Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN RUDY ASTANTO,SH A.2021141084

Abstract


Abstrak
Pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita telusuri perkembangannya seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Berlakunya peraturan tersebut akan mengakibatkan interaksi antara aparat daerah dan masyarakat menjadi lebih intensif. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas, yang bercirikan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik (good governance) sebagai bagian agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya yang meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparasi, peduli dan stakeholder, berorientas pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya di bidang pelayanan perizinan dan non perijinan maka dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dengan struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2009 Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya. Sehingga perlu dianalisa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemahaman kepada instansi terkait sebagai upaya mengoptimalisasi pelayanan publik bidang perizinan di Kabupaten Kubu Raya sehingga dapat dijadikan sumbang saran dan pendapat berbagai pihak dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan lebih lanjut
Kata kunci: Pelayanan Publik, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu, Kabupaten Kubu Raya
2
Abstract
Public services are becoming a very important thing for us trace its development in line with the enactment of Law No. 2 of 2015 on Regional Government and Law No. 33 of 2004 on the balance between the Local Government Finance and the Central Government. Applicability of these rules will result in the interaction between local officials and the public becomes more intensive. This coupled with the strong growing demands for democratization and recognition of human rights which gave birth to the demands on the quality of service management, which is characterized by good governance.Good governance as part of the reform agenda is basically an ideal condition that is expected to materialize in every aspect of government interact in society. The ideal condition is based on an understanding of the underlying principles that include public participation, the supremacy of law, transparency, caring and stakeholders, berorientas on consensus, equality, effectiveness and efficiency, and accountability. In order to improve the performance of local government Kubu Raya in the field of licensing services and non-licensing shall be established a Board of Investment and Integrated Services (BPMPT) Regional Regulation No. 14 of 2009 on the Organizational Structure of the regional (SOPD) with the organizational structure, main tasks, functions and working procedures referring to the decree No. 89 of 2009 Organizational Structure, Basic Tasks, Function and Administration of Board of Investment and Integrated Services Kubu Raya.
So it is necessary to analyze the implementation of the principles of good governance in improving the performance of public service organizations in the Board of Investment and Integrated Services Kubu Raya. Based on practical terms, this research is expected to provide information and understanding to relevant agencies in an effort to optimize public services in the field of licensing Kubu Raya so that it can be used as a brainstorming and opinions of various parties in determining the measures and further policy.
Keywords: Public Service, Board of Investment and Integrated Services, Kubu Raya

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091