ANALISIS SPLITZING (PEMISAHAN PERKARA) PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)

BHUDHI KUSWANTO NPM. A2021161029

Abstract


ABSTRAK

Dengan mengingat banyaknya berkas perkara tindak pidana korupsi yang di-split (dipisah-pisahkan berkas perkaranya), Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang pemisahan perkara (splitsing) dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan BaratSebagai sebuah kajian sosio legal yang tidak terbatas kepada teks, namun juga pendalaman terhadap konteks, Peneliti menggunakan tehnik wawancara dan memberikan quesioner guna menemukan data primair berkaitan dengan objek penelitian.  Kemudian data primair tersebut dihubungkan dengan data sekunder yang berupa data literasi (library research) yaitu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya (bahan-bahan hukum primer), Putusan lembaga peradilan, buku literatur hukum, dokumen atau catatan serta data elektronik dari internet yang berkaitan obyek penelitian, peneliti menganalisa pemisahan perkara (splitsing) dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam proses penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Hasil penelitian atas pemisahan perkara (splitsing) perkara tindak pidana korupsi  dalam proses penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dapat diambil ihtisar bahwa splitsing  yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat selama dalam kurun waktu tahun 2016 dan tahun 2017 adalah; (1) Splitsing dilakukan pada saat prapenuntutan, dimana Jaksa Peneliti setelah menerima Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan atau pada penyerahan berkas tahap pertama memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melakukan splitsing, sehingga berkas yang diterima oleh Penuntut Umum adalah berkas yang telah dipisah-pisahkan (split). (2) Argumentasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan  pemisahan perkara (splitsing) adalah karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab berbeda sesuai dengan kewenangan dan atau kedudukan masing-masing tersangka. Di samping itu pula petunjuk dari atasan juga menjadi dasar Penuntut Umum (jaksa peneliti) dalam memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan splitsing berkas penyidikan. Dialektika bahwa (splitsing) berkaitan dengan pembuktian perkara, penggunaan saksi mahkota (kroongetuide) dan atau disparitas putusan pidana, belum menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan petunjuk tentang perlu tidaknya splitsing dilakukan. Dalam konteks splitsing (pemisahan perkara) atas tindak pidana korupsi, Peneliti menyarankan dengan mengingat kekhahasan tindak pidana korupsi yang selalu melibatkan banyak pihak, maka (1) splitsing adalah mutlak kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Penuntut Umum tidak perlu membuat berkas baru dengan memeriksa tersangka-sangka lain sebagai saksi. (2) Splitsing adalah pilihan terakhir setelah Penuntut Umum dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan tentang penggabungan perkara (Pasal 141 KUHAP) dan (3) Splitsing berkas tindak pidana korupsi dalam penuntutan dilakukan dengan membuat surat dakwaan masing-masing dengan pasal yang berbeda sesuai dengan wewenang dan atau kedudukan dari masing-masing terdakwa tersebut.

 

Kata kunci; hukum acara pidana, penuntutan, pemisahan perkara (splitsing).

 

ABSTRACK

With regard to the number of corruption cases that are split (in terms of case files), this study aims to explain the separation of cases in the prosecution of corruption cases at the West Kalimantan High Prosecutor Office. As a socio-legal study that is not of limited to the text, but also covers the context, the mearcher used interview techniques and a questionnaire to obtain primary data related to the object of research. Then the primary data were linked with secondary data in the form of literature data (library research) that is legislation and other rules (material of primary law), decision of judiciary bodies, legal literature books, documents or notes and also electronic data from the internet related to the object of research, the researcher analyzed the splitsing in the prosecution process of corruption crime at West Kalimantan High Prosecutor Office. The results of research on the separation of corruption criminal cases in prosecution process at West Kalimantan High Prosecutor Office showed that splitsing (separation of cases) by Prosecutor of West Kalimantan High Prosecutor Office during the period of 2016 and 2017 is; (1) Splitsing (separation of cases) shall be made at the time of pre-adjudication, where the investigation attorney upon receipt of the investigation order and or at the submission of the first stage file shall instruct the Investigator to split the case, so that the file received by the Prosecutor shall be a separate (split) file. (2) The Prosecutor’s Argument at the West Kalimantan Provincial High Prosecutor's Office provides guidance to the investigator for the splitting because corruption is committed by several suspects who have different duties and responsibilities in accordance with the authority and / or duty and responsibility and / or position of each suspect. In addition, the guidance from the supervisor is also the basis of the Prosecutor (investigation attorney) in providing guidance to the investigator to conduct the splitting of investigation files. The dialectic that splitsing is related to the proof of a case, the use of a crown witness (kroongetuide) and / or the disparity of a criminal verdict, has not been taken into consideration in determining the clue as to whether or not splitsing is necessary. In the context of splitsing on corruption, the researcher suggests keeping in mind the corruption abuses that always involve many parties, (1) Splitsing (separation of cases) is absoluwa the authority of the Public Prosecutor in making the prosecution by making the indictment against each defendant separately . The prosecutor does not need to create a new file by examining other suspects as witnesses. (2) Splitsing is the last option after the Prosecutor at the same time or almost simultaneously accepts several files of corruption cases not fulfilling the provisions on merger of cases (Article 141 of the Criminal Code) and (3) Splitsing of corruption crime tiles in prosecution is done by making a letter for each indictment under different sections in accordance with the authority and / or position of each defendant.

