DISPARITAS PUTUSAN PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK BAKATI’ DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

YUSAK SUTOMO, S.K.M. NPM. A2021161020

Abstract


ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, apakah penjatuhan putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sudah memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat adat Dayak Bakati’, dan upaya mencegah terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Melalui metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dikarenakan pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua Adat (Singe) Desa atau Tokoh Adat, sehingga sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelakunya lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua Adat (Singe) Desa atau Tokoh Adat. Di samping itu, pelaku merupakan salah satu keluarga terpandang di wilayah dusun atau desa, sehingga Ketua Adat (Singe) Desa dan Tokoh Adat merasa tidak enak untuk menjatuhkan sanksi adat yang lebih berat. Selain itu, pelaku sudah sering melakukan pencurian (nangko) atau dalam bahasa hukum disebut residivis, sehingga Ketua Adat (Singe) Desa dan Tokoh Adat sengaja menjatuhkan sanksi adat yang lebih berat dengan maksud agar pelakunya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehubungan dengan terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, maka pemenuhan rasa keadilan bagi pelaku, korban maupun masyarakat adat Dayak Bakati’ belum dapat diwujudkan secara parsial. Hal ini disebabkan karena putusan pidana adat dapat dikatakan adil oleh pelaku pencurian, tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat adat. Begitu pula sebaliknya, putusan pidana adat bisa dikatakan adil oleh korban atau masyarakat adat, tetapi dianggap tidak adil bagi si pelaku. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya disparitas Putusan Pidana Adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, antara lain dengan cara-cara: Ketua Adat (Singe) maupun tokoh-tokoh adat (Pamande) harus bersikap objektif dalam menyelesaikan perkara pencurian tersebut tanpa harus memikirkan hubungan kekerabatan atau status sosial dari pelakunya karena dapat menimbulkan gejolak di dalam masyarakat adat itu sendiri, dan Ketua Adat (Singe) maupun tokoh-tokoh adat (Pamande) merupakan panutan bagi warga masyarakat adat sehingga setiap putusan pidana adat harus bisa memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat adat itu sendiri.

Kata Kunci:      Disparitas, Putusan Pidana Adat, Perkara Pencurian, Masyarakat Adat Dayak Bakati’.

 

ABSTRACT

 

 This thesis discusses the disparity of traditional criminal verdict in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the causes of the disparity of customary criminal decision in the settlement of theft case in Indigenous Dayak Bakati 'community in Kecamatan Subah Sambas regency, whether the indictment of adat criminal punishment in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati' in Kecamatan Subah Sambas District has provided a sense of justice for the perpetrators, victims and indigenous people of Dayak Bakati ', and the effort to prevent the disparity of customary criminal decision in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati' in Kecamatan Subah Sambas District. Through empirical law research method, it can be concluded that the causes of disparity of customary criminal decision in the settlement of the theft of Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District because the perpetrator has a kinship relationship with the Chairman of Adat (Singe) Village or Customary People, so the sanction customs that were handed down to the perpetrators were lighter than those who did not have a kinship relationship with the Village (Singe) Chairman or Adat Customary. In addition, the perpetrator is one of the most respected families in the hamlet or village area, so the Adat (Singe) Chairman and the Customary Leaders feel uncomfortable to impose heavier customary sanctions. In addition, the perpetrators have often committed theft (nangko) or in legal language called residivis, so the Chairman of Indigenous (Singe) Village and Customary Figures deliberately impose heavier custom sanctions with the intention that the perpetrators do not repeat his actions. In relation to the occurrence of disparities of customary criminal verdict in the settlement of the theft of Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District, the fulfillment of justice for the perpetrators, victims and indigenous people of Dayak Bakati' can not be realized partially. This is because customary criminal sanction can be said to be fair by the perpetrators of theft, but unfair to victims or indigenous peoples. Similarly on the contrary, customary criminal verdict can be said to be fair by victims or indigenous peoples, but is considered unfair to the perpetrator. The efforts to prevent the disparity of the Customary Criminal Decision in the settlement of the theft case on Dayak Bakati Indigenous Peoples in Kecamatan Subah Sambas District, among others by means of: Adat Chairman (Singe) and traditional figures (Pamande) must be objective in resolving and the Chairman of Indigenous (Singe) and traditional figures (Pamande) are role models for indigenous peoples so that any customary criminal verdict should can provide a sense of justice for the perpetrators, victims and indigenous peoples themselves.

