SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KABUPATEN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya)

ARIFIN NOOR AZIZ, SH. NPM. A2021161003

Abstract


ABSTRAK

 

Tesis ini berjudul “Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kabupaten ditinjau dari Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya)”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, dalam kenyataannya perencanaan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Kubu Raya selalu tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksinkronan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Batu Ampar dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah: belum tersedianya sumber daya manusia perencanaan yang mumpuni, masih kurangnya konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, koordinasi antar perangkat daerah untuk proses perencanaan masih lemah, tidak selarasnya visi dan misi Kepala Desa dan Bupati yang sama-sama memiliki dokumen perencanan pembangunan RPJM Desa dan RPJM Daerah; adanya unsur kepentingan politik dari pemangku kepentingan; lemahnya koordinasi antara desa dan kabupaten dalam penyusunan perencanaan pembangunan; kurang memperhatikan usulan perencanaan pembangunan desa; dan belum adanya goodwill dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menganggap desa adalah mitra dan subjek, tetapi masih menganggap desa adalah objek sehingga pada saat perencanaan program kegiatan diusulkan selalu diabaikan. Upaya yang dilakukan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Batu Ampar dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah: menjalin komunikasi terutama dalam perencanaan pembangunan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; konsisten dalam melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan; menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman daerah dalam menyusun perencanaan daerah; dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dalam mendukung pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: Perlunya kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam hal perencanaan pembangunan dengan mengacu pada usulan skala prioritas dan kebutuhan serta keperpihakan kepada masyarakat; dan Perlu adanya koordinasi secara terpadu antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam hal perencanaan pembangunan, agar tidak terjadi ketidaksinkronan yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

 

Kata Kunci: Sinkronisasi, Perencanaan Pembangunan Desa dan Kabupaten.

 

 

 

ABSTRACT

 

This thesis entitled "Synchronization of Village and District Development Planning in the view from Government Regulations No. 47 of 2015 on the Amendment of Government Regilations No. 43 of 2014 on Implementation of Law No. 6 of 2014 about Village (Study in Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya)". Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that in reality the existing village development planning in Batu Ampar Sub-district in Kubu Raya Regency is always out of sync with the development planning of Kubu Raya Regency. The factors that influence the lack of synchronization of village development planning in Batu Ampar sub-district with the development planning of Kubu Raya Regency are: the unavailability of human resources planning that qualified, still lack of consistency to planning documents that have been prepared and set as the guidance in carrying out development planning, among regional apparatus for planning process is still weak, not aligned vision and mission of Village Head and Bupati who both have document of development plan of RPJM Desa and RPJM Daerah; the existence of political interest from the stakeholders; weak coordination between villages and districts in the preparation of development planning; less attention to the proposed village development planning; and the absence of goodwill from the Government of Kubu Raya Regency which considers the village is the partner and the subject, but still assume the village is the object so that at the time of planning the proposed activity program is always neglected. The efforts undertaken to synchronize village development planning in Batu Ampar sub-district with the development planning of Kubu Raya Regency are: to establish communication especially in development planning with Kubu Raya District Government; consistent in implementing laws and regulations relating to development planning; preparing the Regional Regulation of Kubu Raya Regency No. 16 of 2017 regarding Regional Development Planning System as a regional guideline in preparing regional planning; and the use of the Regional Development Planning Information System (SIPPD) application in support of the implementation and preparation of regional development planning documents. In this study recommended things as follows: The need for mutual agreement between the village government and the district government in terms of development planning with reference to the proposed priority scale and needs and partisanship to the community; and It needs an integrated coordination between the village government and the district government in terms of development planning, so as not to occur unsynchronized which ultimately can cause problems in the implementation of development in the village.

 

Keywords: Synchronization, Village and Regency Development Planning.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih, Sri, Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan, Jakarta, 1996, Prisma, LP3ES.

Arif, Muhammad, 2007, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa, Red Post Press, Pekanbaru.

Darumunti, Khrisna dan Umbu Ranta, 2003, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadjon, Philipus M., et.al, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

----------, 1985, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling), Djumali, Surabaya.

Huda, Ni’matul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press, Malang.

Jeddawi, H. Murtir, 2012, Hukum Administrasi Negara, Total Media, Yogyakarta.

Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumnni, Bandung.

Juliantara, Dadang, 2003, Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T., 1983, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa, Ghalia Nasional, Jakarta.

Kuncoro, Mudradjad, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.

Kunarjo, 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, UI Press, Jakarta.

Kuswata, Agus Toha, 1995, Manajemen Pembangunan Desa Pedoman Program Terpadu, Grafindo Utama, Yogyakarta.

Kusnardi, Moh., dan Hermaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, FH-UI, Jakarta.

Leibo, Jefta, 1995, Sosiologi Pedesaan, Andi Offset, Yogyakarta.

Lubis, M. Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.

Marbun, B.N., 1997, Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2014, Teori Hukum, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

----------, 2009, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

----------, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Monteiro, Josef Mario, 2016, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 2002, Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa, Yayasan Karya Dharma, Jakarta.

Nurcholis, Hanif, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Angkasa, Bandung.

Riyadi & Dedy Supriyadi Bratakusumah, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, 1998, Metode Penelitian Sosial, LP3ES, Jakarta.

Silalahi, Ulbert, 2002, Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Soehino, 1994, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Soejito, Irawan, 1984, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

------------, dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subroto, Agus, 2000, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama, Bandung.

Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta.

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND, Alfabeta, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryaningrat, Bayu, 1992, Desa dan Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta.

Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1996, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.

Usman, Sunyoto, 2010, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahjudin, Sumpeno, 2011, Perencanaan Desa Terpadu, Reinforcement Action and Development, Banda Aceh.

Wasistiono, Sadu, 2002, Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Asli Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

------------, dan Irwan Tahir, 2007, Prospek Pengembangan Desa, Fokus Media, Bandung.

Widjaja, H.A.W., 2003, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

------------, 2003, Pemerintahan Desa/Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta.

Yudhoyono, Bambang, 2001, Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

MAKALAH / JURNAL / TESIS / DISERTASI / INTERNET :

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi Publik, Vol. I, No. 6.

Domai, Tjahjanulin, 2002, Reinventing Keuangan Daerah: Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Administrasi Negara Vol II No. 02 Maret.

Furqani, Astri, 2010, Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep), Tesis, Jatim: UPN.

Sugihen, Bahreint, 1980, A Descriptive Analysis of Agricultural and Sosial Change in the Karo Batak Society of North Sumatra, Indonesia.

Manan, Bagir, 1992, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, UNPAD, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091