PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KARET AKIBAT RENDAHNYA HARGA JUAL KOMODITAS KARET ALAM DI KABUPATEN SINTANG BERDASARKAN KETETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR SEMBILAN BELAS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

ALBED SANTY NPM. A.2021161017

Abstract


ABSTRAK

 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan komitmen responsif pemerintah. Namun demikian, petani/pekebun karet di kabupaten Sintang masih mengalami permasalahan karena rendahnya harga jual karet. Oleh karena itu maka diperlukan penelitian untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan, alasan melakukan, dan cara melakukan: Perlindungan Hukum Terhadap Petani Karet Akibat Rendahnya Harga Jual Komoditas  Karet Alam  Di Kabupaten Sintang Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor Sembilan Belas Tahun Dua Ribu Tiga Belas Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

 

Kata kunci : perlindungan,hukum,harga, karet.

 

ABSTRACT

 

 

Act Number 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment is a government responsive commitment. However, rubber farmers/planters in Sintang district still experience problems due to low rubber prices. Therefore, research was needed to find out the efforts that have been done, the reasons for doing, and how to do Legal Protection for Rubber Farmers Due to Low Selling Prices of Natural Rubber Commodities in the Sintang Regency Based on the Decree of the Act Number Nineteen In The Year of Two Thousand and Thirteen In respect of Farmers Protection and Empowerment.

 

Keywords: Protection, law, rubber, price


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum. Jakarta: 2014. Cet. iii. Sinar Grafika.

Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme. Jakarta: 2007. Kata Hasta Pustaka.

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: 2013. RajaGrafindo Persada.

Bernard L. Tanya dkk, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia. Yogyakarta: 2015. Genta Publishing.

Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum. Yogyakarta: 2013.Cet. iv. Genta Publishing.

Bernard L. Tanya, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika. Yogyakarta: 2011. Genta Publishing.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I. Jakarta: 2008. Cet.xiv. Balai Pustaka. Hal. 116

Erni Umi Hasanah dan Danang Sunyoto, Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: 2013. CAPS. 2013

Esmi Warrasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: 2016. Pustaka Magister.

Garuda Wiko, Memahami Hukum. Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor). Jakarta: 2011. Cet. ii. RajaGrafindo Persada.

Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: 2008. Cet. viii. Liberty.

Hermansyah, Memahami Hukum. Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor). Jakarta: 2011. Cet. ii. RajaGrafindo Persada.

Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia. Bandung: 2010. Alumni.

Philippe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif (Terjemahan). Bandung: 2015. Cet. ix. Nusa Media.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: 1987. Bina Ilmu.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: 2013.Cet. ix. RajaGrafindo Persada.

Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara. Bandung: 2012. Pustaka Setia.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: 2016. RajaGrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: 2014. Citra Aditya Bakti.

Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, Perdagangan Bebas. Jakarta: 2014. Grasindo.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: 2009. Liberty.

Tim Penulis PS, Panduan Lengkap Karet. Jakarta: 2013. cet. vi. Penebar Swadaya. Hal. 97

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: 2008. Alfabeta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Laman Internet:

http://sintangkab.bps.go.id. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Kabupaten Sintang Dalam Angka 2017. 1102001.6107. e-catalog, (Diunduh, Pukul 20.05 wib, hari Senin, 9 Oktober 2017). Hal. 4

www.internasional.kontan.co.id/news/di-thailand-petani-karet-dapat-subsidi-langsung/ (diakses pukul 18;43 wib, hari Jumat, tanggal 27 April 2018)

www.ekonomi.kompas.com/read/2017/07/06/183640226/berapa.penghasilan.yang.masuk.kategori.miskin.di.indonesia. (diakses pukul 10:37 wib, hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018)

www.pontianak.tribunnews.com/2016/11/21/berikut-besaran-upah-minimu-2017-di-masing-masing-kotakabupaten-kalbar (diakses pukul 15:44 wib, hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018)

http://pontianak.tribunnews.com./2017/06/01/petani-di-sintangpasrah-harga-karet-merosot (diakses pukul 14;23 wib, hari Minggu, tanggal 5 November 2017)

www.katadata.co.id/berita/ 2018/02/12/Indonesia-thailand-dan-malaysia/ (diakses pukul 15;43 wib, hari Jumat, tanggal 27 April 2018)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091