District Government in preventing and handling the occurrence of the crime of trafficking in persons is carried out through several programs and policies. Some of these steps include strengthening the capacity of human resources (HR), improving and strengthening the economic structure of the community and making specific regulations governing the prevention and handling of trafficking in persons; 2. There are several factors that influence and become an obstacle for the Government of Sambas Regency in preventing and handling trafficking in persons in their territory. These constraints stem from three things, namely: the legal regulation (regulation) itself, law enforcement officials and the community.

 

Keywords: Role, Prevention, Handling, Trafficking in Persons.

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Asshiddiqie, Jimly, 2012, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo, Jakarta.

Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Basah, Sjahran, 1986, Tiga Tulisan tentang Hukum, Penerbit Armico, Bandung.

Bryant, Coralie, dan Louis G. White, 1987, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, LP3ES. Jakarta

Burke, Edmund, 1968, Reflection on the Revolution in France, ed. Conor Cruise O’Brien, London.

Cranston, Maurice, 1973, What are Human Rights? Taplinger, New York.

Davies, Peter, 1994, Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Donnely, Jack. 2003, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and London.

Dror, Yehezkel, 1973, Law and Social Change, dalam Vilhelm Aubert (ed.), Sociology of Law, Penguin Books, Middlesex.

Effendi, Lutfi, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang.

Friedman, Lawrence M., 1979, The Legal System, A Social Sciences Perspective, Rusel Sage, New York.

Friedman, Lawrence M., 2001, Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Tata Nusa, Jakarta.

Friedmann, W., 1953, Legal Theory, Stevens & Sons Limited, London

Hadi, Soetrisno, 1995, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M., 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M. dkk., 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091