ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP INVESTASI BODONG SAVE OUR TRADE (SOT) DENGAN MODUS MENGHIMPUN DANA UNTUK PERDAGANGAN DI PASAR VALUTA ASING (Studi Putusan Nomor : 63/PID.B/2017/PN.MPW)

JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN SHOLAHUDDIN RITONGA, S.H. NPM.A21210071

Abstract


ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Analisa Terhadap Putusan Hakim Yang Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Investasi Bodong Save Our Trade (SOT) Dengan Modus Menghimpun Dana  Untuk  Perdagangan Di Pasar Valuta Asing  (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.MPW). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  Tindak Tindak Pidana Investasi Bodong Save Our Trade (SOT) Di Kabupaten Mempawah, yang baik adalah memahami prinsip-prinsip, yang di dalamnya berpangkal tolak pada prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolak ukur kinerja suatu penegakan hukum, yakni adanya suatu persinggungan dengan semua unsur prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Prinsip-prinsip yang tersebut sebagian besar terdapat pula dalam asas-asas pemerintahan yang baik, Pelaksanaan untuk penegakan hukum pidana secara tidak langsung menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas polri beserta petugas yang berwenang menjalankan tugas keolisian, penuntutan, penetapan keputusan dan pelaksana keputusan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Putusan hakim terhadap terdakwa Mahud Bin Samsudin dengan nomor perkara : 63 / pid. B / 2017 / PN. MPW lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hokum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Kasus penipuan SOT dengan nomor perkara : 63 / pid. B / 2017 / PN. Mpw memperhatikan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Investasi Bodong Save Our Trade

 

 

 

 

ABSTRACT

This thesis discusses the analysis of the judge's lower judgment of the public prosecutor's demands on the investment of Bodong Save Our Trade (SOT) with the Mode of Collecting Funds for Trading in the Foreign Exchange Market (Study of Decision Number: 63 / Pid.B / 2017 / PN. MPW). The approach method used in this research is the normative approach. From the results of this thesis research obtained that Law Enforcement Against Actors Criminal Investments Investment Bodong Save Our Trade (SOT) In Mempawah District, the good is to understand the principles, which in it stems from the principle of good law enforcement, will be rejected measure the performance of a law enforcement, namely the existence of an intersection with all elements of the principle of good law enforcement, referring to the principles of democracy, legitimacy, accountability, protection of human rights, freedom, transparency, power sharing and community control. These principles are largely contained in good governance principles. Implementation for criminal law enforcement is indirectly the responsibility of all interested persons, and directly becomes the duty of the police and officers authorized to undertake policing, prosecution, decision-making and decision-makers within the scope of the criminal justice system. Judge's verdict against the defendant Mahud Bin Samsudin with case number: 63 / pid. B / 2017 / PN. MPW is lower than the demand filed by the Public Prosecutor. The duties of the Judge are very strenuous, because they not only consider the legal interests of the decision of the case but also consider the sense of community justice in order to realize the existence of legal certainty. The judge's verdict is still demanded by the community to be fair, but as a human being as well as the judge in its decision is not possible to satisfy all parties, but even so the judge is still expected to produce the fairest judgment according to legal facts in the court based on the rule of law which is clear (the principle of legality) and is accompanied by the conscience of the judge. The judge's judgment in imposing a criminal against the SOT fraud case with case number: 63 / pid. B / 2017 / PN. Mpw notes the most important aspect in determining the realization of the value of a judge's ruling containing justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty, in addition it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's judgment must be addressed carefully, well, . If the judge's judgment is not thorough, good, and accurate, then the judge's decision derived from the judge's judgment will be canceled by the High Court / Supreme Court.

 

Keywords: Judge's Decision, Bodong Investment Save Our Trade

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091