ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK YANG TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA (STUDY KASUS PADA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK)

DEDDY SUPRIANTO NPM. A2021141011

Abstract


ABSTRAK

 

Tesis ini menitik beratkan pada pergantian antar waktu ( PAW) yang selama ini tidak dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Partai politik adalah pilar demokrasi. Jika pilar ini tidak lagi dipercaya oleh rakyat, maka hal itu merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, mengembalikan partai politik kepada jalur yang benar dalam arus demokratisasi di Indonesia menjadi tanggung jawab kita semua. Partai politik juga bukan sekedar organisasi tempat berkumpulnya politisi, tetapi juga dapat menjalankan fungsinya bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian dalam sistem demokrasi, partai memegang peranan yang sangat penting. Bahwa yang menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan penguasa. Pada saat ini sekarang Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik.Akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung oleh selera pengurus partaipolitik, sehingga menggeser orientasi anggota dewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik.Padahal keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.Bila suatu partai politik mengajukan calon pengganti menurut nomor urut berdasar daerah pemilihan yang kurang jelas dan menimbulkan banyak penafsiran. Ketidakjelasan seperti ini akan menimbulkan konflik internal dalam partai karena sebagian pengurus partai (khususnya tingkat pusat) lebih memilih nomor urut menurut daerah pemilihan, sedangkan sebagian lagi (khususnya tingkat daerah) cenderung memilih nomor urut menurut wilayah yang diwakili.

Untuk mengatasi situasi pada Saat ini sudah seharusnya pihak Partai membentuk satu wadah atau lembaga yang sifatnya permanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 pasal 32 dan pasal 33 tentang Partai Politik. Bahwa dalam pemahaman Penggugat penyelesaian perselisihan partai politik di tubuh Partai itu sifatnya hanya kasuistik, dalam artian bahwa selama ini proses penyelesaian perselisihan partai politik dalam tubuh Partai tentang pedoman penyelesaian perselisihan internal Partai, dimana dalam ketentuan tersebut (pasal 8 ayat 1) menyebutkan “dalam upaya penyelesaian perselisihan, Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat membentuk sebuah Dewan Kehormatan”. Padahal dalam amanah UU. No. 2 tahun 2011 maka setiap Partai Politik diwajibkan membentuk suatu wadah/lembaga yang sifatnya permanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politik, dengan demikian Dewan Kehormatan itu hanya sewaktu-waktu dapat dibentuk dan dapat pula tidak dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai, sehingga hal itu dapat menghambat/ memperlama upaya kader baik sebagai pengurus maupun bukan pengurus untuk mempercepat proses penyelesaian perselisihan partai politik.

 

Kata kunci : penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota pontianak, terkait kasus tindak pidana.

 

   

ABSTRACT

 

This thesis focuses on the recall of legislative members which has not been implemented in accordance with the existing rules. Political parties are the pillars of democracy. If these pillars are no longer trusted by the people, then it is a serious threat to the sustainability of democracy in Indonesia. Thus, restoring political parties to the right path in the dynamics of democracy in Indonesia is our responsibility. Political parties are not only an organization where politicians gather, but they can also perform their functions for the benefit of society. Thus in the democratic system, the party plays a very important role. That the factor behind the occurrence of parliament member recall is an effective tool to get rid of those who are opposed to the interests of the authorities. Nowadays, the recall of parliament members is an effective tool for removing those who are opposed to the interests of political party leaders. As a result, the existence of the members of the parliament depends on the political party's interest, thus shifting the parliament member's orientation into the channeling of the interests of the party's executive board. Whereas the parliament members are elected by the people in a direct, free, confidential, honest and fair elections. When a political party submits a substitute candidate according to the running number based on unclear electoral wards raises many interpretations.

Such ambiguity will lead to internal conflicts within the party because some party executives (especially at the central level) prefer running numbers by electoral wards, while others (especially the local level) tend to choose the running numbers according to the region they represent.

