ANALISIS YUIRIDIS MATERI MUATAN NORMA YANG TERMUAT DALAM PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN FERRY HAIRADI. SH, NIM: A2021141020

Abstract


ABSTRACT
This thesis focuses on the analysis of the substance of the juridical norms contained in the regulations of the Regional Representatives Council Pontianak City No. 1 Year 2014 About Rules Legislative Council Pontianak. By using the method of normative legal research conclusion: 1). Pontianak City Council that Regulation No. 1 Year 2014 About Pontianak City Council Standing Orders are not in accordance with the establishment of laws and regulations. it can be seen from the juridical basis is not appropriate, especially concerning the procedure or the procedure of its formation, which in the discussion of harmonization and synchronization between chapters done improperly. With that, the Regulation DPRD Pontianak City No. 1 of 2014 did not follow the principle of "Establishment of Legislation invitation" and "Principle of Material Content Laws Invite as mandated in Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment of Laws Invitation particularly on the" principle can implemented "," principles of usability and kehasilgunaan and "clarity formulation" and "the principle of legal certainty". In addition, the City Council Regulation No. 1 Year 2014 Pontianak article of manufacture is not followed as required under 77, 78, 251, 271 and 272 of Annex II of Law No. 12 of 2011. 2). Pontianak City Council that Regulation No. 1 Year 2014 About the Rules of Conduct of DPRD Pontianak is invalid because it did not meet the cumulative elements of the validity of a regulation perundanga invitation as regulated in Law No. 12 of 2011. Thus Pontianak City Council Regulation No. 1 2014 also does not have the binding force mewskipun has been promulgated in the Regional News Pontianak city. It disebakan is Substantive clauses or the substance of the norms contained Pontianak City Council Regulation No. 1 of 2014 conflicts withth enorm. Suggestion. 1). Institutions Pontianak City Council immediately revoke and replace Pontianak City Council Regulation No. 1 Year 2014 About Code Pontianak City Council, because it is loaded with conflicts of norms. 2). In preparing the draft regulation Pontianak City Council, both in his own apartment by the local legislative bodies or handed over to third parties compile, then in pembahasaannya must apply the principle of harmonization and synchronization, so that does not happen again clauses are not appropriate in formation.
2
ABSTRAK
Tesis ini menitikberatkan pada analisis yuridis materi muatan norma yang termuat dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan : 1). Bahwa Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang undangan. hal ini dapat diketahui dari landasan yuridis yang tidak tepat khususnya mengenai tata cara atau prosedur pembentukannya, dimana dalam pembahasannya harmonisasi dan sinkronisasi antara pasal dilakukan secara tidak cermat. Dengan dasar tersebut, maka Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 tidak mengikuti asas “ Pembentukan Peraturan Perundangan undangan “ dan “asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan khususnya pada “ asas dapat dilaksanakan”, “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan ” kejelasan rumusan” serta “ asas kepastian hukum”. Selain itu, Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 pembuatan pasalnya tidak mengikuti sebagai yang dipersyaratkan dalam 77, 78, 251, 271 dan 272 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. 2). Bahwa Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak adalah tidak sah, karena tidak memenuhi secara komulatif unsur-unsur sahnya suatu peraturan perundanga undangan sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 juga tidak mempunyai kekuatan mengikat mewskipun telah diundangkan dalam Berita Daerah kota Pontianak. Hal ini disebakan secara Substantif pasal-pasal atau materi muatan norma yang terdapat Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 terjadi konflik antar norma.
Saran. 1). Lembaga DPRD Kota Pontianak segera mencabut dan menggantikan Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak, karena sarat dengan konflik norma . 2). Dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Pontianak, baik yang di susun sendiri oleh lembaga DPRD atau diserahkan kepada pihak ketiga menyusunnya, maka dalam pembahasaannya harus diterapkan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi, agar tidak terjadi lagi pasal-pasal yang tidak tepat dalam pembentukannya.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091