IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN DUDUNG SETYAWAN, SH. A.21213075

Abstract


SAMPAH
Oleh :
DUDUNG SETYAWAN, SH.
A.21213075
ABSTRACT
This thesis Pontianak Implementation Regional Regulation No. 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 Year 2002 Service Fees Waste / Hygiene For Improving Waste Management. The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis research we concluded that that implementation of the Regional Regulation Pontianak Number 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 of 2002 on Service Fees Waste / Hygiene on waste management in the city of Pontianak less effective, it is because the city government Pontianak less involved the role of entrepreneurs in the field of waste recovery, container / buyers of second-hand goods in tackling the problem of waste in the city of Pontianak is still very small, it is because that the activities undertaken by the business is only limited to the use of second-hand goods which can be used / recycled such as iron, aluminum, cardboard, paper, plastics materials, and other similar items. While the main problems faced by the city government is a lot of organic waste (83%) who have not been able to be transported or processed by the Department of Hygiene and in Pontianak. Factors that affect the implementation of Pontianak City Regional Regulation No. 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 of 2002 on Service Fees Waste / Hygiene that businesses are not managing organic waste; The local government particularly Department of Hygiene and Pontianak City has various limitations in funding issues, making it difficult to cooperate with entrepreneurs who in principle also requires funding; and a strong desire of the Department of Hygiene and to manage their own waste as a form of responsibility in waste management. While the efforts made by local governments in tackling the problem of waste in the city of Pontianak is to improve the supporting infrastructure in order to reduce the piles of garbage, improve budgeting / finance, raising public awareness, conducting community-based management, streamline withdrawal levies and enforcing the law (enforcement ) against violations in the field of waste management. The recommendation is that the Government of Pontianak City area should further improve waste management system that is not only based on management in TPS and TPA, but also from the source sampah.Pemerintah should further empower local entrepreneurs in the collection, container, and buyers of second-hand goods in order to manage organic waste is a major issue of garbage in the city of
2
Pontianak, namely by managing organic waste into compost. It can be started from a small scale at the level of the Neighborhood (RT). Society needs to provide support in waste management in the city of Pontianak by conducting waste management independently of the source and comply with all the provisions in the garbage disposal, especially in TPS.
Keywords: Effort, Improvement, Management, Trash.
ABSTRAK
Tesis ini Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan terhadap pengelolaan sampah di kota Pontianak kurang efektif, hal ini dikarenakan pemerintah kota Pontianak kurang melibatkan peran pelaku usaha di bidang pengumpulan barang bekas, penampung/pembeli barang-barang bekas dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak yang masih sangat kecil, hal tersebut dikarenakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut hanya sebatas pada pemanfaatan barang bekas yang dapat dimanfaatkan/didaurulang seperti besi, almunium, kardus, kertas, bahan palstik, dan barang sejenis lainnya. Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kota Pontianak adalah banyak sampah organik (83%) yang belum mampu diangkut atau diolah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Pontianak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yaitu pelaku usaha tidak mengelola sampah organik; Pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak memiliki berbagai keterbatasan dalam masalah pendanaan, sehingga sulit bekerjasama dengan pelaku usaha yang pada prinsipnya juga memerlukan pendanaan; dan adanya keinginan yang kuat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengelola sendiri sampah sebagai salah satu wujud tanggungjawabnya dalam pengelolaan sampah. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak adalah dengan meningkatkan sarana prasarana penunjang agar dapat mengurangi tumpukan sampah, meningkatkan penganggaran/pendanaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengelolaan berbasis masyarakat, mengefektifkan penarikan retribusi, dan melakukan penegakan hukum (penindakan) terhadap pelanggaran di bidang pengelolaan sampah. Rekomendasinya adalah bahwa Pemerintah daerah Kota Pontianak harus lebih meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berbasis pada pengelolaan di TPS dan TPA, tetapi juga mulai dari sumber sampah.Pemerintah daerah harus lebih memberdayakan pelaku usaha di bidang pengumpulan, penampung, dan pembeli barang bekas agar dapat mengelola sampah organik yang merupakan permasalahan utama sampah di Kota Pontianak, yaitu dengan mengelola sampah organik menjadi kompos. Hal ini dapat dimulai dari skala kecil di tingkat Rukun Tetangga (RT). Masyarakat perlu memberikan dukungan dalam
3
pengelolaan sampah di Kota Pontianak dengan cara melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dari sumbernya dan mematuhi segala ketentuan dalam pembuangan sampah terutama di TPS.
Kata Kunci: Upaya, Peningkatan, Pengelolaan Sampah.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091