ANALISIS YURIDIS TERHADAP MODEL PENETAPAN STATUS HUKUM RUMAH PELANGI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN

BARTOLOMEUS, S. Ag. NPM. A2021161022

Abstract


ABSTRAK

 

Tesis ini membahas tentang model penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis dampak dari ketidakjelasan penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan model yang sesuai untuk penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dampak dari ketidakjelasan penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya mengakibatkan: ketidakpastian hukum bagi Ordo Kapusin Propinsi Pontianak dalam mengelola Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, timbulnya klaim dari Pemerintah Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya bahwa kawasan Rumah Pelangi merupakan Hutan Desa. Padahal selama ini, Pemerintah Desa Teluk Bakung tidak pernah mengelola kawasan Rumah Pelangi. Selain itu, dalam pengelolaan Rumah Pelangi yang dilakukan oleh Ordo Kapusin Propinsi Pontianak tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah, termasuk Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, serta terjadinya kerusakan ekologi dan ekosistem di kawasan Rumah Pelangi karena masuknya warga masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Rumah Pelangi yang menganggap bahwa kawasan Rumah Pelangi adalah hutan negara sehingga bisa bebas mengambil hasil hutan dan berburu satwa di dalam kawasan tersebut. Model yang sesuai untuk penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah model Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), hal ini dengan pertimbangan bahwa: (1) Pada awalnya kawasan Rumah Pelangi adalah suatu kawasan hutan, namun akibat aktivitas pembalakan kayu secara liar (illegal logging) dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, kawasan tersebut mengalami degradasi; (2) Semenjak Ordo Fransiskan Kapusin Provinsi Pontianak yang dipimpin oleh Pastor Samuel Oton Sidin masuk ke kawasan tersebut hingga sekarang melakukan rehabilitasi di kawasan tersebut menjadi suatu kawasan hutan. Bahkan, pembiayaan untuk melakukan rehabilitasi kawasan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Ordo Fransiskan Kapusin Provinsi Pontianak tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Desa Teluk Bakung, Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; (3) Rumah Pelangi digunakan untuk kegiatan kepentingan religi dan budaya setempat dan penerapan teknologi tradisional (indigenous technology), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem; (4) Rumah Pelangi bukan termasuk kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional, kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan, dan kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan; (5) Pengelolaan Rumah Pelangi selama ini tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan, tidak mengubah bentang lahan pada hutan konservasi atau hutan lindung, dan penutupan hutannya bukan berupa hutan primer; (6) Ordo Fransiskan Kapusin Provinsi Pontianak selaku pihak yang mengelola kawasan Rumah Pelangi bukan berstatus lembaga asing, tetapi merupakan lembaga keagamaan; dan (7) Pengelolaan Rumah Pelangi selama ini memang mengutamakan perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, dan rehabilitasi hutan.

 

Kata Kunci:      Model, Penetapan, Status Hukum, Rumah Pelangi, Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan.

 

 

 

 

ABSTRACT

 

 

