KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN HERI ISKANDAR. SH, NIM. A2021141095

Abstract


1
KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG
PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
(Studi Di Pemerintah Kabupaten Melawi)
Oleh :
HERI ISKANDAR. SH,
NIM. A2021141095
Pembimbing I : Dr. H.M.Syafei,SH.MH.
Pembimbing II : Hamdani, SH.MHum
ABSTRACT
This thesis focuses on the Authority Acting Regent In Doing Mutations Employees in Environmental District Government Based on Government Regulation No. 49 Year 2008 on Third Amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 concerning Election, Legalization of Appointment and dismissal of Regional Head and Deputy Regional Head (Studies in Local Government District Melawi) conclusion: 1). Acting Regent of that policy in issuing a decree personnel transfers Melawi environment of the Government of the authority is not appropriate, because the Acting Regent Melawi not have the authority. Size to see the acting regent did not have the authority in view of the source of the authority itself the attribution, delegation and mandate. In addition, the capacity of Acting governor give approval to the regents for personnel transfers also inaccurate, although the governor as the representative of the central government, because the authority to give consent for personnel transfers in a limited manner under the authority of Interior Minister. Therefore, Acting Regent Melawi action can not be justified and legally invalid. 2). Acting Regent policies that are put in the form dikuafikasikan decision as an act that does not have the authority, then the decision certainly is not valid. This illegality, because it does not meet the elements of legitimate decision, as according to the doctrines and normatively as stipulated in article 52 of Law No. 30 Year 2014 About the Administration. Therefore, the legal consequences of the Decree of the acting regent was Cancellation. 3). That legal efforts should be made to the actions / decisions Melawi Acting Regent is tops Officials Request to revoke the decision and filed a lawsuit to the Administrative Courts. Suggestion. 1). Asked the Governor to direct the Regent definitip officials to revoke and cancel the decision of the Acting Regent. Even if the governor does not implement it must be notified and requested to the president as the head of
2
the supreme government to mencabutr or ordered to the governor or regent to revoke the decision tersebut.2). If there has been ruling the State Administrative Court which has had permanent legal force (incracht) over the disputed Decision Acting Regent, it is expected that the parties feel aggrieved (as the plaintiff) is active for the requesting State Administration to execute the decision.
ABSTRAK
Tesis ini menitikberatkan pada Kewenangan Penjabat Bupati Dalam Melakukan Mutasi Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi) diperoleh kesimpulan: 1). Bahwa kebijakan Penjabat Bupati dalam mengeluarkan Keputusan melakukan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten melawi dari sisi kewenangan adalah tidak tepat, karena Penjabat Bupati Kabupaten Melawi tidak mempunyai wewenang . Ukuran untuk melihat penjabat bupati tidak mempunyai wewenang di lihat dari sumber kewenangan itu sendiri yakni atribusi, delegasi dan mandat. Selain itu, Kapasitas gubernur memberikan persetujuan kepada Penjabat bupati untuk melakukan mutasi pegawai juga tidak tepat, meskipun gubernur selaku wakil pemerintah pusat, karena kewenangan memberikan persetujuan untuk melakukan mutasi pegawai secara limitatif menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, tindakan Penjabat Bupati Melawi tidak dapat dibenarkan dan secara hukum tidak sah. 2). Bahwa kebijakan Penjabat Bupati yang dituangkan dalam bentuk keputusan dikuafikasikan sebagai suatu tindakan yang tidak memiliki kewenangan, maka keputusan tersebut tentu adalah tidak sah. Ketidaksahan ini , karena tidak memenuhi unsur-unsur keputusan yang sah sebagaimana menurut doktrin dan secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, akibat hukum dari Keputusan Penjabat Bupati adalah Pembatalan. 3). Bahwa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap tindakan/keputusan Penjabat Bupati Melawi adalah Meminta atasan Pejabat untuk membatalkan keputusan dan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Saran. 1). Meminta kepada Gubernur agar memerintahkan kepada Pejabat Bupati definitip untuk mencabut dan membatalkan keputusan Penjabat Bupati. Jika pun gubernur tidak melaksanakan maka harus diberitahukan dan meminta kepada presiden selaku kepala pemerintahan tertinggi untuk mencabutr atau memerintahkan kepada gubernur atau Bupati untuk membatalkan keputusan tersebut.2). Jika telah ada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(incracht) atas sengketa Keputusan Penjabat Bupati, maka diharapkan agar para pihak merasa dirugikan (selaku penggugat) bertindak aktif untuk meminta Peradilan Tata Usaha Negara melakukan eksekusi atas putusan tersebut.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091