PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI SINTANG NOMOR : 01/PID.PRAP/2015/PN.STG MEMENANGKAN TERMOHON YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN KUHAP

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN DAMIANUSN DEDY SUSANTO, SH A.2021131030

Abstract


ABSTRACT
This thesis discusses pretrial about the arrests and detentions in relation to the rights of the accused under the Criminal Code (Studies Pretrial Sintang District Court Decision No. 01 / Pid.Prap / 2015 / PN.Stg). The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that the function of pretrial within the scope of the jurisdiction of Sintang has been running optimally. Pretrial case that was last recorded in the District Court pretrial Sintang is the case with the Sintang District Court No. 01 / Pid.Prap / 2015 / PN.Stg. And after that there are no more cases of pretrial incoming afterwards. This shows that the implementation of the pre-trial functions has been running well in controlling horizontally between relevant law enforcement authorities such as judges, public prosecutors and the police. In addition praeradilan maximal function can also be on the performance of judges, or police as an investigator or prosecutor as a public prosecutor under examination in accordance with the procedures set out in the Act - legislation. Every action or forceful measures undertaken such as the arrest, detention, seizure, search, and others - others have been carried out in accordance with the law. But in practice often encountered effort or coercive measures that violate the provisions of the Act - legislation. This is due to the lack of information and knowledge about the existence of this pretrial institution and its function and purpose. This is exploited by elements investigators that "rogue" to take action "mischievous" as well for no apparent reason which could potentially lead to violations of the human rights tesangka or defendant. Therefore, the role of the community to assist in carrying out its functions pretrial order to run more optimally and is not expected to happen again in the future human rights violations as a result of acts or attempted forcible violation of law - Pretrial undang.Putusan Sintang District Court No. 01 / Pid.Prap /2015/PN.Stg, basically in accordance with the provisions of applicable laws or rules in the legislation. From the contents of the decision which contain the validity of detention as the rule of law in the Article 79 of the Criminal Procedure Code, as well as from consideration consideration of the judge in imposing sentence. But the trouble is the administrative process that tends pretrial examination case is not in accordance with the laws and procedures. A course on the establishment day of the trial. Under the draft, Article 82 paragraph (1) letter a, the determination of the trial which is three days after the register but in the decision only a day after the register. Sebenanya it was infringing. But with regard to the principle of justice quickly then this is understandable and is considered normal. Considering that not to register this process is time consuming and hinder the process of examination. In addition, by sulking on the rule of law stated in Article 82 paragraph (2) letter c of the Criminal Procedure Code that the decision should have dropped seven days after the case is registered, are not met. However, generally speaking appropriate as mentioned above mainly about the mere consideration of the decision and the judge in the verdict, that the Sintang District Court's Decision No. 01 / Pid.Prap / 2015 / PN.Stg, in accordance with the rule of law as set preformance legislation - law that legislation - Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure.
Keywords: Pretrial, arrest and detention, the rights of suspects.
2
ABSTRAK
Tesis ini membahas praperadilan tentang penangkapan dan panahanan dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka menurut KUHP (Studi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif . Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Fungsi praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum Kabupaten Sintang telah berjalan secara maksimal. Kasus praperadilan yang terakhir tercatat di Pengadilan Negeri Sintang adalah kasus praperadilan dengan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg. Dan setelah itu tidak ada lagi kasus praperadilan yang masuk setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi praperadilan tersebut telah berjalan dengan baik dalam melakukan pengawasan secara horisontal antara aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Selain itu maksimalnya fungsi praeradilan tersebut juga dapat dari kinerja hakim, atau kepolisian sebagai penyidik maupun kejaksaan selaku penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang – undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain – lain telah dilakukan sesuai dengan undang–undang. Namun dalam prakteknya sering dijumpai upaya atau tindakan–tindakan paksa yang melanggar ketentuan dalam undang – undang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga praperadilan ini beserta fungsi dan tujuannya. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum–oknum penyidik yang “ nakal “ untuk melakukan tindakan yang“nakal“pula tanpa alasan jelas yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tesangka atau terdakwa. Oleh sebab itu diperlukan peran serta masyarakat untuk turut membantu praperadilan dalam menjalankan fungsinya agar berjalan lebih optimal dan kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar undang – undang.Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku dalam undang–undang. Dari isi putusannya yang memuat tentang sah atau tidaknya penahanan sebagaimana kaidah hukum dalam dalam Pasal 79 KUHAP, maupun dari pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun yang menjadi masalah adalah proses administrasi pemeriksaaan perkara praperadilan yang cendrung tidak sesuai dengan prosedur perundang undangan. Sebut saja tentang penetapan hari sidang. Dalam KUHAP, Pasal 82 ayat (1) huruf a, penetapan hari sidang yakni tiga hari setelah register namun dalam putusan tersebut hanya sehari setelah register. Sebenanya hal ini telah melanggar ketentuan. Tetapi dengan memperhatikan asas peradilan cepat maka hal ini dapat dimaklumi dan dianggap wajar. Dengan pertimbangan bahwa jangan sampai proses register ini memakan banyak waktu dan menghambat proses pemeriksaan. Selain itu, dengan merajuk pada kaidah hukum yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHAP bahwa putusan seharusnya dijatuhkan tujuh hari setelah perkara tersebut dicatatkan, tidak terpenuhi. Namun secara garis besar sesuai yang telah dikemukakan diatas terutama tentang isi putusan dan pertimbangan perimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg, telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalm undang – undang yakni undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Kata Kunci : Praperadilan, penangkapan dan panahanan, dengan hak-hak tersangka.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091