KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DARAT ATAS PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG (Studi Di Kabupaten Melawi)

Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan KURNIAWAN, S.H NPM.A2021151077

Abstract


ABSTRACT This thesis discusses the Authority of the Land Transportation Service for Violation of Overloaded Goods Based on the Provincial Regulation of West Kalimantan No. 3 of 2006 on Supervision and Control of Overloaded Goods Transportation (Study In Melawi District). From the results of this thesis research obtained the conclusion of the Implementation of the Authority of the Land Transportation Service Against Violation of Traffic Administration of Driver Company of Goods Transport in Melawi District. The manifestation of the implementation of traffic administration equipment in driving a vehicle based on West Kalimantan Provincial Regulation No. 3 of 2006 on Supervision and Control Overload of Goods Transport is a law enforcement service in providing the best service to the community and for the orderly administration the implementation of traffic administration In this case as the formal leader is the Department of Transportation Section Land must be able to carry out its duties and functions in accordance with applicable provisions but in reality the implementation of the rules of the Regional Government has not been implemented properly in Melawi Regency it is seen still many violations of traffic Drivers Company Freight Goods Freight charges exceeded. That the factors become obstacles in the implementation of supervision of overloaded by the driver or public transportation company Goods In Melawi District is still a lot of levies due to the mechanism of supervision that does not run effectively and Lack of supervision on the evaluation and arrangement of the operational side of the weigh bridge By Institution Related. The efforts made by the Department of Land Transportation to overcome the problems of implementing the administrative equipment of the driver of the freight transport company in Melawi Regency in the implementation of administrative equipment, law enforcers conduct in two ways, namely: the preventive action of the Satlantas held legal counseling on traffic regulations, and refresive action Namely in the form of reprimands, strict action against violators such as direct ticket without compromise and directly forwarded to the District Court. Keywords: Department of Transportation, Violation of Overloaded Goods
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kewenangan Dinas Perhubungan Darat Atas Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi Di Kabupaten Melawi). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Darat Terhadap Pelanggaran Administrasi Lalu Lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang Di Kabupaten Melawi. Wujud dari pelaksanaan perlengkapan administrasi lalu lintas dalam mengendarai kendaraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang adalah pelayanan penegak hukum dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan untuk tertibnya administrasi tersebut pelaksanaan administrasi lalu lintas dalam hal ini sebagai pemimpin formalnya adalah Dinas Perhubungan Bagian Darat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya pelaksanaan aturan Pemerintah Daerah tersebut belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Melawi hal ini terlihat masih banyak pelanggaran lalu lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang yang muatan barang melebihi. Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Kabupaten Melawi adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi tekait. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Darat untuk menanggulangi permasalahan pelaksanaan perlengkapan administrasi pengemudi perusahaan angkutan barang di Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan perlengkapan administrasi maka penegak hukum melakukan dengan dua cara yaitu : tindakan preventif yaitu pihak Satlantas mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan lalu lintas, dan tindakan refresif yaitu berupa teguran, penindakan yang tegas terhadap pelanggar seperti tilang langsung tanpa kompromi serta langsung diteruskan ke Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Dinas Perhubungan, Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091