PERAN KEPALA DESA INDUK DALAM PROSES PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN (STUDI TERHADAP PP 43 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGN PP 47 TAHUN 2015)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN LENDENG SYAHRANI, SH, NIM: A21203114

Abstract


ABSTRACT
This thesis focuses on the role of head of the main village in the formation process of preparation village (the study of PP 43 of 2014 as amended by Regulation 47 of 2015) .From the study authors using normative juridical research method, the conclusion: 1). That the role of the parent in the formation of the village head village of preparations as stipulated in Government Regulation No. 43 of 2014 as amended by Government Regulation No. 47 Year 2015 is practically nonexistent. The role of the village head holding only limited administrative privileges to receive the report of the Acting Head of the Village of preparation on the implementation of the village of preparations. This condition is very different from the role of the village head as set in the Minister of the Interior No. 28 of 2006. 2). That the factors that led to the village head master has no role in the formation of the village of preparation due to the paradigm of authority and the role of head of different villages as well as in the territorial context. Suggestion. 1). Village Head Master should be given a strategic role in the framework of the preparation process of formation of the village. Like it or not, the village head master is the executor of the village administration so that it knows exactly what the needs and problems in the administration of the village administration. 2). There must be legal certainty concerning the Minister Regulation No. 28 of 2006, so that the apparatus implementers in the field can determine the legal basis that is used when you want to form the village of preparations. It is also useful to avoid the dualism of law in regulating the formation of the village as a preparation for a rare early formation of a new village.
2
ABSTRAK
Tesis ini menitikberatkan pada peran kepala desa induk dalam proses pembentukan desa persiapan (studi terhadap PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015) .Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan: 1). Bahwa peran kepala desa induk dalam pembentukan desa persiapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 praktis tidak ada. Peran kepala desa induk hanya sebatas administratif saja untuk menerima laporan dari Penjabat Kepala Desa persiapan tentang pelaksanaan desa persiapan. Kondisi ini sangat berbeda dengan peran kepala desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. 2). Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kepala desa induk tidak berperan dalam pembentukan desa persiapan disebabkan karena paradigma kewenangan dan peran kepala desa yang berbeda serta pada konteks kewilayahan. Saran. 1). Selayaknya Kepala Desa Induk harus diberi peran strategis dalam rangka proses pembentukan desa persiapan. Suka atau tidak suka, kepala desa induk merupakan pelaksana pemerintahan desa sehingga tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dan problem dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 2). Harus ada kepastian hukum tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, agar aparatur pelaksana dilapangan dapat menentukan dasar hukum yang dipakai ketika ingin membentuk desa persiapan. Hal ini juga berguna untuk menghindari adanya dualisme hukum dalam pengaturan pembentukan desa persiapan sebagai langka awal terbentuknya desa baru.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091