ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PERKARAGUGATAN DI PENGADILAN NEGERI

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN MAULANA ABDILLAH, SH. NIM. A2021141012

Abstract


ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang analisis yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kesesuaian antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, serta upaya yang harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) diperoleh kesimpulan, bahwa secara eksplisit, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata. Namun apabila dikaji secara mendalam, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal: (a) Pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi; (b) Penggugat apabila dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum; dan (c) Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan. Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung adalah disebabkan oleh: (a) Faktor Para Pihak; (b) Faktor Tidak Ada Iktikad Baik; (c) Faktor Ketidakmampuan Mediator; dan (d) Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat. Upaya yang harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri adalah mengacu kepada keadilan prosedural (procedural justice) karena salah satu aspek dari keadilan prosedural (procedural justice) ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum termasuk di dalamnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi.
Kata kunci : Peraturan Mahkamah Agung, berita, harian regional, Mediasi, Gugatan, Pengadilan Negeri.
ABSTRACT
This thesis discusses the juridical analysis of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 on Mediation Procedure Court in the case of a lawsuit in the District Court. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the suitability between PERMA No. 1 of 2016, with the Civil Procedure Code in force in Indonesia, constraints in taking the mediation procedure carried out by the parties in the District Court or the Supreme Court, and efforts should be done to provide justice to the parties in the procedures of mediation in the District Court. Through literature study using the method of normative legal approach to the conceptual approach (conceptual approach) we concluded, that explicitly, PERMA No. 1 of 2016 on Mediation Procedure in the Court of the implementation of the Civil Procedure Code. However, when studied in depth, then PERMA No. 1 of 2016 is still there is a discrepancy with the Civil Procedure Code in force in Indonesia, particularly in terms of: (a) Parties that are otherwise not well intentioned though in the case of a win essentially remain unpunished to pay the costs of mediation; (B) if the plaintiff declared no good intention, then the complaint is declared not accepted or NO (Niet ontvankelijk verklaard) although a formal lawsuit has been correct and there is no remedy; and (c) A judge mediator can be a judge of the Case Examiner, whereas mediation records must be destroyed. Constraints in taking the mediation procedure carried out by the parties in the District Court and the Supreme Court is due to: (a) factors of the Parties; (B) Factors N in good faith; (C) Inability factor Mediator; and (d) factors Absence Support Advocate. Efforts should be made to provide justice to the parties in the procedures of mediation in the District Court was referring to procedural justice (procedural justice) as one aspect of procedural justice (procedural justice) is related to the discussion about how to provide justice in legal proceedings, including at it process settlement of civil disputes through mediation.
Keywords: Supreme Court Rules, Mediation, Claims, District Court.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091