GANTI RUGI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TERHADAP PIHAK PENERIMA SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY

Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan TIA MASARI, S.H NPM.A2021151052

Abstract


ABSTRACT This thesis discusses the indemnification by local government of Sambas Regency Against the Receiving Party as the Right Holder of Land for Development of Water Front City. From the result of this thesis research, it can be concluded that the implementation of the compensation for the right to the land affected by Water Front City Development in Sambas Regency, West Kalimantan Province still adheres to the principle of upholding the respect of the land holders. The local government of Sambas regency to this day is still approaching in a musyawarah, this is because the nature of the meeting is inherent in every side of community life in the district. Even personally the Regent of Sambas asks the owner / holder of the Land Rights, to release the right to his land for development purposes. The price offered by the Sambas Regency Government has been well above the market value and the Land Sales Value of Land (NJOP). The size of justice is difficult to determine, especially when it is associated with the application of a rule. Justice is one of the legal ideals that depart from human moral values. On the procurement of land for Water Front City Development, Sambas District Government seeks to make sense of justice for the owner / holder of Land Rights can be fulfilled. The intended justice is if the owner / holder of Land Rights has received compensation that is deemed adequate, because the compensation has been beneficial and give them a better life. The obstacles faced by Sambas District Government in the procurement of land for Water Front City Development is due to the unresolved agreement between Sambas Regency Government and one owner / holder of Land Rights. In the event of inadequate compensation provided by the government, because the owner / holder of the Land Owner feels that the land in which the house is standing has a Historical Value for family members who have lived for 50 years. It can be interpreted that the economic value of the land has not been able to replace the historical value of land and houses that have been in descending place, because the land and the house has given a lot of social meaning and deep memories for family members either in joy or sorrow or in other words The existence of emotional bond between the owner with the land and the building tersebut.Upaya undertaken by the Regional Government of Sambas Regency in this case prefer deliberation, in order not to appear the impression society is hurt as a result of the release or release of the Right to the Land for development, so Against one person Owner / holder of Right to Land who has not yet waived his land rights, Sambas Regency Government does not take the Deliberation effort. Keywords: Compensation, Water Front City, Holders of Land Rights
2
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Ganti Rugi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Terhadap Pihak Penerima Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Water Front City . Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap Hak Atas Tanah yang terkena Pembangunan Water Front City di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tetap berpegang pada prinsip menjunjung tinggi penghormatan terhadap pemegang lahan ha katas tanah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sampai saat ini tetap melakukan pendekatan secara musyawarah, hal ini disebabkan karena sifat musyawarah tersebut melekat erat dalam setiap sisi kehidupan masyarakat di Kabupaten. Bahkan secara pribadi Bupati Sambas meminta kepada pemilik/pemegang Hak Atas Tanah itu, untuk melepaskan hak atas tanahnya guna kepentingan pembangunan. Harga yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas telah berada jauh di atas nilai pasaran dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Ukuran keadilan memang sulit untuk ditentukan, apalagi jika dikaitkan dengan penerapan suatu peraturan. Keadilan merupakan salah satu cita-cita hukum yang berangkat dari nilai-nilai moral manusia. Pada pengadaan tanah untuk Pembangunan Water Front City ini, Pemerintah Kabupaten Sambas berupaya agar rasa keadilan bagi pemilik/pemegang Hak Atas Tanah dapat terpenuhi. Keadilan yang dimaksudkan adalah jika pemilik/pemegang Hak Atas Tanah telah memperoleh ganti kerugian yang dirasa memadai, karena ganti kerugian tersebut telah dapat bermanfaat dan memberikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Water Front City disebabkan belum tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan satu orang pemilik/pemegang Hak Atas Tanah. Dalam hal belum memadainya ganti kerugian yang diberikan pemerintah tersebut, karena pemilik/pemegang Hak Atas Tanah merasa bahwa tanah di mana berdiri bangunan rumah tersebut mempunyai Nilai Historis bagi para anggota keluarga yang sudah berdiam kurang lebih 50 tahun. Dapat diartikan bahwa Nilai Ekonomis tanah belum dapat menggantikan Nilai Historis tanah dan rumah yang telah secara turun-menurun ditempati, disebabkan bahwa tanah dan rumah tersebut telah banyak memberikan makna sosial dan kenangan yang sangat mendalam bagi anggota keluarga baik dalam suka maupun duka atau dengan perkataan lain adanya ikatan emosional antara pemilik dengan tanah dan bangunan tersebut.Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam hal ini lebih memilih musyawarah, agar tidak ada memunculkan kesan warga masyarakat disakiti sebagai akibat dilepaskan atau dibebaskannya Hak Atas Tanah tersebut untuk pembangunan, sehingga Terhadap satu orang pemilik/pemegang Hak Atas Tanah yang belum mau melepaskan hak atas tanahnya, Pemerintah Kabupaten Sambas tidak menempuh upaya Musyawarah. Kata Kunci : Ganti Rugi, Water Front City, Pemegang Hak Atas Tanah


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091