ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIHAT DARI SISI KEMANFAATAN KEPADA NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DAN POTENSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN EKA SETIAWATI, SH A2021141098

Abstract


1
ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIHAT
DARI SISI KEMANFAATAN KEPADA NELAYAN
TRADISIONAL INDONESIA DAN POTENSI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Oleh :
EKA SETIAWATI, SH
A2021141098
Pembimbing I : Dr. Firdaus,SH.,M.Si
Pembimbing II : Sugeng Susila,SH.,MH
ABSTRACT
This thesis discusses the analysis of policy options the government to drown the foreign fishing vessels fishing in view of the benefit to the Indonesian traditional fishermen and the potential of non-tax revenue. The method used in this research is normative-sociological approach. From the results of this thesis research was concluded factors into rasiologis government policy to sink the foreign fishing vessels that enter into the territory perariran Indonesia, namely: (a) That the ship nalayan foreigners operating in the sea area Indonesia does not have operating permits for fishing by perudang rules and regulations that apply. (B) That the drownings do in the sovereign territory of Indonesia and the sovereign rights (exclusive economic zone). (C) That the act of drownings on the basis of valid legal basis, namely Article 69 paragraph (4) of Law No. 45 of 2009 on Fisheries. (D) That other countries that want to protest should understand the actions of illegal fishing by foreign vessels. Indonesia has been impaired significantly. The omission of the foreign boats fishing illegally would continue to bring greater losses for Indonesia. (E) That the sinking undertaken will pay attention to the safety of the crew. The government's policy for foreign fishermen drown fishing vessels that enter the waters of Indonesia Territory in relation to Indonesian traditional fishermen as well as non-tax revenue is that the sinking of the Program foreigners arrested is one way to show the government's sovereignty. Rules that have been around since 2009 is correct - actually implemented by the end of 2014. This is not because of the increasing number of events already illegal fishing that cause loss to the state of up to 30 trillion per year. Certainly expected drownings can be deterrent to the thieves. But the sinking of foreign fishing vessels were also commonly affects and adverse impacts on the economic development of the Republic of Indonesia .This is as a result of the capital menipiskanya government to provide jobs. With the spoils of assets in the form of foreign ships, can be used as new jobs for traditional fishermen. It can help improve people's economy and reduce unemployment. Meanwhile, in the sector of Non Tax Revenue sinking of foreign fishing vessels can increase state revenues, a growing number of foreign fishing vessels in the auction, the more revenue is obtained state.
Keywords: Policy Options, the Government, the Fishing Vessel Sink, ForeignFishermen.
2
ABSTRAK Tesis ini membahas analisis terhadap pilihan kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing di lihat dari sisi kemanfaatan kepada nelayan tradisional indonesia dan potensi penerimaan negara bukan pajak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Faktor-faktor yang menjadi rasiologis kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perariran Indonesia yaitu : (a) Bahwa kapal nalayan asing yang beroperasional di wilayah laut indonesia tidak memiliki izin operasi untuk melakukan penangkapan ikan berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku. (b) Bahwa tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). (c) Bahwa tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. (d) Bahwa negara lain yang hendak mengajukan protes harus memahami atas tindakan pencurian ikan oleh kapal asing. Indonesia telah dirugikan secara signifikan. Pembiaran terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal akan terus membawa kerugian yang lebih besar bagi Indonesia. (e) Bahwa penenggelaman kapal yang dilakukan akan memperhatikan keselamatan dari para awak kapal. Kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing yang masuk ke Wilayah perairan Indonesia dalam kaitanya dengan nelayan tradisional Indonesia maupun penerimaan negara bukan pajak adalah bahwa Program penenggelaman kapal asing yang ditangkap merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan pemerintah. Aturan yang telah ada sejak tahun 2009 tersebut benar – benar dilaksanakan pada akhir 2014. Hal ini tidak lain karena sudah semakin banyaknya peristiwa pencurian ikan yang menimbulkan kerugian negara hingga 30 Trilyun pertahun. Tentunya diharapkan penenggelaman ini dapat menimbulkan efek jera kepada para pencuri tersebut. Akan tetapi penenggelaman kapal nalayan asing itu juga biasa berpengaruh dan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan ekonomi Republik Indonesia .Hal ini sebagai salah satu akibat dari menipiskanya modal pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Dengan adanya aset rampasan berupa kapal asing, dapat dijadikan lahan pekerjaan baru bagi nelayan tradisional . Hal itu dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat dan mengurangi pengangguran. Sedangkan di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak penengelaman kapal nelayan asing bisa meningkatkan pendapatan negara, semakin banyak kapal nelayan asing yang di lelang, maka semakin banyak pendapatan yang di peroleh negara.
Kata Kunci: Pilihan Kebijakan, Pemerintah, Menenggelamkan Kapal Ikan, Nelayan Asing.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091