TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKASAAN REPUBLIK INDONESIA

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ANTONIUS, SH. A.2021141100

Abstract


ABSTRACT
This thesis discusses the prosecutor's duties and position the institution as enforcers prosecution in the presidential system of government based on Law Number 16 Year 2004 About the Prosecutors of the Republic of Indonesia. The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that the RI Attorney THAT notch as executor Prosecution Authority and the position of the Attorney General Government System In accordance with Article 19 paragraph (20) in conjunction with Article 22 of Law No. 16 of 2004 can be concluded that the Attorney General is not independent. This is due to the attorney general is appointed and dismissed by the President. The position of the prosecutor that the placement of RI as part of the prosecution is that the power of attorney was not set explicitly in the Constitution of 1945. The arrangement is only implied implicit in Article II of the Transitional Provisions of the 1945 Constitution and the 1945 Constitution after the changes in Article 24 paragraph (3). Understanding Attorney and the Attorney General included in the scope of judicial power. Article 24 paragraph (1) of the Act of 1945 states that, "Judicial Power (Rechtelijke Macht) carried out by a Supreme Court and other judicial bodies. Thus Attorney as part of the Executive Power related to the judicial authority in law enforcement. Based on Law Attorney of the Republic of Indonesia, His stature and the role of the Prosecutor in the law enforcement system in Indonesia as stipulated in the Act. No. 16 of 2004 on the Attorney RI, namely the institutional position of Attorney as an institution of government (executive power) is a government elements or assistant to the president with the principal task of the functions and authority in the field of prosecution related to the judicial authority in law enforcement. In the process of law enforcement, where the Attorney expected to be independent and have independent and professional apparatus as executive power of the State in the field of law enforcement proportionally. The role of the Prosecutor in the administration of criminal justice is, is contained in the (United Nations) Guidelines on the Role of Prosecutors in 1990 the United Nations Guidelines BangsaTentang Prosecutors. Position Attorney in the state system is a public prosecutor in a criminal case which is representing the State and society, as well as state attorney in the civil lawsuits and state administration.
Keywords: Task, Status, Organization Attorney, Prosecution Authority.
ABSTRAK
Tesis ini membahas tugas dan kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-
2
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejakasaan Republik Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bahawa Kedudukan Kejaksaan RI sebagai pelaksana Kekuasaan Penuntutan dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Pemerintahan Berdasarkan Pasal 19 ayat (20) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak Independen. Hal ini disebabkan jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Bahwa penempatan Kedudukan kejaksaan RI sebagai bagian dari Kekuasaan penuntutan yaitu bahwa Kejaksaan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturannya hanya tersirat secara implisit dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan UUD 1945 sesudah perubahan dalam Pasal 24 ayat (3). Pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, ”Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Dengan demikian Kejaksaan sebagai bagian dari Kekuasaan Eksekutif yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia, Kedudukan dan peran lembaga Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kedudukan kelembagaan yaitu Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan (kekuasaan eksekutif) adalah sebagai unsur pemerintah atau pembantu presiden dengan tugas pokok fungsi dan wewenang di bidang penuntutan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum, di mana Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional. Peranan Kejaksaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana ini, termuat dalam (United Nations) Guidelines on the Role of the Prosecutors pada tahun 1990 Pedoman Perserikatan Bangsa-BangsaTentang Para Jaksa. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
Kata Kunci: Tugas, Kedudukan, Lembaga Kejaksaan, Kekuasaan Penuntutan.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091