PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pontianak)

Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan JUMALIA, S.H NPM.A2021151092

Abstract


ABSTRACT This thesis discusses the role of the Government in the fulfillment of the right of prisoners to obtain the appropriate health services based on the Government Regulation of Nmor 32 Year 1999 (Study on Prisons of Class IIa Pontianak) ". The method used in this research is the Sociological Juridical approach. The conclusion of this thesis is that the factors that cause the right of prisoners to obtain appropriate health services based on Government Regulation Number 32 Year 1999 in Prison Class IIa Pontianak has not materialized is the Right Factor of HealthSuper commonly known existence of two basic human rights, that is basic right Social and individual rights. From the existence of this basic social rights emerged the most prominent right namely the right to health care (the right to health care) which then gave rise to other rights that are individual in the form of right to medical service (the right to medical service). And Human Rights Factors Human rights are regarded as the basic rights owned by every human being who can not be inviolable by any party (anyone).Human Rights are granted by the State to every citizen. In the international world, involving countries in the world, a rule or instrument that regulates human rights is created. Obtained health care of Class II A Pontianak based on Government Regulation No. 32/1999 on Health Service Rights of Established Citizens. The efforts undertaken by the Government in fulfilling the right of prisoners to obtain adequate Health Services in Prisons Class IIa Pontianak is the health services provided to prisoners Class II A Pontianak Prison as usual in accordance with the health service programs that have been set in prisons. In order to smooth the implementation of health service program in Prisons Class II A Pontianak, it is necessary to provide: Manpower, Equipment, Health Service Room, Drug Medicine, Service Scope. Facilities and Infrastructure Special Services. In addition to public health services, Minimum Service (SPM) Health and Food Services for Prisoners at Penitentiary Class II A Pontianak, Fulfillment of the Right to Get Health Service and Food Worthy for Prisoners Class II A Pontianak, Fulfill Rights Health Services For Prisoners In Class II A Pontianak Correctional Institution, Fulfillment of the Right to Obtain Health Services for Prisoners of Pregnant Women in Women Prison Class IIA Pontianak. Recommendations to socialize Government Regulation Number 32 of 1999 on the Right to Health Service of Established Citizens. In the effort to fulfill health as a human right, the government has duty and authority to welfare its citizens including prisoners In Penitentiary Class II A Pontianak. One form of implementation is the government's obligation to provide adequate budget for health development and involving the wider community in health development. Key Words: The Role of Government, Providing, Health Services, Prisoners.
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nmor 32 Tahun 1999 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pontianak)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaha pendekatan Yuridis Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini ada bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pontianak belum terwujud ialah Faktor Hak Atas KesehatanSecara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu the right to health care (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (the right to medical service). Dan Faktor Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun (siapa pun). Hak Asasi Manusia diberikan oleh Negara kepada setiap warga negaranya. Dalam dunia internasional, yang melibatkan negara-negara di dunia, dibuat suatu aturan atau instrumen yang mengatur tentang HAM. Mendapatkan pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memenuhi hak narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pontianak ialah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang pelayanan kesehatan, Obatobatan, Ruang lingkup pelayanan.Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan, Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Pontianak. Rekomendasi mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negaranya termasuk narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan dan melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan kesehatan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Memberikan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091