KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL TEBELING DALAM KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN SERTA HAK-HAK MASYARAKAT PEMILIK TANAH DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

Abstract

ABSTRACT
This thesis research raised the question of government policy Sintang in the construction of an international airport tebeling in relation to the interests and the rights of landowners in Sungai Tebelian Sintang. This study uses research methods sociological juridical approach. The survey results revealed that the impact of the problems posed by the assignment policy development International Airport Tebeling Sintang among other landowners who have not been certified to be not able to take care of the process of certification of land belonging to them, in terms of their land to be acquired is not carried out the process of restitution, community landowners felt disadvantaged because they can not buy and sell, can not rent out, can not pledge, and so forth, while the land they have not done the process of compensation and landowners also can not enjoy or utilize the land belongs to those who have not done the process compensation, because it is prohibited by local governments to perform various activities in the area which will be built to the airport, while the compensation is based on the taxable value (NJOP) in 2008. Obstacles encountered in the implementation of land procurement for public interest associated with the construction of the airport in Sungai Tebelian Sintang include a determination of the amount of compensation and the basis for calculating / SVTO it is difficult to reach an agreement, the difficulty level terrain portion is forest bawas former fields of society which is still held by SKT, difficult to record, identify landowners, there are some landowners who do not want to waive his right, and the difficulty of determining the boundaries of land owned by the community non certificates. Recommendation is land acquisition for public interest must observe the principles of respect for community rights over land, the basis of payment of compensation is not based solely on SVTO in 2008, but adapted to SVTO time compensation payment was made, and the payment of compensation is very important to begin immediately, and this is also to avoid speculation on the land.
ABSTRAK
Penelitian tesis ini mengangkat masalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam pembangunan bandara internasional tebeling dalam kaitannya dengan kepentingan serta hak-hak masyarakat pemilik tanah di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dengan pendekatan Sosiologis. Dari headline sebuah media berita regional diketahui bahwa Dampak permasalahan yang ditimbulkan dengan kebijakan penetapan pembangunan Bandara International Tebeling Kabupaten Sintang antara lain masyarakat pemilik tanah yang belum

bersertifikat menjadi tidak bisa mengurus proses pensertifikatan tanah milik mereka, pada hal tanah mereka yang akan dibebaskan belum dilakukan proses ganti rugi, masyarakat pemilik tanah merasa dirugikan karena mereka tidak bisa melakukan transaksi jual beli, tidak bisa menyewakan, tidak bisa mengagunkan, dan lain sebagainya, sementara tanah mereka belum dilakukan proses ganti rugi dan masyarakat pemilik tanah juga tidak bisa menikmati atau memanfaatkan tanah milik mereka yang belum dilakukan proses ganti rugi, karena dilarang oleh pemerintah daerah untuk melakukan berbagai aktivitas di areal yang akan dibangun Bandar Udara, sedangkan pemberian ganti rugi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2008. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikaitkan dengan pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang antara lain penentuan besarnya ganti rugi dan dasar penghitungan/NJOP-nya sulit mencapai kata sepakat, tingkat kesulitan medan yang sebagian adalah hutan bawas bekas ladang masyarakat yang masih dikuasai secara SKT, sulitnya mendata, mengidentifikasi masyarakat pemilik tanah, ada sebagian masyarakat pemilik tanah yang tidak mau melepaskan haknya, dan sulitnya menentukan batas-batas tanah non sertifikat milik masyarakat. Rekomendasi yang diberikan adalah pembebasan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah, dasar pembayaran ganti rugi tidak hanya didasarkan pada NJOP tahun 2008, tetapi disesuaikan dengan NJOP saat pembayaran ganti rugi itu dilakukan, dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi sangat penting artinya untuk segera dilaksanakan, dan hal ini juga untuk menghindari terjadinya spekulasi terhadap tanah tersebut.
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pembangunan Bandara Internasional Tebeling.