Keywords:       Disparity, Customary Criminal Ruling, Theft Case, Indigenous Dayak Bakati '.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung, 1978, Alumni.

Algra, N.E., & K. Van Duyvendijk, Rechtsaanvang, Tjeenk Willink, 1981, Alphene de Rijn.

Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, 2002, Penerbit Toko Gunung Agung.

Anwar, Chairul, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Jakarta, 1997, Rineka Cipta.

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, 2005, PT. Citra Aditya Bakti.

----------, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, 1998, PT. Citra Aditya Bakti.

----------, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, 2002, PT. Citra Aditya Bakti.

----------, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Di Indonesia), Semarang, 1990, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FH-UNDIP.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1976, Bina Cipta.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, 2008, Refika Aditama.

Darmodiharjo, Dardji dan Sidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Cet. Ke-1, Jakarta, 1995, Gramedia.

Dellyana, Shanty, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, 1988, Liberty.

Dimyati, Khudzaifah, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, Cet. Ke-1, Surakarta, 2004, Muhammadiyah University Press.

Dirdjosisworo, Soedjono, Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To the Law of Crime Prevention), Bandung, 2002, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press.

Djojodigoeno, Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, 2000, PT. Intermasa.

Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif, Malang, 2002, Yayasan Asah-Asih-Asuh (A3).

Fakhrulloh, Zudan Arif, Tipologi Penelitian Hukum, Bahan Kuliah Metode Penelitian, Pontianak, 2004, PMIH UNTAN.

Fauzan, U., dan H. Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, 2006, Pustaka Pelajar.

Friedman, Lawrence M., American Law, New York, 2000, W.W. Norton and Company.

Fuller, Lon L., The Morality of Law, New Haven Conn, 1971, Yale University Press.

Haar, Ter, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta, 2013, Pradnya Paramita.

Hadi, Hardono, Epistemologi Filsafat Pengetahuan, Cet. Ke-1, Yogyakarta, 1994, Kanisius.

Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, 2003, Mandar Maju.

----------, Hukum Pidana Adat, Bandung, 2003, Alumni.

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, 2001, Rineka Cipta.

Hartono, C.F.G. Sunarjati, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Bandung, 1979, Alumni.

----------, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung, 1994, Alumni.

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Yogyakarta, 1995, Kanisius.

----------, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, 2009, Kanisius.

Ismail, Nurhasan, Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik, Yogyakarta, 2006, Gadjah Mada University Press.

Juni, Efan Helmi, Filsafat Hukum, Bandung, 2012, CV. Pustaka Setia.

Kartohadiprodjo, Soedirman, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Bandung, 1974, Bina Cipta.

Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung, 1980, Bina Cipta.

Kusumohamidjojo, Budiono, Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum, Jakarta, 1999, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.

Lamintang, P.A.F., dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Bandung, 2001, Tarsito.

Lebacqz, Karen, Teori-Teori Keadilan, Bandung, 1986, Nusa Media.

Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, 1994, Mandar Maju.

Manullang, E. Fernando M., Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta, 2007, Penerbit Buku Kompas.

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 2009, Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2014, Cahaya Atma Pustaka.

----------, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, 2007, Liberty.

----------, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta, 1984, Liberty.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, 1993, Sinar Grafika.

Muhammad, Bushar, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta, 1990, Pradnya Paramita.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, 1995, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

----------, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Bandung, 1984, Alumni.

----------, dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, 2002, PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan, Bandung, 2010, Mandar Maju.

----------, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek, Bandung, 2008, PT. Alumni.

----------, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Jakarta, 2007, Djambatan.

Nonet, Phillippe & Phillip Selznick, Law in Transition: Toward Responsive Law, Cambridge, 1978, Cambridge Press.

Nurrachman, Nani, Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia, Jakarta, 2004, Kompas.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 1986, PT. Eresco.

Pulungan, Parluhutan, Hukum Adat Dalam Perkembangan, Medan, 2010, Media Pers.

Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Negara, Jakarta, 1983, Rajawali Press.

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung, 1979, Alumni.

----------, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, 2007, Kompas.

----------, Masalah Penegakan Hukum, Bandung, tanpa tahun, Sinar Baru.

Rahayu, Yusti Probowati, Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana), Sidoarjo, 2005, Citra Media.

Rapar, Jan Hendrik, Filsafat Politik Plato, Jakarta, 1988, Rajawali.

