PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU (TRAWL) KHUSUS KAPAL DIBAWAH 5 GT (GROSS TON) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH

RIDO PUTRA, SH NPM. A2021141033

Abstract


ABSTRAK

Indonesia yang berada pada posisi diapit oleh dua samudera menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya. Meski telah dikeluarkannya larangan pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tentang penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawl (pukat harimau) namun hingga saat ini masih banyak terdapat sebagian nelayan yang menggunakannya. Ironisnya aktivitas nelayan pukat trawl di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat seakan lepas dari pantauan para petugas yang berwenang dalam mengawasi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, tak ayal membuat nelayan mengambil tindakan sendiri dengan mengamankan dua kapal pukat trawl yang sedang beroperasi di perairan kuala Mempawah.  Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Perairan Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) Berdasarkan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Wilayah Kabupaten Mempawah? Mengapa Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Perairan Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) Berdasarkan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Wilayah Kabupaten Mempawah belum efektif? Dan Bagaimana penegakan hukum yang efektif oleh kepolisian perairan terhadap tindak pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) Berdasarkan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Wilayah Kabupaten Mempawah? Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan pukat harimau dilakukan dengan cara prefentif dan represif,. Adapun hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yaitu Faktor hukum itu sendiri dimana Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Perairan Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) diantaranya adanya Inpres No.15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan yang menyatakan bahwa nelayan penangkap ikan yang belum mengetahui ketentuan pelarangan yang berlaku dapat dilakukan pembinaan untuk mengganti alat tangkap ikan yang digunakan dengan alat tangkap yang tidak dilarang dan faktor masyarakat. Adapun upaya diantaranya Membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia dan Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat nelayan

 

Kata Kunci : Trawl, Nelayan dan Direktorat Polisi Perairan Kalbar

 

 

ABSTRACT

Indonesia, which is in a position flanked by two oceans, causes the area of the sea or waters in Indonesia to have an abundance of abundant natural resources, one of which is "fish" which is very abundant as well as various species. Although the government has issued a ban through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia, about fishing using trawl trawlers (trawlers) but until now there are still many fishermen who use it. Ironically, fishermen trawling trawlers in Mempawah District, West Kalimantan seem to be separated from the monitoring of officials authorized to supervise regulations issued by the government, no doubt making fishermen take their own actions by securing two trawl trawlers operating in kuala Mempawah waters. Starting from the description of the background, the problems to be discussed in this study are as follows: How Law Enforcement by Aquatic Police Against Fisheries Crime Using Trawls Special for Ships Below 5 Gt (Gross Ton) Based on Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries in the District of Mempawah? Why Law Enforcement by Aquatic Police Against Crime of Trawlers Using Trawls Special for Ships Below 5 Gt (Gross Ton) Based on Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries in the District of Mempawah not yet effective? And how is effective law enforcement by the water police against criminal acts of fishing using trawls specifically for vessels under 5 Gt (gross tonnes) based on Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries in Mempawah District? The implementation of law enforcement on crimes using tiger trawlers is carried out in a preventive and repressive manner. The obstacles in the implementation of law enforcement against fisheries crimes are the law itself where Law Enforcement by the Aquatic Police Against Crime of Trawlers Specifically for Ships Below 5 Gt (Gross Ton) including the Presidential Instruction No.15 of 2011 concerning protection of fishermen stating that fishing fishers who do not yet know the applicable prohibition provisions can be trained to replace fishing gear used with fishing gear that is not prohibited and community factors. The efforts include fixing and empowering the available facilities and infrastructure and establishing good cooperation with fishing communities

 

Keywords: Trawl, Fishermen and the West Kalimantan Police Directorate of Water

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana, 2010;

Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta ,2002;

Alvy Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Jakarta : Penerbit PT. Sofmedia, 2009;

Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008;

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010;

Bewa Ragawino, Hukum Administrasi Negara, Bandung : Fak. Ilmu Sosial dan Politik Unpad, 2006;

Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta, 1983;

CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1983;

Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002;

Doyle, Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z. Lawang, Jakarta., 1986;

Erdianto Effendi, Hukum Pidana In donesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011;

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2006;

Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,Penerbit Pustaka Magister: Semarang, 2014 ;

Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996;

Lawrence M. Friedman,. Hukum Amerika : Sebuah Pengantar (Amerian Law : An Introduction), Penerjemah oleh Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001;

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007;

Marheni Ria Sihombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010;

Mochtar Kusumaadmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Bandung : Alumni, 2002;

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta. Jakarta:, 2010;

Mohamad Mahsun,. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: 2006;

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 2005;

Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali), Bandung, Refika Aditama, 2004;

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung .1984;

R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2009;

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Penerbit Bina Aksara Baru Jakarta, 1983;

Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997;

-------------------------. Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum. Bandung. Mandar Maju. 2001;

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990;

Rudy T. Erwin, Tanya Jawab Filsafat Hukum, Aksara Baru, Jakarta 1979 ;

Samidjo, dkk, Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum, Amrico Bandung, 1986;

Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Malang: Penerbit Asah-asih, 1990;

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009;

Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2005;

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung : Alumni, 1985;

Soerjono, Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983;

-------------------------, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1987;

------------------------, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988;

Solly Lubis, Ilmu Negara, Bandung, Mandar Maju, 2007;

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990;

----------, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: PT. Sinar Baru, 1990;

Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan Di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011;

Suwarman Partosuwiryo, Dasar-Dasar Penangkapan Ikan, Yogyakarta: Alam Media, 2002;

Tresna, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1956;

Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009;

Undang-undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ;

Undang -undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;

Inpres No.15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan ;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Trawl Oleh Para Nelayan Dan Usaha Penangkapan Ikan;

http://www.polair.or.id/index.php/home/57-ur-binfung/934-pedoman-pelaksanaan-tugasfungsi-polair-dalam-rangkamendukung-program-polmas;

http://suarapemredkalbar.com/berita/mempawah/2016/10/05/ratusan-nelayan-trawl-kepung-pelabuhan-kuala-mempawah;

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mempawah ;

http://www.kamusbesar.com/2826/awas ;

http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html;


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091