PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI WILAYAH PERBATASAN DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDEPORTASI (Studi Di Wilayah Hukum Perbatasan Kalbar- Serawak Malaysia)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN MUHAMMAD HENDRA PUTRA, SH. A21213090

Abstract


ABSTRACT
This thesis discusses the role of local authorities in border areas to protect Indonesian citizens who were deported (Study On Jurisdiction Border Kalbar- Sarawak Malaysia). research using legal research methods sociological juridical conclusion, that Based on the analysis of data and information that has been done, it can be seen a few things, first: Pattern handling citizen who was deported by the local authorities in the border region is coordinative that involve several regional work units ( SKPD) to form Task Force (Task Force) to handle the deportan. However, in practice have not shown the maximum performance due to lack of coordination between SKPD SKPD and limited role in addressing the deportan. Second: All local governments (provincial, district, or city) in four areas of research, has formed provisions (decision governor, regent or mayor) is the legal basis for the Task Force in coordinating team handles citizens who are deported. Forms of protection of the rights of deportan in deportation proceedings, not defined in the regulation, but the rights are protected deportan of obligations or Main Tasks and function of each SKPD in the Task Force team which handles citizens who are deported. Third: the constraints faced by local governments in the process of handling citizens who are deported are mostly citizen or deported migrant workers is not a resident in their respective local governments. This led to difficulties in budget allocation through the budget that should be reserved for residents of each area. Some SKPD revealed that the operating costs of handling the deportan can not be supported by every SKPD budget attached to tupoksinya. Besides the local government of origin deportan not all have concern for the residents of the area to provide assistance. In the case of facilities, until now the local government has not been providing shelter for the deportan. In terms of deportan, many who want to return to work in Malaysia, but did not have immigration documents because most passports taken by the Malaysian authorities. The condition is often utilized certain parties to send them back to Malaysia by way illegal.
Keywords: Role, Local Government, at the Frontier.
ABSTRAK
Tesis ini membahas peran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat di wilayah perbatasan dalam melindungi warga negara indonesia yang dideportasi (Studi Di Wilayah Hukum Perbatasan Kalbar- Serawak Malaysia). penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang telah dilakukan, dapat diketahui beberapa hal, pertama: Pola penanganan WNI yang dideportasi oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan adalah bersifat koordinatif yakni melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani para deportan. Namun dalam pelaksanaannya belum memperlihatkan kinerja yang maksimal karena kurangnya koordinasi di antara SKPD dan keterbatasan peranan SKPD dalam menangani para deportan. Kedua: Semua pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) di empat wilayah penelitian, sudah membentuk ketentuan (keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota) yang menjadi dasar hukum bagi tim Satgas dalam berkoordinasi menangani WNI yang dideportasi. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak para deportan dalam proses deportasi, tidak ditegaskan dalam ketentuan tersebut namun hak-hak deportan terlindungi dari kewajiban-kewajiban atau Tugas Pokok dan Fungsi setiap SKPD di dalam tim Satgas yang menangani WNI yang dideportasi. Ketiga: kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses penanganan WNI yang dideportasi adalah sebagian besar WNI atau TKI yang dideportasi adalah bukan merupakan warga di pemerintah daerah masing-masing. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam alokasi anggaran melalui APBD yang seharusnya diperuntukkan bagi warga daerah masing-masing. Beberapa SKPD mengungkapkan bahwa biaya operasional penanganan para deportan belum dapat didukung oleh anggaran setiap SKPD yang melekat pada Tupoksinya. Selain itu pemerintah daerah asal deportan tidak semua memiliki kepedulian terhadap warga daerahnya untuk memberi bantuan. Dalam hal pemberian fasilitas, sampai saat ini pemerintah daerah belum menyediakan tempat penampungan khusus bagi para deportan. Sedangkan dari sisi deportan, banyak yang ingin kembali bekerja di Malaysia, namun tidak memiliki dokumen keimigrasian karena sebagian besar paspor diambil oleh aparat Malaysia. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan pihak pihak tertentu untuk mengirim mereka kembali ke Malaysia dengan cara illegal.
Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Di Wilayah Perbatasan.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091