PERBUATAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU. RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DALAM UU. RI NOMOR 20 TAHUN 2001)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN JULI ANTORO HUTAPEA NIM. A2021141005

Abstract


2001)
OLEH:
JULI ANTORO HUTAPEA
NIM. A2021141005
ABSTRAK
Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dalam penanganan memerlukan tekad dan usaha yang kuat dari pemerintah tidak terkecuali aparat penegak hukum. Sejalan dengan kemajuan perkembangan zaman pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak lagi melakukan perbuatannya dengan cara – cara yang konvensional dan sederhana, tetapi saat ini sudah menggunakan cara – cara yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi. Saat ini pelaku Tindak Pidana korupsi sudah berasal dari berbagai kalangan baik pegawai negeri maupun swasta bahkan penyelenggara negara, terkait dengan pelaku kejahatan ini muncul pula modus Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan Pungutan Liar (Pungli) pada pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.
Terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakuan Pungutan Liar (Pungli) saat dilakukan upaya penegakan hukumnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, namun dalam praktiknya dipersidangan Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya unsur “memaksa” yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
2
Hambatan dan kesulitan yang dihadapi tersebut membuat aparat penegak hukum yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan perbuatan Pungutan Liar (Pungli) harus berpikir lebih kritis untuk membuat terobosan melapis pasal – pasal baru yang dipersangkakan kepada pelaku, tidak lagi terbatas pada Pasal 12 huruf e sebagaimana tersebut di atas.
Penelitian ilmiah ini hadir untuk memberikan gambaran dan sudut pandang lain dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku – pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan modus perbuatan Pungutan Liar (Pungli) dengan mencoba membuat alternative pengenaan pasal lain diluar Pasal 12 huruf e yang saat ini masih terus diterapkan dalam menangani kasus Pungutan Liar oleh oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara.
Hadirnya pemikiran dari penulis untuk menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 hendaknya dipandang sebagai langkah penegakan hukum yang progresif dengan tetap berpegang pada norma undang – undang bukan dalam kerangka mencari – cari kesalahan pelaku.
Diharapkan dengan terbukanya wawasan aparat penegak hukum baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dilembaga peradilan, membuat pembuktian dan penjeratan pelaku – pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat dapat lebih mudah dijerat dan dijatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan (preventif) bagi calon pelaku lainnya.
Kata kunci : Pungutan Liar, Pasal 12 huruf e, Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, kecurangan, sogokan, tindak pidana korupsi, Penegakan Hukum Progresif.
3
ABSTRACT
One of the extra ordinary crime is corruption, which need extra effort and will from law enforcement and others parties that involved. As the world develop, corruption have been develop also, this can be seen from the method, which use advance technology and the development of communication. Nowadays, the suspects of corruption crime from variety of working field in the government, from ordinary employee to higher rank officers, such as minister or governor, and even private field employee. As the suspect comes from variety field of job, the methods or modus operation also variety, one of it is pungutan liar or extortion for certain government program or policy.
For corruption suspect with modus operandi extortion, the government has certain act, which called Act 12 e Law 31 Year 1999 about Corruption Crime Act which change and add up with Law 20 year 2001, but in the field prosecutors faced difficulty in the process of verification, the prosecutors hard improve that extortion have bees done by coercion or not.
The difficulties that the prosecutor face, make another law enforcement have to be more conscientious and critical for extortion, and be able to make new acts that can cover or overcome all kinds of corruption acts. This research is use to give a certain description and new point of view towards extortion and how to overcome it; also from this research the writer able to make new alternative for extortion, besides from Act 12 e, which still use by law enforcement for extortion case.
With this research, the writer use Law 31 Year 1999 about Corruption Crime Act, Act 2 number 1 and Act 3, which change and add up with Law 20 year 2001, should see how law enforcement take action towards the corruption crime suspect and new modus operandi of the corruption crime as one of the act from progressive enforcement law, and not using the law as wrongdoing with false accused to the suspect.
With this research, the writer expected all the readers, especially for all law enforcements, such as prosecutors, judges, police investigators, and so on. So, all the readers able to describe the extortion's evidence and without false accused towards the suspect; beside that the society will be easy to recognised extortion act toward them or what happened around the society itself. Besides that, the suspects will punished according their action, and warned the others not to do extortion as a preventing action for the law enforcements.
Glossary: Extortion, Act12 e, Act 2 number (1) or Act 3, Progressive Law Enforcement.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091