PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OLI SEPEDA MOTOR PALSU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

FITRIYANA, SH NPM. A2021161087

Abstract


ABSTRAK

 

Keberadaan Oli sepeda motor sebagai kebutuhan vital dalam perawatan purna jual sepeda motor menjadi sesuatu yang menggiurkan untuk disalah gunakan. Hal inilah yang tampaknya banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah tersebut dalam bertindak secara tidak patut, dengan menjual Oli sepeda motor yang tidak layak edar untuk meraup keuntungan pribadi. hal ini dibuktikan saat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar melakukan penggerebekan gudang penyimpanan  oli pelumas yang diduga palsu di Kota Pontianak. Lokasi gudang yang digerebek pada 14 Agustus 2017 siang terletak di Jalan Suwignyo. Penggerebekan tersebut berawal dari adanya informasi terkait dengan peredaran barang-barang asli tapi palsu di gudang milik R Berdasarkan hasil pengecekan di gudang tersebut, Polisi menemukan berbagai  oli yang diduga palsu. Barang bukti yang ditemukan ada 49 kotak oli merek MPX 1, 58 kotak oli merek Yamalube Silver, 38 kotak oli merek Yamalube Matic, 24 kotak oli merek Ultra Tex, 104 kotak oli Castrol 2T, 120 kotak oli merek Grand, 36 kotak oli merek Yamalube Sport, 138 kotak oli merek Enduro, 132 kotak oli merek MPX 2 dan 22 kotak oli merek Enduro 0,8 ml. Praktik penjualan suku oli palsu yang dilakukan oleh tersangka R tersebut, sudah berjalan satu tahun yang beredar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimana pengawasan terhadap peredaran oli sepeda motor palsu dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Pontianak berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? dan Bagaimana Upaya perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari adanya peredaran oli sepeda motor palsu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak? Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait peredaran barang dan/atau jasa dalam hal ini mengenai peredaran Oli sepeda motor di Kota Pontianak, dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kota Pontianak. Upaya perlindungan konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada yaitu masyarakat dan LPKSM disamping pemerintah sendiri melalui menteri dan/atau menteri teknis terkait.

 

 

Kata kunci : Pengawasan, Oli Sepeda Motor dan Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The existence of motorcycle oil as a vital need in after-sales care of motorcycles into something tempting to be misused. This is what many seem to be abused by irresponsible persons to exploit the gap in inappropriate acts, by selling unsuitable motorcycle oils for personal profit. this is evidenced when the Directorate of Special Criminal Investigation West Kalimantan provincial police force conduct raids of oil storage store lubricants that allegedly false in the city of Pontianak. The location of the warehouse that was raided on August 14, 2017 afternoon is located on Suwignyo Street. The raid originated from information related to the circulation of the original goods but fake in the warehouse owned R Based on the results of checks in the warehouse, the Police found a variety of oil allegedly false. Evidence found there are 49 boxes of brand oil MPX 1, 58 boxes of Yamalube Silver brand oil, 38 boxes of Yamalube Matic brand oil, 24 boxes of Ultra Tex brand oil, 104 Castrol 2T oil boxes, 120 Grand brand oil boxes, 36 boxes of Yamalube brand oil Sport, 138 boxes of oil Enduro brand, 132 boxes of oil brand MPX 2 and 22 boxes of oil Enduro 0.8 ml brand. Practice sales of fake oil tribe conducted by the suspect R, has been running one year circulating in the city of Pontianak and surrounding areas. Problems to be discussed in this study are as follows: How the application of sanctions in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection? How to supervise the circulation of fake motor oil in the framework of legal protection to consumers in Pontianak City based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection? and How Consumer Protection Efforts to Consumers from the circulation of fake motor oils according to Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in Pontianak City? Basically, the supervision done by the government related to the circulation of goods and / or services in this case concerning the circulation of motorcycle oil in Pontianak City, conducted by the Department of Trade Industry of cooperatives and SMEs of Pontianak City. Efforts to protect consumers through empowerment of each element that is the community and LPKSM besides the government itself through the minister and / or related technical ministers.

 

 

Keywords: Supervision, Motorcycle Oil and Consumer Protection

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

A.S. Hornby, Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, Oxford, 1989;

A.Z. Nasution, Konsumen dan Hukum., Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995;

-----------------, Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar, Jakarta : Diadit Media, 2002;

Adrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Sinar Grafika. Jakarta. 2008;

Adrius Meliala (peny), Praktik Bisnis Curang, Jakarta, Sinar harapan ;

Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia dengan Belanda, Yogyakarta, 1988;

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004;

Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2008;

Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008;

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002;

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989;

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, edisi revisi cetakan kedua. Bumi Aksara, Jakarta, 2005;

Celina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,;

D.P.H Sitompul, Peranan Penyidik Polri Dalam Sistim Peradilan Pidana (Hukum dan Pembangunan), No.6 Th.XXIII, Desember 1993;

Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010;

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008;

Djoko Prakoso .Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Edisi Pertama , Yogyakarta : Liberty Jogyakarta , 1987 ;

E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain di Bidang Penerbangan, Alumni, Bandung, 1976;

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama 2003;

H.C Hulsman, Sistim Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, C.V.Rajawali, Jakarta 1984;

H C. Tantri & Sularsi, Gerakan Organisasi Konsumen, Jakarta, YLKI, 1995;

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002;

Ismu Gunadi dan kawan-kawan, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011;

James F. Engel, Roger D. Blackwell dan Paul W. Miniard, Perilaku Konsumen, edisi keenam, Jilid 2, Binarupa Aksara, Jakarta, 1995;

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014;

John M. Echlos & Hasan Sadly, Kamus Inggris-Indonesia. Gramedia, Jakarta, 1986;

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007;

John Sinclair, Collins Cobuild English Language Dictionary. William Collins Sons & Co, Glasgow, 1988;

Lazo H., Marketing, Alexander Hamilton Institute, New York, 1971;

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kesatu, 2005;

Mariam Darus, Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku (Standar, Kertas Kerja pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Jakarta : Gramedia Pustaka, 1988;

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 1993, ;

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, edisi revisi, unit penerbit dan percetakan (UPP) AMP YPKN, Yogyakarta, 2005;

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005;

Munir Fuadi, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, buku ke-2. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;

N.E. Algra dkk,Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae, Binacipta, Bandung, 1983;

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984;

Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Bhuana Pancakarsa, Jakarta, 1986;

R.A. Anderson dan W.A. Krumpt, Business Law, South-Western, Publishing Co., Cincinnati, 1972;

Robert J. Mockler, The Management Control Proces. Dikutip dari T. Hani Handoko, Managemen, BPFE,Yogyakarta, 1991;

Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan LBH, 1989;

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982;

S.R Sianturi .Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya,Cet IV, Jakarta :Alumni haem Peteheam,1996;

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986;

----------------------, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;

Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954;

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000;

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2006;

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum.UI Press,Jakarta, 1981;

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1983;

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002;

Sudaryanto, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990;

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni. 1997;

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 1999;

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta : Kencana Premedia Group, 2008;

Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah(ed.), Bunga Rampai HUkum Pidana dan Acara Pidana Jakarta:Ghalia Indonesia ,1986;

T.Hani Handoko, Managemen, Yogyakarta: BPFE ;

Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992;

Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Pemerintah. Rineka cipta, Jakarta. 1993;

Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 1989;

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/21/ov1md684-jaringan-penjual-oli-palsu-ditangkap-di-kalbar;

http://pontianak.tribunnews.com/2018/04/11/pertumbuhan-kendaraan-di-kota-pontianak-meningkat-tajam ;


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091