 

Keywords: criminal procedure law, prosecution, Separation of Cases (splitsing)

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka;

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

- Adam Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016

- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014

- Adriaan W. Bedner-Sulistyowati Irianto, dkk. Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Kajian Sosio-Legal, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta ; CV Sapta Artha Jaya, 1996

- Barda Nawawi Arif., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002

- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, 2008.

- Dimyati, Khudzaifah, Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 Surakarta , Muhamadiyah University Pers, 2004,

- Djoko Prakoso, Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing), Liberty Yogyakarta, 1988

- Eddy OS. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016,

- Esmi Warassih, Pranata Hukum, sebuah Telaah Sosiologis, Bandung, Penerbit Pustaka Magistra, 2016

- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta, PT. Sinar Grafika. 2000

- Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Agustus 2006;

- Komisi Yudisial RI, Disparitas Putusan Hakim,Identifikasi dan Implementasi, Jakarta, 2014

- Kristiana, Yudi. Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi. Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 2006,

- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999

- M. Yahya Harahap, Pemecahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Jakarta,Pustaka Kartini, 1998,

- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995

- Muhammad Ainul Syamsi, SH.MH., Pergerseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014

- Muhammad, Rusli.,Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2007

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992

- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995);

- PAF, Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan kelima, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2013,

- Pangaribuan, Luhut.MP., Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2016)

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta2009,

- Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Malang, Setara Press, 2015,

- R.Soenarto Soerodibroto, SH., KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi Kelima, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014

- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung, Bina Cipta, 1996

- Ruslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1983

- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Alumni, 1986,

- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009

- Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980,

- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo, 1982,

- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung,1986

- Syaiful Bahri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktek Peradilan (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2015)

- Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan data Kontemporer, diterjemahkan oleh AlGozhi Usman, Cetakan Kedua, Jakarta, LP3ES, 1982

- Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cet.Ke-XII, Bandung, Sumur Bandung. 1985

- Ahmad Rifai Rahawarin, SH.,MH., Delik Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prespektif Peberantasan Korupsi Di Papua (Study Kasus Nomor : 69/Tipikor/2013/PN-JPR), Legal Pluralism : Volume 4 Nomor 2, Juli 2014

- Handoko Tjondroputranto, KUHAP Tidak Membenarkan Pemecahan (Splitsing) Pada Satu Perkara Tindak Pidana, Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 3 Tahun XXIV, 1994

- Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,;

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasa Korupsi

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01 .PW.07 .03 TH. 1982, Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor B-208/F/FT.1/01/2009 tanggal 30 Januari 2009

- Surat Kejaksaan Agung Nomor : B- 401 /E/9/93 tanggal 8 September 1993 Tentang Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan

- Surat Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 tanggal 19 Pebruari 1997

- Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016.

- http://danimilanisti.blogspot.co.id/2013/06/defenisi-korupsi-dan-jenis-korupsi.html Jum’at 14 Juni 2013, di unduh 25/05/2018 10;11 am

- http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/373-kpk-petakan-5-tipe-, diunduh diunduh, 26/05/2018, 10:36 am


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091