DIFERENSIASI PENETAPAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA (Studi Di Kabupaten Sanggau)

KONSTANTINUS, SH. NPM. A2021161098

Abstract


ABSTRAK

 

 

Tesis ini membahas tentang diferensiasi (perbedaan) penetapan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sanggau sebagai akibat pengalihan PBB-P2 ke daerah (kabupaten/kota). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan untuk analisisnya menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan, bahwa prinsip dan acuan yang digunakan oleh KPP Pratama Sanggau dalam menetapkan piutang PBB-P2 untuk Kabupaten Sanggau adalah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah, serta perhitungan piutang PBB-P2 dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 yang diambil dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). Sedangkan prinsip dan acuan yang digunakan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Barat berdasarkan perhitungan piutang PBB-P2 dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 (masa 17 tahun). Saldo piutang  PBB-P2 tersebut berasal dari nilai piutang bruto PBB-P2 dalam aplikasi SISMIOP. Adanya diferensiasi (perbedaan) penetapan piutang PBB-P2 antara BPK dan KPP Pratama Sanggau menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum terjadi ketidakpastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menyelesaikan permasalahan piutang PBB-P2 tersebut. Adapun sikap Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap adanya diferensiasi (perbedaan) penetapan piutang PBB-P2 antara BPK dan KPP Pratama Sanggau adalah melakukan langkah-langkah: mengajukan keberatan terhadap penetapan piutang PBB-P2 yang dikenakan BPK, meminta data rincian piutang PBB-P2 kepada KPP Pratama Sanggau dan BPK agar ada kejelasan, melakukan pemutakhiran database PBB-P2, dan melakukan validitas dan akurasi data piutang PBB-P2 Kabupaten Sanggau, serta melakukan pengelolaan piutang dan penagihan PBB-P2.

Kata Kunci:    Diferensiasi, Penetapan Piutang, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

 

ABSTRACT

 

This thesis discusses the differentiation receivables arrangement, land tax and rural and urban buildings (PBB-P2) receivable between Supreme Audit Board (BPK) and Tax Office (KPP) of Pratama Sanggau as a result of the transfer of PBB-P2 to the region (regency/ municipality) ). The research method used is empirical law research and for its analysis using qualitative research method. Based on the result of research and discussion, it can be concluded that the principle and reference used by KPP Pratama Sanggau in assigning the PBB-P2 receivable for Sanggau Regency is based on Joint Regulation of Minister of Finance and Minister of Home Affairs Number 15/ PMK.07/2014 and Number 10 Year 2014 on the Stages of Preparation for the Transfer of PBB-P2 into Local Taxes, as well as the calculation of PBB-P2 receivables from 2003 to 2013 drawn from the application of the Object Management Information System (SISMIOP). While the principles and references used by the BPK Representative of West Kalimantan based on UN-P2 accounts receivable from 1996 to 2013 (17 years). The balance of PBB-P2 receivables is derived from the gross amount of PBB-P2 in the SISMIOP application. The existence of differentiation between UN-P2 receivable between BPK and KPP Pratama Sanggau has consequences and legal effect of legal uncertainty for Sanggau District Government to solve the problem of PBB-P2 receivable. The Sanggau District Government's attitude toward the differentiation of UN-P2 receivable between BPK and KPP Pratama Sanggau is to take the following steps: to file an objection against the stipulation of PBB-P2 receivables imposed by BPK, to request details data of UN-P2 receivable to KPP Pratama Sanggau and BPK for clarity, updating UN-P2 database, and validating and accurate data of UN-P2 Sanggau receivable accounts, and managing receivables and billing of PBB-P2.

Keywords:          Differentiation, Receivables Arrangement, Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBB-P2).

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Abdurrahman, Fathoni, Organisasi dan Manajemen, Jakarta, 2006, Rineka Cipta.

Al Kajangi, H. Mustamin Daeng Matutu, et.al, Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta, 2004, UII Press.

Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Edisi Pertama, cetakan ke-2, Jakarta, 2009, Kencana Prenada Media Group.

Anggriani, Jum, Hukum Adminsitrasi Negara, Yogyakarta, 2012, Graha Ilmu.

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Atmosudirdjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta, 1994, Ghalia Indonesia.

Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, 1993, PT. Raja Grafindo Persada.

Brotodiharjo, R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan Kelima, Jakarta, 1995, PT. Eresco Aditama.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, 2008, Gramedia Pustaka Utama.

Davey, K.J., Pembiayaan Pemerintah Daerah, Jakarta, 1988, UI Press.

Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang, 2002, YA3.

Fuller, Lon L., The Morality of Law, New Haven Conn, 1971, Yale University Press.

Gitosudarmo, Indiriyo, Prinsip Dasar Manajemen, Yogyakarta, 1990, BPFE.

