KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau)

Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan ANWAR W.M. SAGALA, SH NPM. A2021151085

Abstract


ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kajian yuridis sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi pada Pengadilan Negeri Putussibau). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau, kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau, serta upaya mengatasi kendalakendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode empiris diperoleh kesimpulan, dalam kasus narkoba yang melibatkan RH anak berumur 16 tahun sebagai kurir, ternyata Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan/vonis 8 (delapan) bulan penjara. Putusan hakim tersebut jelas mengabaikan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dan asas kepentingan terbaik bagi si anak. Adapun kendalakendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah bahwa: (a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan, umumnya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, dengan kata lain anak tersebut menjadi residivis; dan (b) Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan memiliki batas usia transisi, maksudnya mereka berada pada batas usia transisi antara anak dan dewasa. Pada saat diajukan ke persidangan, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berusia 16 tahun atau 17 tahun, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka mereka dikategorikan dalam usia anak, tetapi apabila melihat lingkungan pergaulannya maka mereka dapat digolongkan sebagai orang dewasa. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah sebagai berikut: (a) Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk berkaitan dengan batas usia anak sehingga dalam menjatuhkan putusan (vonis) tidak dipersalahkan; dan (b) Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus menerapkan keadilan restoratif dan diversi, walaupun status anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah residivis.
Kata Kunci : Sistem Pemidanaan Edukatif, Hakim, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
ABSTRACT
This thesis discusses about juridical study of educative punishment system for children in conflict with law (study at Putussibau District Court). In addition, it also aims to disclose and analyze the application of educative judicial systems by judges to children in conflict with the law at the Putussibau District Court, the constraints in applying the educational punishment system for children in conflict with the law in Putussibau District Court, as well as to overcome Constraints in the application of educational punishment systems for children in conflict with the law in Putussibau District Court. Through the literature study using the empirical method obtained the conclusion, in the case of drugs involving RH 16-year-old child as a courier, apparently Putussibau District Court Judge sentence / sentence of 8 (eight) months in prison. The judge's verdict clearly ignored the educational punishment system and the best interests of the child. The obstacles in applying the educational punishment system to children in conflict with the law in the Putussibau District Court are that: (a) The child who is in conflict with the law submitted to the court, generally has several times committed a crime, in other words the child becomes a recidivist ; And (b) Children in conflict with the law submitted to the court have transitional age limits, meaning they are at the transition age limit between child and adult. At the time of the trial, the child in conflict with the law is 16 years old or 17 years old, if it refers to the provisions of legislation they are categorized in the age of the child, but when looking at the social environment they can be classified as adults. Efforts to overcome obstacles in the application of educational punishment systems for children in conflict with the law in Putussibau District Court are as follows: (a) The judges who hear cases of children in conflict with the law still refer to the provisions of Law Number 11 Year 2012 On the Criminal Justice System of the Child, including with regard to the age limit of the child so that in deciding the verdict (verdict) is not blamed; And (b) Judges who hear cases of children in conflict with the law must apply restorative and diversionary justice, even if the child's status in conflict with the law is a recidivist.
Keywords : Educative Penal System, Judge, Children In Conflict With Law.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091