PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEMASUKAN PRODUK SEGAR HORTIKULTURA KE WILAYAH KALIMANTAN BARAT DARI MALAYSIA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

SUCI APRIYANTI, SH NPM. A2021161088

Abstract


ABSTRAK

 

Setiap pemasukan produk pertanian ke Indonesia harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga produk pertanian tersebut aman dan bermutu. Produk hortikultura impor wajib dan dituntut memperhatikan aspek standar mutu dan keamanan produk, ketersediaan produk dalam negeri, persyaratan kemasan, perlabelan dan perlindungan terhadap keselamatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. Selama ini pelaku yang membawa produk pertanian secara ilegal dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah akan ditangkap pihak berwajib, contohnya pada bulan November 2016 Polresta Pontianak Kota mengamankan 2,5 ton kentang dan 77 karung bawang merah yang masuk ke Kota Pontianak tanpa dokumen resmi sebanyak 2,5 ton kentang akhirnya disita jajaran Mapolresta Pontianak Kota di Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan Sementara 77 karung bawang disergap Tim Jatanras Polresta Pontianak di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas, Pontianak Timur, selanjutnya pada bulan Februari 2017 Polresta Pontianak Kota berhasil mengamankan bawang merah diduga ilegal berjumlah 220 karung atau 4,4 ton itu rencananya hendak dipasarkan di sejumlah Pasar Tradisional di Kota Pontianak. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Peraturan apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang memasukan produk segar hortikultura ke wilayah Kalimantan Barat dari Malaysia yang tidak memenuhi standar mutu & keamanan pangan? Dan Bagaimana sebaiknya penerapan UU terhadap pelaku yang memasukan produk segar hortikultura ke wilayah Kalimantan Barat dari Malaysia yang tidak memenuhi standar mutu & keamanan pangan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2016 dan tahun 2017 proses hukum terhadap pelaku yang memasukan produk segar hortikultura ke wilayah Kalimantan Barat dari Malaysia yang tidak memenuhi standar mutu & keamanan pangan hanya dilakukan pengamanan terhadap barang bukti kemudian dilimpahkan kepada Balai Karantina Kelas I Pontianak dan Perlunya menerapkan ketentuan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yakni apabila setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/ atau keamanan pangan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

 

Kata kunci : Penegakan hukum, Hortikultura dan Standar Mutu

 

ABSTRACT

Every import of agricultural products to Indonesia must meet the established requirements so that the agricultural products are safe and quality. Imported horticultural products shall be required to pay attention to aspects of quality standards and product safety, availability of domestic products, packaging requirements, labeling and protection of human, animal, plant and environmental safeguards. During this time the perpetrators who carry agricultural products illegally and not equipped with legal documents will be arrested the authorities, for example in November 2016 Police Pontianak City securing 2.5 tons of potatoes and 77 sacks of red onion that goes to the city of Pontianak without official documents as much as 2 , 5 tons of potatoes finally confiscated ranks Mapolresta Pontianak City in Flamboyan Market, South Pontianak While 77 sacks of onions ambushed Tim Jatanras Police Pontianak on Jalan Panglima Aim, Bahari Mas Complex, East Pontianak, then in February 2017 Pontianak City Police succeeded in securing the suspected onion illegal amounted to 220 sacks or 4.4 tons of it is planned to be marketed in a number of Traditional Markets in Pontianak City. The issues that will be discussed in this research are as follows: What regulations can be imposed on the perpetrators who include fresh horticultural products to West Kalimantan from Malaysia that do not meet the standards of quality & food security? And how should the law be applied to the actors who include fresh horticultural products to West Kalimantan from Malaysia that do not meet the standards of quality & food security?The research method used in this research is empirical juridical approach method. During the last 2 (two) years from 2016 and 2017 the legal process against the actors who import fresh horticultural products to West Kalimantan from Malaysia that do not meet the standards of quality & food safety is only done to secure the evidence then delegated to the First Class Quarantine Center Pontianak and the necessity of applying the provision in Article 128 of Act Number 13 of 2010 concerning Horticulture, ie if every person distributing certain imported horticultural products that do not meet the quality standard and / or food safety shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) or a fine of not more than Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

 

Keywords: Law enforcement, Horticulture and Quality Standards

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal.8.

Anto Tabah, "Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia", Dalam Kunarto (penyunting), Merenungi Kritik Terhadap Polri (buku 2), Jakarta, Cipta Manunggal, 2005, hal. 83.; Bandingkan pula dengan Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1986

A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985

Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana,Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Barda Nawawi Arief Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Cressey dalam buku Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Trasito, Bandung, 1980

E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002)

H.S.Kartadjoemena, GATT WTO dan Hasil Uruguai Round, (Penerbit: UI-Press, 1997)

Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2010)

Hans Kelsen diterjemahkan oleh Siwi Purwandari (2), Pengantar Teori Hukum, (Penerbit: Nusa Media, 2010)

I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Dalam masalah-masalah Hukum Nomor 9, tahun 1992

Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa’at (1), Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)

Lawrence M. Friedman, American Law, (New York :W.W. Norton and Company, 1984)

Lexy J. Moleong, ,Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta

Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997

Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 2009

Moeljatno,Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Yogyakarta:Bina Aksara,1983

Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, 1987

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995

Purno Murtopo. 7 (Tujuh Undang-Undang KEPABEANAN & CUKAI beserta penjelasannya. Mitra Wacana Media

Romli Atmasasmita, , Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta, Rajawali, 1983

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa jenis socio legal research dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Disini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial (Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990,

Sanafiah Fasisal, Format-Format Penelitian Sosial, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996)

Silalahi, U. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press, 2006

Soedarto, Hukum Pidana I Fakultas Hukum, Semarang : Undip,1990

Soerjono Soekanto..Pengantar penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum, Raja Grafindo Persada, (Jakarta : 1983)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986

Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundangundangan

Undang‐Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mentri Pertanian Nomor : 16/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tentang Rekomendasi Impor Impor Produk Hortikultura

Web

http://thetanjungpuratimes.com/2017/03/14/ditreskrimsus-polda-kalbar-amankan-bawang-merah-wortel-dan-kentang-diduga-ilegal


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091