KEDUDUKAN PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA SEBAGAI AGEN TUNGGAL PEMASARAN PRODUK PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII DITINJAU DARI HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

MUHAMMAD LARRY IZMI NPM. A2021141075

Abstract


ABSTRACT

 

This thesis discusses the position of one of the affiliated companies of PT Perkebunan Nusantara XIII as one of the State-Owned Enterprises in terms of Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition. As a form of procurement of goods and services, the direct appointment of affiliated companies has the potential for violations of the principles of fair business competition if they do not comply with the applicable rules. The form of violation that can occur as a result of the direct appointment is the occurrence of conspiracy or discrimination against other business actors that can result in the closing of opportunities for other business actors to participate in the business competition. As a BUMN, PT Perkebunan Nusantara XIII is a business entity whose capital is derived from the separated state assets. This has resulted in PT Perkebunan Nusantara XIII being subject to the rules that become guidelines in conducting its business activities, including in the case of procurement of goods and services as well as possible cooperation carried out by direct appointment through these rules SOE Synergy. This rule raises various interpretations of PT Perkebunan Nusantara XIII as a business actor. In the discussion, the study of the position of PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara as a marketing agent was carried out from both sides of the regulation both from the Anti-Monopoly Law and SOE Synergy. This thesis research was conducted using normative and sociological legal research methods. Furthermore, even though it is contrary to the Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition, SOE Synergy fulfills the provisions referred to in Law Number 5 Year 1999. However, there needs to be an improvement in the clause of the Marketing Agency Agreement of PT Perkebunan Nusantara XIII with PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara so that the position of the agent in accordance with the intended exception in Law Number 5 of 1999.

 

Keywords : Direct Appointment, Agent, State-Owned Enterprises

 

 

ABSTRAK

 

Tesis ini membahas mengenai kedudukan salah satu perusahaan terafiliasi PT Perkebunan Nusantara XIII selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara ditinjau dari Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung perusahaan terafiliasi memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut dalam kompetisi usaha. Selaku BUMN, PT Perkebunan Nusantara XIII adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara XIII tunduk dalam aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa maupun kerja sama yang memungkinkan dilakukan secara penunjukan langsung melalui aturan tersebut Sinergi BUMN. Aturan ini menimbulkan berbagai interpretasi terhadap PT Perkebunan Nusantara XIII sebagai pelaku usaha. Pada pembahasan, kajian mengenai kedudukan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sebagai agen pemasaran dilakukan dari kedua sisi aturan baik dari Hukum Anti Monopoli maupun Sinergi BUMN. Penelitian tesis ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Selanjutnya walaupun bertentangan dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sinergi BUMN memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, perlu adanya perbaikan klausul dari Perjanjian Keagenan Pemasaran PT Perkebunan Nusantara XIII dengan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sehingga kedudukan agen sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pengecualian pada UU Nomor 5 Tahun 1999.

 

Kata Kunci : Penunjukan Langsung, Agen, BUMN

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Aberbach, Joel D., and Bert A. Rockman.. “Mandates or Mandarins? Controland Discretion in the Modern Administrative State.”Public AdministrationReviewVol. 48, 1988

Andrews, W. A.,&Dowling, M. J.“Explaining performance changes in newlyprivatized firms”, Journal of Management Studies,1998

Anggraini, Anna Maria Tri, 2013, Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha, MIMBAR HUKUM,Volume 25, Nomor 3.

Apeldoorn, L.J. Van, 2001.Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Pradya Paramita.

Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

Badrulzaman, Mariam Darus, K.U.H. Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung : Alumni, 1996)

Beugre, Constant D., “Post-Privatization Performance of State-Owned Enterprisesin Emerging Economies: A Transformational Leadership Framework”, New Philadelphia, Kent State University

Boycko, Maxim, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny,“Voucher privatization”, Journal of Financial Economics35, 1994

Boycko, Maxim, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny,“A theory of privatisation”, Economic Journal 106, 1996,

Brown, J. Robert, “Disloyality without limits : ‘Independent’ Directors and The Elemination of the Duty of Loayality” Kentucky Law Journal Vol. 95, 2006-2007

Chidir Ali, 1999, Badan Hukum, Bandung : Alumni.

Davis, Paul L., “Gowers Principles of Modern Company Laws”, (London : Sweet Maxwell, 1997)

Djakti, Dorojatun Kuncoro, Good Corporate Governance di Indonesia : Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan, (Jakarta : PT. Indeks, 2004)

Dwidjowijoto, Ryant Nugroho, “Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 6, Nomor 3, Maret 2003

Finz, Steven R., Product Liability, (NY:Emanuel Law Outlines, Inc, 1993)

H.S, H. Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

Hadi, S.et al,Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia. (Tangerang : Marjin Kiri, 2007)

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Hamilton, Robert W., The Law of Corporation, (St. Paul Minnesota : West Publishing Co, 1996)

Hansen, Knud, 2002, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Katalis-Publishing-Media Services.

Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Hilb, Martin, “Integrierte Corporate Governance”, (New York : Springer, 2004

Koppell, Jonathan G.S, “Political Control for China’s State-OwnedEnterprises: Lessons from America’s Experiencewith Hybrid Organizations”, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 20, No. 2,April 2007

Kagramanto, Budi L, 2007, Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia.

Kelly, David, Business Law, (London : Cavendish Publishing Limited, 2002)

Khairandy, Ridwan, Perseroan Terbatas ; Doktrin, Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi, (Yogyakarta : Total Kreasi Media, 2009)

Malik, Ridwan Khairandy Camelia, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, 2007 Penerbit Kreasi Total Media

Megginson, William L. and Jeffry M. Netter, “From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization”, NYSE Working Paper 98-05, Desember 1998

Muis, Abdul, 1991, Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat, Medan : Fakultas Hukum USU.

Muhammad, Abdulkadir, “Hukum Perusahaan Indonesia”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999)

Noetzli, U, “Checks and Balances in Unternehmen. Daszweite Heft zur Corporate Governance”, (Zurich : NZZ-Fokus, 2004)

Opini Tempo, “Utang Budi dibawa Jokowi” , Majalah Tempo Edisi 27 April – 3 Mei 2015

Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik. (Yogyakarta: Gava Media,2009)

Purwosutjipto, HMN., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2 (Jakarta : Djambatan, 1982)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091