PENGATURAN PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA PADA KOP NASKAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN VICTORIANUS EDVEN, SH A.21211041

Abstract


ABSTRACT
This thesis discusses the use of the state emblem settings on letterhead script legislation ". From the results of this thesis research we concluded that that at the level of empirical Provincial Government in the use kop state symbol in the text of Regional Regulation still use the symbol of the area due to misinterpretation of the meaning of Official scripts are written information as a means of communication for official made or issued by officials authorities at the local level that is the scope of local governments, while in substance no obligation spirit and letter of the Minister Regulation No. 54 of 2009 on the Procedures for manuscript environment local governments as the substance of Article 14 (1) the shape and arrangement of the script legal products the provincial government, consisting of: a. local regulation; b. governor regulations; c. joint regulations governor; and D. governor's decision and confirmation has actually existed in the chapter vii header of the script on the unity expressed about the kind of article 61 of the script type header in local government consists of: a. head office of the script; and b. letterhead official script device area. Then with regard to shape the content of the second part, Part Two which bernomeklatur the form and contents of Article 62 (1) Kop official script positions referred to in Article 61 letter a, for governor / deputy governor, regent / deputy regent, and mayor / deputy mayor of use : a. state emblem, the golden yellow and placed in the upper center for the official script in the form and format of legal product; Then assertion firmer again is within the Minister Regulation No. 80 Year 2015 on the Establishment of district regulations to Article 168 which states Perda districts / cities, regulation regents / mayors, the joint regulation regents / mayors, and the decision regent / mayor, the rules of Parliament, parliament's decision, the decision of the leadership of parliament, and the honor of the agency's decision districts / cities using letterhead symbol of the State on the first page. Writing province name listed on the first page after writing the names of forming local regulations referred to in paragraph (1). that the legal consequences not use letterhead state symbol normative juridical no legal punishment, but the legislation is an obligation of local government in this case represented by the Governor as the Regional Head, as in Law No. 24 Year 2009 Article 54 paragraph (1) letter I, which states: (1) the Great seal as a stamp or letterhead office referred to in Article 52 letter i is used by: Gubernr, Regent / Mayor. It is also in line with Article 59 of Law Number 23 Year 2014 (1) Each area is headed by the head of the Regional Government of the so-called head of the region. (2) The regional head as referred to in paragraph (1) to the so-called provincial governor, to the district area is called the regents, and for the town area called the mayor. Thus the governor as head of the region must implement legislation included in the Law OF the number 24 in 2009. This obligation is conformed to the contents of the oath before becoming Governor as meant in Article 61 paragraph (2) of Law No. 23 of 2004 which reads : "(2) An oath / pledge regional head as referred to in paragraph (1) are as follows:" By Allah / God, I swear / promise to fulfill my duty as the head of the area with the best and fairest, uphold the Law tHE REPUBLIC Constitution of 1945, and run all the laws and regulations with selurus-righteous and dutiful to society, homeland, and nation ". The statement "carry out all the laws and regulations in the righteous" is the key word is "the law" means juridical normative including Law No. 24 of 2009, It is more emphasized in Article 65 paragraph (1) Law No. 23 of 2014 which states explicitly the following Article 65 paragraph (1) letter e (1) the regional head of the task: e. carry out other authorities in accordance with the provisions of the legislation. Also with Law Number 12 Year 2011 Article 1 paragraph 2 clearly states that the definition of statutory regulations Regulations are regulations that contain norms binding law in general and established or designated by state institutions or officials authorized by procedures specified in the Regulations. According to Article 1 point statement "competent authority via procedures specified in the Regulations" of the Governor as the Regional Head is categorized competent authority, thereby obliged to implement legislation that would include Law No. 24 of 2009 and Regulation of the minister of Interior No 54 of 2009. the use of the coat of arms recovered in the future, is a necessity, because the position of the national emblem is a symbol of national identity and the identity of the Unitary Republic of Indonesia. The fourth
symbol is a reflection of national sovereignty in association with other countries and reflects the independence and existence of the state of Indonesia's independence, united, sovereign, just and prosperous.
Keywords: Usage, State Emblem, On the Kop, Manuscript Regulation
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaturan penggunaan lambang negara pada kop naskah peraturan perundang-undangan”. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Bahwa pada tataran empirik Pemerintah Daerah Provinsi dalam penggunaan kop lambang negara dalam naskah Peraturan Daerah masih menggunakan lambang daerah disebabkan salah penafsiran terhadap makna Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah yang bersifat lingkup pemerintah daerah, sedangkan secara subtansi ada kewajiban tersirat dan tersurat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana subtansi Pasal 14 ayat (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah provinsi, terdiri atas: a. peraturan daerah; b. peraturan gubernur; c. peraturan bersama gubernur; dan d. keputusan gubernur dan penegasan sebenarnya telah ada dalam bab viikop naskah dinas pada bagian kesatu menyatakan tentang jenis pada pasal 61 jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah. Kemudian berkaitan dengan bentuk isi pada bagian kedua, Bagian Kedua yang bernomeklatur Bentuk dan Isi pada Pasal 62 (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menggunakan: a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; Kemudian penegasan lebih tegas lagi adalah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 168 yang menyatakan Perda kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota, peraturan bersama bupati/walikota, dan keputusan bupati/walikota, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negarapada halaman pertama. Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). bahwa akibat hukum tidak menggunakan kop lambang negara secara yuridis normative tidak ada sanksi hukum, tetapi secara peraturan perundang-undangan adalah sebuah kewajiban pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur selaku Kepala Daerah, karena didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 54 ayat (1) huruf I yang menyatakan: (1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i digunakan oleh: Gubernr, Bupati/Walikota. Hal ini juga selaras dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.Dengan demikian gubernur selaku kepala daerah wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk didalam Undang -Undang nomor 24 Tahun 2009. Kewajiban ini adalah sesuai denga isi sumpah sebelum menjabat Gubernur sebagaiman dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi : “(2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".Pernyataan “menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya” dimaksud kata kuncinya adalah “segala undang-undang” berarti secara yuridis normative termasuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Hal ini lebih dipertegas lagi pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan secara eksplisit sebagai berikut Pasal 65 ayat (1) huruf e (1) Kepala daerah mempunyai tugas:e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.Berdasarkan pasal 1 angka pernyataan “pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan” tentu Gubernur sebagai Kepala Daerah adalah termasuk kategori pejabat yang berwenang, dengan demikian wajib melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang tentunya termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2009. Pengaturan Penggunaan Lambang Negara dimasa kedepan, adalah sebuah keniscayaan, karena kedudukan lambang negara Lambang negara merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091