MODEL IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BAYI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK(SUATU PERSPEKTIF HUKUM)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SURHAINI,S.Km A.2021131067

Abstract


ABSTRACT
This thesis addresses the issue of informed consent implementation model formula feeding in infants at the General Hospital of Sultan Sharif Mohamad Alkadrie Pontianak City (A Legal Perspective). The method used in this study is a research method using socio-juridical approach. The results showed that: In the implementation of the medical approval under study can be concluded that there is a gap between the information on the medical procedure to be performed is given by physicians with the understanding gained by the patient. This is due to the knowledge gap physicians with the knowledge possessed by the patient. The explanation given by the doctor to the patient in practice does not meet the provisions of Article 2 (4) Decree No. 585 of 1989 that the delivery and content of information should be tailored to the level of education as well as the patient's condition and situation. To that should the doctor in giving an explanation as hard as possible so that the information he can understand and be understood by the patient and adjusted to the level of ability and knowledge of the patient. To protect the doctor from the risk of legal action in the future if it turns out the patient's choice harm himself then to the patient who refuses to do medical measures planned or to be performed by a doctor must provide a statement in writing by completing and signing the form of rejection of medical action or form home forcibly , If the doctor is found guilty of breach of contract, then the hospital will bear the cost of the loss suffered by the patient. This is because the General Hospital of Sultan Sharif Mohamad Alkadrie hospital Pontianak is the city government consisting of doctors remains that physicians working is acting for and on behalf of the hospital. Obstacles faced by the Regional General Hospital Sultan Sharif Mohamad Alkadrie Pontianak City of informed consent models used are: Regarding the lack of understanding the patient or family to the measures to be taken to make it difficult for doctors to make decisions. How to overcome that doctors in providing an explanation of the information in a language that is clear, simple, and easily understood by the various circle. About the difficulty patients or families with low levels of education and literacy in the know, understand, filling, and menandatanganani informed consent. The fix that is through doctors and paramedics who give an explanation of the significance of the agreement, including assisting in the writing and signing the informed consent form consent. About forms still change frequently and without prior socialization that lead the doctor does not know that the consent form has been replaced by the hospital. The fix is to make adjustments to the consent form has been replaced, in addition there is a good cooperation between doctors and paramedics to inform each other if a change of form.
2
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah model implementasi informed consent pemberian susu formula pada bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak (Suatu Perspektif Hukum). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam pelaksanaan persetujuan medis yang diteliti dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan yang diberikan oleh dokter dengan pengertian yang didapat oleh pihak pasien. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan pengetahuan yang dimiliki dokter dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak pasien. Penjelasan yang diberikan oleh dokter kepada pihak pasien pada prakteknya kurang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) PerMenKes Nomor 585 Tahun 1989 bahwa cara penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien. Untuk itu sebaiknya dokter dalam memberikan penjelasan berusaha semaksimal mungkin agar informasi yang disampaikannya dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak pasien serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan pihak pasien. Untuk melindungi dokter dari risiko tuntutan hukum dikemudian hari kalau ternyata pilihan pasien merugikan dirinya sendiri maka kepada pihak pasien yang menolak dilakukan tindakan medis yang direncanakan atau akan dilakukan oleh dokter ini harus memberikan pernyataan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir penolakan tindakan medis atau formulir pulang paksa. Apabila dokter tersebut terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak rumah sakit akan menanggung biaya kerugian yang diderita pasien. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak merupakan rumah sakit pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari dokter tetap sehingga dokter yang bekerja tersebut bertindak untuk dan atas nama rumah sakit. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dari model informed consent yang digunakan yaitu : Mengenai kekurangpahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil keputusan. Cara mengatasinya yaitu dokter dalam memberikan penjelasan mengenai informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.Mengenai adanya kesulitan pasien atau keluarga dengan tingkat pendidikan rendah dan buta huruf dalam mengerti, memahami, mengisi, serta menandatanganani informed consent. Cara mengatasinya yaitu dengan melalui dokter dan paramedik yang memberikan penjelasan mengenai arti penting persetujuan tersebut, termasuk membantu dalam penulisan dan penandatanganan informed consent.Mengenai bentuk formulir persetujuan yang masih sering berubah dan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu yang menyebabkan dokter tidak mengetahui bahwa formulir persetujuan telah diganti oleh pihak rumah sakit. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan penyesuaian dengan formulir persetujuan yang telah diganti, selain itu terdapat kerjasama yang baik antara dokter dan paramedik untuk saling memberikan informasi jika terjadi pergantian formulir.
Kata Kunci: Model Implementasi, Informed Consent, Pemberian Susu Formula Pada Bayi

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091