KEWAJIBAN PERUSAHAAN PT. WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY YANG MEMPERKEJAKAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PEMBAYARAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN KERJA (DPKK)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN TYAN MIRANI, SH NIM. A.2021131007

Abstract


ABSTRAK
Indonesia merupakan Negara berkembang dengan segala bentuk pembangunan di berbagai bidang, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat termasuk diantaranya membangun sektor ketenagakerjaan. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery merupakan perusahaan gabungan antara perusahaan lokal dan perusahaan asal Cina (Tiongkok) yang berdiri pada tahun 2013, di Dusun Sungai Tengar Desa Mekar Utama Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Perusahaan yang berada di ketapang ini mempekerjakan banyak tenaga kerja asing yang kebanyakan didatangkan dari Negara Cina (Tiongkok). Dalam prakteknya PT Well Harvest Winning Refinery Alumina tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah yakni Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni pemberi kerja yang wajib membayar dana kompensasi (DPKK) terhadap TKA yang dipekerjakannya digunakan untuk membiayai pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Tenaga Kerja Indonesia. Dengan tujuan agar penggunaan Tenaga Kerja Asing bisa di batasi atau di kurangi, dan harus lebih mengutamakan Tenaga Kerja Indonesia, serta tidak menggunakan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA untuk alih teknologi dan alih kemampuan. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian Empiris dan menggunakan analisis kualitatif. Obyek dalam Penelitian ini adalah Kewajiban PT Well Harvest Winning Alumina Refinery yang tidak membayarkan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Kerja.
Dari Penelitian ini diperoleh hasil mengenai Kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan sebagai pihak pemberi kerja tetapi tidak dibayarkan dan membuat status tenaga kerja asing yang di pekerjakan di perusahaannya menjadi ilegal merupakan suatu bentuk pelanggaran. Tenaga kerja asing yang bekerja pada PT WHW ini di awasi oleh kantor Imigrasi Pontianak bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Tindakan hukum yang seharusnya dilakukan adalah memberikan sanksi hukum yakni (1) Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikenai sanksi administratif; (2) Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Pemberi Kerja, DPKK
ABSTRACT
Indonesia is a developing country with all forms of development in various fields, aiming to build the welfare of the people including the employment sector. The purpose of use of foreign labor is to meet the needs of a highly skilled workforce and professionals on specific areas that can not be occupied by Indonesian workers. PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery is a joint venture between local companies and companies from China (China) which was established in 2013, at the Sungai Dusun Tengar Mekar Village Main Kendawangan Ketapang in West Kalimantan. Companies that are in the ketapan employs many foreign workers who mostly come from the State China (China). In practice PT Well Harvest Winning Refinery Alumina did not carry out its obligations as the provisions that have been made by the government, namely Article 47 paragraph 1 and Article 45 of Law No. 13 of 2003 on Labour that the employer is obliged to pay compensation fund (DPKK) against foreign workers it employs used to finance trainings held the Department of Manpower and Transmigration for Indonesian Workers. With the aim that the use of foreign workers can limit or less, and must prioritize the Indonesian Labor, as well as not using labor Indonesia as a companion TKA for the transfer of technology and transfer capabilities. The method the researchers use in legal research is Empirical research methods and qualitative analysis. Object in this research is the obligation of PT Well Harvest Winning Alumina Refinery who did not pay the Fund and Vocational Skills Development. This research results obtained from the obligation to be paid by the company as an employer but not paid and make the status of foreign workers hired at his company became illegal is a denial. Foreign workers who worked at PT WHW is supervised by the Pontianak Immigration Office in collaboration with the Department of Manpower and Transmigration of West Kalimantan Province. Legal action is supposed to do is to give legal sanction: (1) Article 78 of Law No. 6 of 2011 on Immigration subject to administrative sanctions; (2) Article 185 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower penalized imprisonment of a minimum of 1 (one) year and a maximum of four (4) years and / or a fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) and at most Rp 400,000,000.00 (four hundred million). Keywords: Foreign Workers, Employers, DPKK

Full Text:

PDF ()

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091