Diskriminasi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi MTQ XXII Tahun 2008 (Studi Kasus di Kota Singkawang) Discrimination Criminal Liability In Case of Corruption MTQ XXII Year 2008 (Case Study in Singkawang)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN TJHIN JIU SIU NIM. A.2021131077

Abstract


ABSTRAK Penelitian ini membahas masalah Diskriminasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Korupsi MTQ XXII Tahun 2008 (Studi Kasus di Singkawang) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor: 44 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2014 / PN.PTK. Dalam kasus ini Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta dan terjadi diskriminasi menetapkan terdakwa hanya satu orang sedangkan perbuatan yang didakwakan itu melibatkan beberapa orang. Menurut teori pertanggungjawaban pidana dan penyertaan dalam tindak pidana, hubungan hukum antara mereka harus dicari untuk menentukan pelaku-pelaku yang dapat dikenakan hukuman. Selain itu, pertimbangan hakim lebih memihak jaksa penuntut umum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan serta pembelaan terdakwa. Berdasarkan hasil analisis putusan perkara Korupsi MTQ XXII tahun 2008 diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi terdakwa dalam kasus ini tidak hanya Dra.Hj.Lies Indari tetapi ada orang lain dan telah ada diskriminasi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan tidak menyelidiki lebih lanjut pembelaan terdakwa sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana.
Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana.
ABSTRACT
This study addresses the issue of Discrimination Criminal Liability In Case of Corruption MTQ XXII Year 2008 (Case Study in Singkawang) Corruption Court ruling in Pontianak District Court Case Number: 44 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2014 / PN.PTK. Prosecution indictment is not based on facts and discrimination assign only one person while the defendants indicted act that involves several people. According to the theory of criminal responsibility and participation in a criminal act, the legal relationship between them should be sought to determine the perpetrators to be punished. In addition, more favorable consideration of the judge
and the public prosecutor did not consider the facts in the trial and the defense of the accused.
Based on the analysis of Corruption case verdict MTQ XXII in 2008 we concluded that should the accused in this case not only Dra.Hj.Lies Indari but there are others and there has been discrimination in the indictment Public Prosecutor. The judge did not consider the facts at the hearing and did not investigate further the defense of the accused before determining criminal liability.
Keywords: Corruption, Criminal Liability.

Full Text:

PDF ()

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091