KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN DI KAWASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN RONALD DENY NAPITUPULU, SH. A.2021141087

Abstract


ABSTRACT
This thesis describes the authority of local governments to provide guidance and supervision of regional trade Entikong Sanggau district. From the results of this thesis research was concluded authority of local governments to provide guidance and supervision of trade in the region Entikong Sanggau is that not effective coaching and supervision of traffickers by the relevant agencies in the execution of their duties in the Post Control of Transboundary (PPLB) Entikong to the exit and entry people and goods. Resulting in frequent trading or smuggling illegal entering through the walkway / rat, it will be detrimental to the Government of the withdrawal of import duties under the rules applicable. This thesis describes the authority of local Governments to provide guidance and supervision of regional trade Entikong Sanggau district. From the results of this thesis research was concluded authority of local Governments to provide guidance and supervision of trade in the region Entikong Sanggau is that not effective coaching and supervision of traffickers by the relevant agencies in the execution of Reviews their duties in the Post Control of Transboundary (PPLB) Entikong to the exit and entry people and goods. Resulting in frequent trading or smuggling illegally entering through the walkway / rat, it will be detrimental to the Government of the withdrawal of import duties under the rules applicable. Recommendations: need to improve coordination between the officers / officials of agencies involved in the implementation of tasks in the Post Control of Transboundary (PPLB) Entikong, so if there are problems associated with the entry and exit of people and goods through the border gate in a clear, firm, fast and diatasi.Untuk right can further improve the performance of the officers / officials and activities of entry and exit of people and goods in PPLB Entikong, need the establishment of a Joint Monitoring Teams formed by the government of some of the relevant agencies in PPLB Entilkong.Pemerintah central and regional governments to provincial and district planning the construction of infra structure of the road connecting the village to the other in the district Entokong which borders directly with Sarawak. So that the population / community villages bordering do not sell or buy stuff in lasung to the village in Sarawak.
Keywords: Authority, Local Government, Doing Guidance, Control, Commerce.
ABSTRAK
Tesis ini membahas kewenangan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan di kawasan entikong kabupaten sanggau. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Kewenangan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan di kawasan Entikong Kabupaten Sanggau yaitu bahwa belum efektifnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku perdagangan oleh instansi-instansi terkait dalam
2
pelaksanaan tugasnya di Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) Entikong terhadap keluar masuknya orang maupun barang. Sehingga berakibat sering terjadi perdagangan illegal atau penyelundupan yang masuk lewat jalan setapak/tikus, hal ini akan merugikan Pemerintah dari penarikan bea masuk berdasarkan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perdagangan di kawasan Entikong Kabupaten Sanggau yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum tersebut, faktor sarana/fasulitas dalam mendukung penegakan hukum tersebut, faktor masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan, apakah dapat diterima oleh lingkungan masyarakat tersebut dan faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil cipta, rasa, dan karya yang berdasarkan rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup dan lingkungannya.Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan di kawasan Entikong Kabupaten Sanggau yaitu pembaharuan / penyempurnaan perangkat hukum, peningkatan dan perluasan pembangunan di berbagai sector, peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap perdagangan lintas batas di PPLB Entikong. Rekomendasi : perlu ditingkatkan koordinasi antara petugas/aparat instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas di Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) Entikong, sehingga jika ada permasalahan yang berhubungan dengan keluar masuknya orang maupun barang dagangan melalui pintu perbatasan secara jelas, tegas, cepat dan tepat dapat diatasi.Untuk lebih meningkatkan kinerja para petugas/aparat maupun aktivitas keluar masuknya orang dan barang di PPLB Entikong, perlu dibentuknya satu Tim Pengawas Gabungan yang dibentuk pemerintah dari beberapa instansi yang terkait di PPLB Entilkong.Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan daerah Propinsi maupun kabupaten untuk merencanakan pembangunan infra struktur jalan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain di Kecamatan Entokong yang berbatasan langsung dengan Serawak. Sehingga penduduk/masyarakat desa-desa yang berbatasan langsung tidak menjual dan atau membeli barang-barangnya secara lasung ke desa di Serawak.
Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Perdagangan.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091