Goodin, Robert E., The Real Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, 1999, Cambridge University Press.

Hadi, Mulyo, Dasar-dasar Penagihan Pajak Pusat dan Daerah, Jakarta, 2001, PT. Raja Grafindo Persada.

Hadjon, Philipus M., et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law, Yogyakarta, 2011, Gadjah Mada University Press.

----------, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling), Surabaya, 1985, Djumali.

Hakim, Lukman, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan, Malang, 2012, Setara Press.

Handayaningrat, Soewarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Jakarta, 1987, Ghalia Indonesia.

----------, Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen, Jakarta, 1990, Haji Mas Agung.

Harahap, Sofyan Syafri, Sistem Pengawasan Manajemen, Jakarta, 2004, Pustaka Quantum.

Ismail, Nurhasan, Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik, Yogyakarta, 2006, Gadjah Mada University Press.

Jeddawi, H. Murtir, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 2012, Total Media.

Juliarini, Aniek, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Jakarta, 2012, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Kadarman, Manajemen Strategik, Jakarta, 2001, Gunung Agung.

Kusnadi, dkk, Pengantar Manajemen Konseptual dan Perilaku, Malang, 1999, Universitas Brawijaya Press.

Lotulung, Paulus Efendie, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, 1994, PT. Citra Aditya Bakti.

Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, 1994, Mandar Maju.

Manullang, M., Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta, 2002, Gadjah Mada University Press.

Manullang, E. Fernando M., Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta, 2007, Penerbit Buku Kompas.

Marbun, SF., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta, 1997, Liberty.

----------, dan Moh. Mahfud MD., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cet. Kelima, Yogyakarta, 2009, Liberty.

Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2011, Andi Offset.

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 2008, Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2014, Cahaya Atma Pustaka.

----------, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta, 2009, Liberty.

----------, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, 2007, Liberty.

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Yogyakarta, 2000, Liberty.

Nawawi, Hadari, Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta, 1992, Erlangga.

Nugroho, T. Sumarno, Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, 1991, PT. Hanidita.

Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung, 2009, Universitas Lampung.

Pardiat, Akuntansi Pajak, Jakarta, 2009, Mitra Wacana Media.

----------, Pemeriksaan Pajak, Jakarta, 2008, Mitra Wacana Media.

Prakoso, Bambang Kesit, Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta, 2003, UII-Press.

Pujirahayu, Esmi Warrasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, 2010, PT. Suryandaru Utama.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung, 2007, PT. Citra Aditya Bakti.

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati, Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan, Yogyakarta, 2009, Graha Ilmu.

Resmi, Siti, Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta, 2003, Salemba Empat.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2006, PT. Raja Grafindo Persada.

Saidi, Muhammad Djafar, Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi, Jakarta, 2011, PT. Raja Grafindo Persada.

Setiardja, A. Gunawan, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Yogyakarta, 1990, Kanisius.

Siagian, Sondang P., Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta, 1986, Gunung Agung.

Siahaan, Marihot Pahala, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2010, PT. Raja Grafindo Persada.

Sidharta, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Bandung, 2006, Refika Aditama.

Silalahi, Ulbert, Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi, Bandung, 2002, Sinar Baru Algesindo.

Simarmata, Henry T., Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman, Jakarta, 2008, PSIK Universitas Paramadina.

Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta, 1998, Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2005, UI-Press.

------------, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta, 2009, PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Asas-asas Perpajakan, Bandung, 2003, PT. Eresco.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, 1990, Ghalia Indonesia.

Suandy, Erly, Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta, 2011, Salemba Empat.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, 2003, PT. Raja Grafindo Persada.

Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, 1999, PT. Citra Aditya Bakti.

Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagio, Mimpi Negara Kesejahteraan, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Pustaka LP3S.

Widodo, Widi, dkk, Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak, Bandung, 2010, Alfabeta.

Wignyosoebroto, Soetandyo, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, 2002, Elsam dan Huma.

Yusran, Tabrani, Prilaku Organisasi, Bandung, 1996, Sinar Baru.

MAKALAH / JURNAL / TESIS / DISERTASI / INTERNET :

Hadjon, Philipus M., Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Jakarta, 1998, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari.

Manan, Bagir, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, (Makalah), Jakarta, 1994.

---------------, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Bandung, 1992, UNPAD.

Mulyosudarmo, Suwoto, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Tesis, Surabaya, 1990, Universitas Airlangga.

Pardede, Marulak, Dis-sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Perpajakan Pada Penagihan Dengan Surat Paksa, Jakarta, 2006, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.3 No.3.

Sidik, Machmut, Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar, Bandung, 2002.

Syafrudin, Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Bandung, 2000, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan.

Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com. (02/04/2011), diakses pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 16.30 wib.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091