This thesis discusses about the model of legal status setting of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency from the forestry laws of regulations. The purpose of this research is to reveal and analyze the impact of unclear determination of legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency and suitable model for the legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency in terms of legislation in the field of Forestry. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the impact of unclear determination of legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency resulted in: legal uncertainty for the Order of Capuchin of Pontianak Province in managing Rainbow House in Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency, claims from the Teluk Bakung Village Government, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency that the Rainbow House area is a Village Forest. Whereas all this time, the Village Government of Teluk Bakung never manage the area of Rainbow House. In addition, the management of Rainbow House by the Capuchin Order of Pontianak Province has never received any assistance from the Government, including the Village Government, Sub-District Government, District Government and Provincial Government, and ecological and ecosystem damage in the Rainbow House area due to the influx of residents who live around the area of Rainbow House which considers that the area of Rainbow House is state forest so it can freely take the forest products and hunt the animals in the area. Appropriate model for the legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency is model of Forest with Special Purpose (KHDTK), it is with consideration that: (1) In the beginning the area of Rainbow House is a forest area, but due to logging activity illegal logging and expansion of oil palm plantations, the area is degraded; (2) Since the Franciscan Order of the Capuchin Province of Pontianak led by Pastor Samuel Oton Sidin entered the area until now rehabilitate the area into a forest area. In fact, the financing for the rehabilitation of the area is done independently by the Franciscan Order of the Capuchin of Pontianak Province without any assistance from the Teluk Bakung Village Government, the Sungai Ambawang District Government, the Government of Kubu Raya Regency and the West Kalimantan Provincial Government; (3) Rainbow House is used for local religious and cultural interest activities and the application of indigenous technology, as well as the preservation and maintenance of ecosystems; (4) The Rainbow House does not include natural reserve areas and core zones of national parks, forest areas that have been entitled to management rights by state-owned forestry enterprises, and forest areas that have been granted forest utilization permits; (5) Rainbow House Management has not changed the function of forest area, does not change landscape in conservation forest or protection forest, and forest cover is not primary forest; (6) The Franciscan Order of the Capuchins of Pontianak Province as the party managing the Rainbow House area is not a foreign institution, but a religious institution; and (7) Rainbow House Management has always prioritized forest protection to prevent and limit forest and environmental damage, forest conservation and biodiversity, and forest rehabilitation.

 

Keywords: Model, Determination, Legal Status, Rainbow House, Forestry Laws and Regulations.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Anggriani, Jum, 2012, Hukum Adminsitrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ardian, Zul Afdi, 1994, Hukum Tata Negara, Pradnya Paramita, Jakarta.

Atmosudirdjo, Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Faisal, Sanapiah, 2002, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang.

Hadjon, Philipus M., et.al, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

----------, 1985, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling), Djumali, Surabaya.

Hakim, Lukman, 2012, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan, Setara Press, Malang.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

---------------, 1999, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

Huda, Ni’matul, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jeddawi, H. Murtir, 2012, Hukum Administrasi Negara, Total Media, Yogyakarta.

Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumnni, Bandung.

Keraf, A. Sonny, 2001, Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi?, Buku Kompas, Jakarta.

Marbun, SF., 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

----------, dan Moh. Mahfud MD., 2009, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cet. Kelima, Liberty, Yogyakarta.

Mas, Marwan, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mitchell, Bruce, dkk, 2000, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nurochmat, Dodik Ridho, 2005, Strategi Pengelolaan Hutan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahmadi, T., 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sadjijono, H., 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Cetakan II, Edisi II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sardjono, Mustofa Agung, 2004, Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya, Debut Wahana Sinergi, Jakarta.

Siahaan, N.H.T., 2008, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta.

------------, 2007, Hutan, Lingkungan, dan Paradigma Pembangunan. Pancuran Alam, Jakarta.

Silalahi, Ulbert, 2002, Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Soehino, 1994, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Soerjani, Mohamad, 2000, Perkembangan Kependudukan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam-Pembangunan Berkelanjutan dalam Otonomi Daerah, Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Suriasumantri, Jujun S., 2002, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2004, Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta.

World Commision on Environment and Development (WCED), 1988, Hari Depan Kita Bersama, PT. Gramedia, Jakarta.

MAKALAH / JURNAL / ARTIKEL / TESIS / DISERTASI / INTERNET :

Angi, Eddy Mangopo, 2005, Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur), http://www.cifor.cgiar.org., diakses tanggal 10 Februari 2018, pukul 20.15 wib.

Hadjon, Philipus M., 1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari.

Sarijanto, Titus, 2006, Penyebab Kerusakan Hutan, http://www.tempointeraktif.com/., diakses tanggal 10 Februari 2018, pukul 21.00 wib.

Hasil Telaahan Teknis Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Lokasi Tanah Santa Maria Ratu Para Malaikat (Rumah Pelangi) di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak tanggal 5 Januari 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 Nopember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 554.137 hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 352.772 hektar dan Penunjukan Kawasan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 52.386 hektar di Provinsi Kalimantan Barat.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091