PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (Studi di Kota Pontianak)

Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan GRACE KELLY SIHOMBING, SH NPM.A2021151029

Abstract


Abstrak
Lembaga Managemen Kolektif (LMK) merupakan solusi dari UndangUndang Hak Cipta 2014 terhadap pencipta yang mengalami kendala dalam pengurusan/pengelolaan hak ekonomi yang diterima pencipta dari komersialisasi ciptaannya. LMK Nasional membentuk sebuah lembaga Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti yaitu KP3R bertugas menarik, menghimpun dan memberikan royalti kepada yang mempunyai hak. KP3R melaksanakan beberapa hal mengenai tugas LMK.Dimana Peran dan fungsi KP3R dalam mengelola lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait untuk penggunaan lagu/karya rekaman musik untuk keperluan komersial merupakan aliansi dari LMK yang telah mendapatkan izin operasional yang mana seharusnya peran dan fungsi tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan oleh LMK. Sehingga timbul permasalahan terkait pelaksanaan peran lembaga tersebut terkait pemungutan royalti.
Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yaitu terkait proses pengumpulan serta pendistribusian royalti oleh LMK. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian pengelola rumah bernyanyi banyak yang tidak mengetahui LMK. Sehingga banyak rumah bernyanyi yang tidak berkerjasama dengan LMK. Dalam penelitian para pihak rumah bernyanyi lebih mengenal lembaga YKCI, WAMI, RAI dibanding KP3R (WAMI). Yang mana KP3R merupakan pelaksana pemungutan royalti yang diamanatkan oleh LMKN. Kepastian aturan hukum mengenai LMK dan KP3R menimbulkan dualisme badan hukum yang berwenang melakukan penarikan royalti. Dalam melakukan penarikan royalti KP3R menetapkan nilai tarif tinggi tanpa melakukan penggolongan daerah sehingga menimbulkan keberatan bagi rumah bernyanyi. Alasan tersebut mengakibatkan rumah bernyanyi( tempat karaoke) belum bekerjasama dengan LMK. Untuk itu diperlukan sosialisasi terkait LMK dan KP3R serta peninjauan kembali mengenai tarif yang ditetapkan KP3R, agar pelaksanaan peran dalam pemungutan dan pendistribusian royalti bagi beberapa rumah bernyanyi dapat efektif dan nyata.
2
Abstract
The Collective Management Institution (LMK) is the solution of the Copyright Act 2014 against the creators who are experiencing difficulties in managing / managing the economic rights that the creator receives from the commercialization of his creations. National LMK established an agency Coordinator of the Drawing and Distribution Implementation of Royalties, namely KP3R duty to collect, collect and give royalties to those who have rights. KP3R performs several matters concerning LMK's duties. Where KP3R's role and function in managing the Copyright and Related Rights license for the use of music recording songs / works for commercial purposes is an alliance of LMK which has obtained operational permit which should be the role and function based on the Law mandate -The Copyright Act is implemented by LMK. So that problems arise related to the implementation of the role of the institution related to the collection of royalties.
Type of research conducted in this research is applied-normative legal research, namely legal research on the enforcement or implementation of normative law provisions in action on every legal event that is related to the process of collecting and distributing royalties by LMK. Type of research used in this research is descriptive. Primary data obtained directly from field observation through interview and secondary data through literature study.
Based on the results of research many home singing managers who do not know LMK. So many singing houses do not cooperate with LMK. In research the home parties sing more familiar with YKCI institutions, WAMI, RAI than KP3R (WAMI). Which KP3R is the executor of royalty collection mandated by LMKN. The legal certainty regarding LMK and KP3R raises the dualism of legal entities authorized to withdraw royalties. In order to withdraw the royalty KP3R set the high tariff rate without doing the classification of the area so that raises objections for the house to sing. The reason is that the house singing (karaoke place) has not cooperated with LMK. Therefore, socialization related to LMK and KP3R as well as a review of tariffs established by KP3R is required, so that the implementation of roles in the collection and distribution of royalties for some singing houses can be effective and tangible.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091