PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG YANG MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET DI ATAS RUMAH TOKO (RUKO) TEMPAT USAHANYA DI KABUPATEN SINTANG
Abstract
ABSTRACT This thesis discusses the tort that builds the swallow bird house above the shop house where his business is in Sintang District. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the causes of traders who build houses swallow bird above the shop house where business can be categorized as an tort and the policy made by the Government of Sintang District against the construction of swallow birdhouse on top shop house. Through literature study using empirical legal approach method, it is concluded that the causes of merchants who built swiftlet houses above shop house where their business can be categorized as unlawful act due to the actions of traders who build swallow bird house above shop house where his business in Sintang District has violated the provisions of Article 1365 of the Civil Code and fulfills elements of unlawful acts and policies perpetrated by the Government of Sintang Regency against the construction of swiftlet houses above shop houses by: (a) Socialization of Regional Regulation of Sintang Regency Number 8 Year 2010 about Building Building so that people know clearly what matters regulated in the Regional Regulation; (b) appeal to merchants who construct swallow houses above shop houses (ruko) where their business is to take care of permit changes or additions to buildings in previous Building Permit (IMB) documents; (c) ordering the buildings of swallow bird houses established on top of shop houses (ruko) where businesses by traders who are inconsistent with Building Establishment Permit early shop house (ruko) which made the place of business; and (d) seeks to make Regional Regulations specifically regulating swiftlet house construction and control of unauthorized buildings.
Keywords: Tort, Swallow House Building, Above Shop House.
2
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang perbuatan melawan hukum pedagang yang membangun rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya di Kabupaten Sintang. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab pedagang yang membangun rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap pembangunan rumah burung walet di atas rumah toko (ruko). Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab pedagang yang membangun rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan para pedagang yang membangun rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya di Kabupaten Sintang telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap pembangunan rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) dengan cara: (a) melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung agar masyarakat mengetahui secara jelas hal-hal apa saja yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut; (b) menghimbau kepada para pedagang yang mendirikan rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya agar mengurus izin perubahan atau penambahan bangunan pada dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelumnya; (c) menertibkan bangunan-bangunan rumah burung walet yang didirikan di atas rumah toko (ruko) tempat usaha oleh para pedagang yang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan awal rumah toko (ruko) yang dijadikan tempat usaha; dan (d) mengupayakan untuk membuat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang bangunan rumah burung walet dan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak Izin Mendirikan Bangunan.
Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Bangunan Rumah Burung Walet, Di Atas Rumah Toko.
Full Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.
Publisher :
Program Studi Magister Hukum
Universitas Tanjungpura
ISSN: 0216-2091