Riyanto, Astim, Filsafat Hukum, Bandung, 2010, YAPEMDO.

Roestandi, Achmad, Pengantar Teori Hukum, Bandung, 1980, Fakultas Hukum Uninus.

Samosir, Djamanat, Hukum Adat Indonesia, Bandung, 2013, Nuansa Aulia.

Santoso, Topo, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 1990, PT. Eresco.

Schur, Edwin M., Law and Society – A Sociological View, New York, 1968, Random House.

Setiady, Tolib, Intisari Hukum Adat Indonesia, Bandung, 2009, Alfabeta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Sosial, Jakarta, 1998, LP3ES.

Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, 2005, PT. Raja Grafindo Persada.

----------, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2010, Universitas Indonesia Press.

----------, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, 2012, PT. Raja Grafindo Persada.

----------, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi ke-3, Jakarta, 1981, Rajawali.

----------, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung, 1981, Alumni.

----------, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta, 2009, PT. Raja Grafindo Persada.

Soemadiningrat, R. Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung, 2013, Alumni.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, 1990, Ghalia Indonesia.

----------, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Bandung, 1985, Remaja Karya.

----------, Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat, Bandung, 1984, Alumni.

Soepomo, R., Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, 2000, Pradnya Paramita.

----------, Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Jakarta, 1952, Pustaka Rakyat.

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, 1994, Gunung Agung.

Suarta, Dewa Made, Hukum dan Sanksi Adat, Malang, 2015, Setara Press.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, 1986, Alumni.

----------, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, 1983, Sinar Baru.

Sudiyat, Imam, Hukum Adat, Yogyakarta, 1987, Liberty.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND, Bandung, 2008, Alfabeta.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, 2003, PT. Raja Grafindo Persada.

Suriasumantri, Jujun S., Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular, Jakarta, 2002, Pustaka Sinar Harapan.

Sutha, I Gusti Ketut, Peranan Hukum Adat Sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Pembangunan Masyarakat, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung, 1995, Eresco.

Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, 1999, PT. Citra Aditya Bakti.

Taneko, Soleman B., Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Bandung, 1987, Eresco.

Tanya, Bernard L., dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, 2010, Penerbit Genta Publishing.

Van Apeldoorn, L.J., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1957, Noordhoff Kolff N.V.

Van Vollenhoven, Cornelis, Adatrecht Van Borneo, Jakarta, 1997, Media Pers.

----------, Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Jakarta, 1983, Djambatan kerjasama dengan Inkultura Foundation Inc.

Widnyana, I Made, Kapita Selelkta Hukum Pidana Adat, Bandung, 1993, Eresco.

Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, 1990, Haji Masagung.

Wulansari, Dewi, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, 2010, PT. Refika Aditama.

MAKALAH / JURNAL / ARTIKEL / KORAN / INTERNET :

Arief, Barda Nawawi, Permasalahan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, Bahan Ceramah Pada Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum, FH-UNDIP, 5-9 Desember 1994 di Hotel Kencana, Bandung.

Fakhrulloh, Zudan Arif, Jakarta, 2002, Jurnal Keadilan, Vol. 2, No. 6.

Hartono, C.F.G. Sunarjati, Pengembangan Hukum Kebiasaan, Seminar Hukum Nasional Buku I, Jakarta, 1994, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Koeswadji, Hermin Hadiati, Aspek Budaya Dalam Pemidanaan Delik Adat, Makalah Dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, Denpasar, 1957, 17-19 Maret.

Mulyadi, Lilik, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin, bulan Juni-Juli 2010.

----------, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, Jakarta, 2013, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli.

Rahmawati, Neni Puji Nur, Mengenal Suku Dayak Bakati’ dan Religinya, dimuat dalam Harian Borneo Tribun Pontianak, Hari Selasa, tanggal 10 April 2012.

Rahardjo, Satjipto, Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1976, BPHN.

Reksodipuro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta, 1997, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Saleh, Roeslan, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, tt, Diktat.

Subrata, Purwoto S. Ganda, Simposium Tentang Integrasi Hukum Adat Kedalam Hukum Nasional Selama 50 Tahun Terakhir, Jakarta, 9 – 10 Januari 1995, BPHN.

Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com. (02/04/2011), diakses pada tanggal 18 Agustus 2017, pukul 16.30 wib.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Makalah, http://www.jimly.com, diakses pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 21.00 wib.

http://www.institutdayakologi.wordpress.com., diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 19.50 wib.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2012


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091