OPTIMALISASI PERAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH STUDI PADA LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ISKANDAR, S.H. A.21212054

Abstract


ABSTRAK
Penelitian tesis ini mengangkat masalah Optimalisasi Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dan Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peran BK-DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD, yaitu bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD KKR periode Tahun 2009-2014 tidak diproses oleh Badan Kehormatan tetapi hanya diberikan teguran secara lisan, tingginya tingkat toleransi sesama anggota DPRD KKR dan adanya kepentingan politik merupakan beberapa faktor tidak optimalnya badan kehormatan, dan tidak adanya pedoman mengenai tata beracara badan kehormatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya Peran Badan Kehormatan DPRD dalam meningkatkan kinerja Anggota DPRD.
Upaya yang harus dilakukan BK-DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam mengoptimalkan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD, yaitu dengan meningkatkan kualitas anggota Badan Kehormatan, penguatan persyaratan untuk menjadi anggota BK atau mencari figur yang memiliki etika yang baik dan disiplin tinggi, mengikuti Diklat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BK DPRD, dan memaksimalkan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, untuk meningkatkan fungsi BK DPRD terutama dalam meningkatkan kinerja Anggota DPRD.
Rekomendasi yang diusulkan yaitu dalam mengisi keanggotaan Badan Kehormatan DPRD KKR harus dari anggota yang memiliki integritas dan yang
2
menjunjungi tinggi etika profesi. Fraksi dalam mengusulkan calon anggota Badan Kehormatan harus selektif dan melihat kinerja selama menjadi anggota DPRD; dan Anggota Badan Kehormatan DPRD harus tegas menerapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, dan menyelesaikan semua pelanggaran etik dengan berpedoman pada Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
ABSTRACT
This thesis research raised the issue Optimizing the Role of the Honorary Board of the Regional Representatives Council Member In Improving Performance Regional Representatives Council (Studies in Institutions Legislative Council Kubu Raya).
This study uses juridical and sociological research. The result showed that the factors that influence has not been optimal role of BK-Kubu Raya Regency in performing the duties and authority to improve the performance of members of Parliament, namely that the violations committed by members of parliament KKR year period 2009-2014 are not processed by the Ethics Council but only given a reprimand orally, the high level of tolerance among legislators KKR and their political interests are factors not optimal weight honor, and the absence of guidelines on the procedure for the hearing by the respected also be a factor that affects not optimal role of the honorary Council in improving the performance of members of parliament.
Efforts should be made BK-Parliament Kubu Raya in optimizing its duties and powers to improve the performance of members of parliament, namely by improving the quality of the members of the Honorary Board, strengthening the requirements to become a member of BK or find a figure that has good ethics and discipline, following training which related to the duties and functions of BK parliament and Council Regulation maximize No. 2 of 2015 on Procedures Proceedings Honorary Board, to improve the functioning of parliament BK especially in improving the performance of Members of parliament.
The proposed recommendation is to fill the Honorary Membership of BK-Parliament Kubu Raya of members who have high integrity and professional ethics menjunjungi. Faction in proposing candidates for Honorary Board members should be selective and look at the performance for a member of Parliament; and Honorary Board Member of Parliament should firmly apply the sanctions against violations of the code of conduct, and resolve all violations of ethics based on the Council Regulation on Procedures Proceedings Honorary Board.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091