DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN PIETRA YULY FITRIANY, SH. A21213040

Abstract


Abstrak
Penelitian tesis dengan judul: “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Di Kota Pontianak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak)” bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pontianak belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui upaya agar diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pontianak belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (field research).Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian. Bahwa pelaksanaan diversi oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak dilakukan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena masih ada kasus tindak pidana anak yang dakwaannya diatas 7 (tujuh) tahun dilaksanakan penyelesaiannya dengan cara diversi. Hal tersebut dapat terlihat pada kasus Perkara Nomor 02/Pidsus-Anak/2014/PN.PTK dan Perkara Nomor 03/Pidsus-Anak/2014/PN.PTK dimana kasusnya adalah pencurian dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4. Bahwa faktor penyebab masih terjadi ketidak samaan dalam pelaksanaan diversi oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap satu kasus dengan kasus anak bermasalah dengan hukum karena pandangan hakim terhadap pelaku kejahatan anak yang berbeda-beda adalah dikarenakan beberapa faktor yaitu berkaitan dengan Masalah Falsafah Pemidanaan, Pedoman Pemidanaan Masalah Patokan Pidana,dan Faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri sehingga penerapan diversi menjadi berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya di Pengadilan Negeri Pontianak. Bahwa upaya agar dalam pelaksanaan diversi oleh Hakim Pengadilan
Negeri Pontianak dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan melakukan upaya peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan dan jenis tindak pidana yang dilakukan juga harus menjadi perhatian bagi para hakim.
Kata Kunci : Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak
Abstract Thesis with the title: "Diversion In Criminal Justice System Children Under Law No. 11 of 2012 in the city of Pontianak (Case Study in Pontianak District Court)" aims to investigate the implementation of diversion in the Criminal Justice system Children in the District Court of Pontianak. To determine the factors that cause deploy versioned in the Criminal Justice system Children in Pontianak District Court has not been based on legislation. To determine the effort to make a diversion in the Criminal Justice system Children in Pontianak District Court can not be implemented according to the legislation. This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data, called the research literature. Furthermore, to support and complement the existing facts, which is the norm (kaedah) for the research library of the offender to lapangan.Penelitian research is put emphasis on the study of literature, the secondary data or library materials precedence over the primary data. To support and complement the data gained through the study of literature, the author conducted field research (field research) .To it in this study was defined area (location) and the object of research. That the implementation of the diversion by the District Court Pontianak do not based on legislation, especially Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, because there are still criminal cases indictments child above seven (7) years of settlement executed by way of diversion. This can be seen in the case of the Case Number 02 / Pidsus Children / 2014 / PN.PTK and Case Number 03 / Pidsus Children / 2014 / PN.PTK where the case is theft charges Article 363 paragraph (1) 4th. That the factors causing still occur inequalities in the implementation of the diversion by the District Court of Pontianak on a case by case for children in conflict with the law because of the views of judges against offenders of children of different is due to several factors related to the problem of philosophy Punishment, the Code of Punishment Issue Benchmark criminal, and factor that comes from self-Hakim himself so that the implementation of diversion to be different between the judges that one with the other judges in the District Court of Pontianak. That the efforts for the implementation of diversion by District Court Judge Pontianak can be conducted properly and in accordance with the laws and regulations that apply specifically to the Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Kids is to make efforts to justice in accordance with the legislation in force based on the extent of the errors committed by children as perpetrators of crimes and types of criminal offense committed is also a concern for the judges. Keywords: Diversion, Child Criminal Justice System

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091