To overcome such situation, political parties should form a permanent institution to resolve the dispute as mandated by Law No. 2 of 2011 article 32 and article 33 concerning Political Parties. Whereas in the Plaintiff’s view, the settlement of political party disputes in the party's body is only casuistic in the sense that during this process the settlement of political party disputes within the Party concerning internal party dispute settlement guidelines, where in the provisions referred to (Article 8 paragraph 1) mention that in dispute resolution efforts, the Party Central Executive Board may establish an Honorary Board ". Whereas in the mandate of the Law No. 2 of 2011 then every Political Party is obliged to form a permanent institution to resolve the dispute of political party, thus the Honorary Council may or may not be established at any time by the Party's Central Executive Board, so that it may impede the cadre's efforts either as party executive board or not to accelerate the process of settling political party disputes.

 

Keywords: Recall of Pontianak City Local Parliament members related to criminal case

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Ananda B. Kusuma, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4 Tentang Recall, (Jakarta: MK RI, 2006)

Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

BN. Marbun, KamusHukum Indonesia, (Jakarta: PustakaSinarHarapan, 2006).

C. F. Strong, Modern Political Constitutions, The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966

DeliarNoer, Mohammad HattaSuatuBiografiPolitik, (Jakarta: LP3ES, 1989).

Eddy Purnama, Lembaga Perwakilan Rakyat, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2008

Ferys Zainuddin, Sri Ismawati, 2013, Ketentuan Umum Hukum Pidana Indonesia, FH Untan Press Pontianak, Pontianak

FORMAPPI, LembagaPerwakilan Rakyat di Indonesia, (Jakarta: FORMAPPI, 2005).

G.W. Paton, 1969, A Text Book Of Jurisprudence, (Oxford University Press, Oxford), Dikutip dari Satjipto Rahardjo.

Haris Munandar, Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Gramedia, 1994)

J.P Fitzgerald, 2000, Salmon On Jurisprudence(London Sweet & Mazwell, 1966), dikutip dari Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta, BIP, 2007)

Lamingtang, P.A.F, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Mh. Isnaeni, MPR-DPR sebagaiWahanaMewujudkanDemokrasiPancasila, (Jakarta: YayasanIdayu, 1982).

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000)

Moh. Kusnardi, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Moh. Mahfud MD, PerkembanganPolitikHukum, StuditentangPengaruhKonfigurasiPolitikterhadapProdukHukum di Indonesia, (Yogyakarta: FH UGM Press, 1993).

Muladi Barda Nawawi Arief, 2005 Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung

Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010

Philipus M Hadjon, 1997 Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Pada Penataran dan Lokakarya “Menggagas Format Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Rida farida jurnal cita hukum. Vol 1 no 2 desember 2013 ISN 2356-1440

Robert P.Z. Lawang, 1989, Stratifikasi Sosial Di Cancar-Manggarai Flores Barat, Disertasi pada FISIP UI.

Samsul Wahidin, Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia: 2007, Penerbit Pustaka Pelajar

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Sat, Balai Lektur mahasiswa, Jakarta

Sebastian Salang, MenghindariJeratanHukumBagiAnggotaDewan, (Jakarta: PT. PenebarSwadaya, 2009).

Sebastian Salang, Potret Partai Politik di Indonesia, (Jakarta: Forum Politisi, 2007)

Simons dalam buku P.A.F.lamingtang, 1997 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

SoerjonoSoekanto, KesadaranHukumdanKepatuhanHukum, (Jakarta: Rajawali, 1982).

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM, 2002.

Subagyo, Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia)

Sugijanto Darmadi, Kedudukan Ilmu Hukum dalm Ilmu dan Filsafat, Bandung, mandar Maju.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Alumni, 1994.

W.A. Bonger, Problemen der Democratie, Terjemahan M. Sitorus ( Masalah-Masalah Demokrasi), Yayasan Pembangunan Jakarta, 1954, hlm. 32-33. Dikutip dari : Eddy Purnama, Lembaga Perwakilan Rakyat, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2008

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2009

Wirjono Prodjodikoro, 2008 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama,Bandung

YusrilIhzaMahendra, DinamikaTatanegara Indonesia, (Jakarta: GemaInsani Press, 1996).

Daftar Peraturan Perundang-undangan

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik

UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan MK RI No.008/PUU-IV/2006.

Daftar Website :

http://okhika.wordpress.com/2012/11/26/teori-perwakilan-politik/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091