PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI KABUPATEN SANGGAU)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN WENDI VERY NANDA, SH NIM A. 2021141037

Abstract


Abstrak
Penelitian ini mengangkat masalah “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Dalam Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Kabupaten Sanggau)”Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal, di antaranya dari segi hukum yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dipahami oleh masyarakat, faktor penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau yang secara kualitas maupun kuantitas belum memenuhi standar, sarana/ fasilitas pendukung yang belum memadai, kondisi masyarakat yang belum memahami pentingnya tujuan peraturan daerah tersebut, serta faktor kebudayaan masyarakat yang masih menganggap aturan tersebut tidak penting.Rekomendasi yang diberikan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau harus diubah dari tipe B menjadi tipe B yang dipimpin oleh seorang kepala satuan eselon II. Dengan demikian pembagian tugas kepada bidang-bidang menjadi lebih teratur dan memiliki personil yang lebih banyak. Selain itu Kepala daerah harus mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dari segi anggaran yang sesuai, sarana dan prasarana pendukung yang menunjang serta kualitas dan kuantitas personil yang sesuai yang ditugaskan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau perlu menerapkan reward bagi and punishment bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau, agar dapat meningkatkan kedisiplinan kinerja dalam menegakkan peraturan daerah.
Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima
Abstract
The research raises the problem of "The Role of Civil Service Police Unit Sanggau In Direction and Control of Street Vendors Based Sanggau District Regulation Number 9 Year 2013 On Structuring And Empowerment of Street Vendors (Studies In Sanggau)" This study used qualitative research methods. The survey results revealed that the role of the Civil Service Police Unit Sanggau in coaching and controlling street vendors not maximized implemented. This is due to several factors, both internal and external, including the legal aspect in this case is the Regional Regulation No. 9 of 2013 concerning Settlement and Empowerment of street vendors (PKL) has not been understood by the public, law enforcement apparatus that Civil Service Police Unit District Sanggau in quality and quantity do not meet the standards, facilities / support facilities are inadequate, the condition of people who do not understand the importance of the local regulatory purposes, as well as cultural factors people still assume that the rule does not penting.Rekomendasi given is the Civil Service Police Unit District Sanggau must be changed from type B to type B, led by a head of unit echelon II. Thus the division of tasks to areas become more organized and have more personnel. In addition, Head area must support the Civil Service Police Unit Sanggau terms of an appropriate budget, facilities and infrastructures that support and the quality and quantity of the appropriate personnel assigned to the Civil Service Police Unit Sanggau so that the implementation of the basic tasks and functions mainly in policing and Street Vendors coaching can be done optimally. And the last is the Local Government Sanggau need to apply for the reward and punishment for the Civil Service Police Unit personnel of the district, in order to improve the performance discipline in enforcing local regulations.
Keywords: Civil Service Police Unit, Street Vendors

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091