PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCHING TERHADAP PEMUTUSAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA (STUDI KASUS PERKARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 21/Pid.Sus-PHI/2016/PN.PTK)

DESI HERAWATI, SH NPM. A2021161062

Abstract


ABSTRAK



Pengertian outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang isinya menyatakan bahwa outsourcing adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Sistem Penyerahaan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.  Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah kontrak kerja yang dilakukan tenaga kerja outsourching memenuhi syarat dan sesuai dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?, Bagaimanakah tanggung jawab pengusaha penyalur terhadap tenaga kerja outsourching yang di putus Hubungan Kerjanya secara sepihak oleh pengusaha pemberi kerja? dan Bagaimanakah seharusnya tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourching akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh pengusaha pemberi kerja? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis., yaitu Penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (law in action). Dalam hal ini dilakukan studi kasus perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor  : 21/Pid.Sus-PHI/2016/PN.PTK. Dimana pada praktiknya pengusaha mengabaikan peraturan yang telah ada. sehingga pekerja merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial, merasa diperlakukan tidak adil serta tidak manusiawi.

 

Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga kerja outsourcing, Pemutusan Hubungan Kerja

    

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. 1995. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982,

Budiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karya Agung, Surabaya, 2005

Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Cetakan 4 XXIV, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.

Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta Bandung, 1983.

Sehat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Jakarta : DSS Publishing, 2006.

Chandra Suwondo, Outsourcing : Implementasi di Indonesia, Elex Media Computindo, Jakarta, 2003,

Junaidi Abdullah. Aspek Hukum dalam Bisnis,Nore Media Enterprise, Kudus, 2010,

Durri Andriani, Metodologi Penelitian, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014.

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, 2004.

J.Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Penerbit PT. Rineka Cipta, 2003.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. IX, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1986

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1991.

Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Penerbit Remaja Rusdakarya, 1993.

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, Bandung, Penerbit Alumni, 1991

Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Penerbit PT. Bina Ilmu, 1987.

Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang, Penerbit Universitas Brawijaya.

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penerbit. PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, 2009, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Rachmad Syafaat, Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Stategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi,, Malang: In-TRANS Pulishing, 2008.

Moch Syamsudin, Pemahaman outsourcing di Indonesia, 2007, PenerbitYustitia, Vol 1 no. 2.

Peter Salim, The Contemporary English- Indonesian Dictionary, 2006, Penerbit Modern English Press.

Bryan A. Garner , Black’s Law Dictionary (eighth edition), 2004, Penerbit Thomson West.

Amin Widjaja, Outsourcing Konsep dan Kasus, Penerbit Harvarindo, 2008.

Libertus Jehani, Hak-Hak Karyawan Kontrak, Penerbit: Forum Sahabat, 2008.

Kusumandaru, Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme:Sanggahan terhadap Frans Magnis Suseno, Magelang, 2004, Penerbit Resist Book.

Saptorini, I dan Jafar Suryomenggolo. 2005. Kekuatan Sosial Serikat Buruh: Putaran Baru dalam Perjuangan Menolak Outsourcing. Jakarta: Trade Union Right.

Kusumandaru, KB. 2004. Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme:Sanggahan terhadap Frans Magnis Suseno. Magelang: Resist Book.

Indrajit, RE dan Richardus Djokopranoto.2003. Proses Bisnis Outsourcing. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat – syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ( Outsourching )

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-15A/MEN/1994 Tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja d Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-101/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 Tentang Outsourcing


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091