EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA DALAM MENGAKOMODIR ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHANNYA

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ERA HERLINA, SH A.21212045

Abstract


ABSTRAK
Dalam penulisan tesis ini, penulis melaksanakan study kasus di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten ini terbentuk dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Pemekaran Kabupaten Pontianak sebagai akselerasi dari mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui Undang-Undang Republik undonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat terbentuklah Kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Pontianak.
Anggota DPRD jelas mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Melalui kegiatan reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD inilah sebagai sarana yang menjembatani pelaksanaan kewajibannya.
Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam setiap kali reses dan pada saat masa reses dapat dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat
Apakah pada saat reses semua aspirasi masyarakat yang diserap dan ditampung oleh anggota DPRD dapat terakomodir dalam APBD tahun berikutnya? Karena masih ada pelaksanaan reses di trimester III dan Trimester IV. Namun ada beberapa upaya yang dilakukan kegiatan reses dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kubu Raya sesuai kebutuhan.
Kata kunci : Efektifitas, Masa reses, Anggota Dewan dan Kabupaten Kubu Raya
2
ABSTRACT
In this thesis, the authors carried out a study of cases in Kubu Raya West Kalimantan province where the district is formed by taking into account the aspirations of the people as outlined in the decision of Parliament Pontianak District No. 21 of 2005 dated October 24, 2005 regarding the approval of the Establishment Division of Pontianak regency as the acceleration of the welfare community, through undonesia Republic Act No. 35 of 2007 on the Establishment of Kubu Raya In West Kalimantan Province formed a new district carved out of Pontianak regency.
Parliament members clearly have an obligation to fight for the people's welfare; absorb and collect the aspirations of constituents through regular working visits; accommodate and follow the aspirations and complaints; and gives it a moral and political responsibility to the constituents in his constituency. Through recess activities carried out by the Members of Parliament here as a means of bridging the implementation of its obligations.
Recess implementation of Member of Parliament Kubu Raya, implemented not later than 6 (six) working days in each recess and during the recess can be used by members of Parliament individually or in groups to visit constituency to absorb the aspirations of the people
Whether at recess all the aspirations of the people are absorbed and accommodated by legislators can be accommodated in the budget next year? Because there is still a recess implementation trimester Trimester III and IV. However, there are some efforts made recess activities with the preparation of the Local Government Work Plan in Kubu Raya as needed.
Keywords: Effectiveness, recess time, Board Member and Kubu Raya


Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091