ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINTANG NOMOR: 41/PID.B/2012/PN.STG.

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN R. DONI SUMARSONO, S.I.K. A.21212074

Abstract


ABSTRACT
This thesis discusses the decision analysis problems apart from lawsuits against the perpetrators of the crime of annexation of land based on the decision of the district court Sintang number: 41 / Pid.B / 2012 / PN.STG .. That Based on Case Files BP / 61 / VIII / 2011 / Reskrim Date August 8, 2011 Land grabs cases with suspect EDY Kusnadi alias Mark Bin Kalit, clause applied by investigators and prosecutors Dakwan umun is Article 385 of the Criminal Code. But by the judges Sintang District Court Judge found the actions of the defendant is not a crime, but a civil action is therefore in accordance with Article 191 paragraph (2) Criminal Procedure Code the accused must be released from all charges .. Then the judges in the Decision states that Terdakw Edi Kusnadi alias Mark Bin Kalit been proven to act against her, but the act is not a crime or pelanggaran.Sungguhpun Thus, legally separated from the decision of lawsuits Sintang District Court Decision No. 41 / Pid.B / 2012 / PN. STG, still contains weaknesses. Because Application of Article 385 Paragraph 1 of the Criminal Code Against Offenders grabs Land Rights. In the criminal case Number: BP / 6m / VIII / 2011 / Bareskrim jo Decision No. 41 / Pid.B / 2012 / PN.STG .. is a basic consideration in deciding the case of criminal Judge rights on land owned by another person has evidence so strong that the presence of such evidence would be damning for the accused, or in other words the accused could not resist any longer would be the act of doing, because the evidence that the accused committed perbuatanya / crime, dilakukanya was actually carried out by the defendant itself, Recognition honest of self-defendant for the mistake committed, it is intended by the frank admission or recognition of the truth about what is indicted by the public prosecutor to the defendant, it should be able to make it easier for judges to impose putusanya, What indicted by prosecutors Public Prosecutions for acts of crime committed by the accused completely in accordance with what they did, the defendant showed remorse for any perbuatanya his alleged, in the case of criminal deprivation of the rights on land owned by another person present, as where punishable by Article 385 Paragraph 1 of the Criminal Code.
2
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah analisis putusan lepas dari tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri sintang nomor: 41/PID.B/2012/PN.STG.. Bahwa Berdasarkan berkas Perkara BP/61/VIII/2011/Reskrim Tanggal 8 Agustus 2011 perkara Penyerobotan Tanah dengan Tersangka EDY KUSNADI alias Markus Bin Kalit, pasal yang diterapkan oleh Penyidik dan Dakwan Jaksa Penuntut Umun adalah Pasal 385 KUHP. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.. Kemudian Majelis Hakim dalam Putusan menyatakan, bahwa Terdakw Edi Kusnadi alias Markus Bin Kalit telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.Sungguhpun demikian, secara yuridis putusan lepas dari tuntutan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 41/PID.B/2012/PN.STG tersebut, masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sebab Penerapan Pasal 385 Ayat 1 KUHP Terhadap Pelaku Kejahatan Penyerobotan Hak Atas Tanah. Dalam perkara pidana Nomor : BP/6/VIII/2011/Reskrim jo Putusan Nomor 41/Pid.B/2012/PN.STG.. adalah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana hak-hak atas tanah milik orang lain memiliki bukti-bukti yang kuat sehingga dengan adanya bukti-bukti tersebut akan dapat memberatkan bagi terdakwa, atau dengan kata lain terdakwa tidak dapat menolak lagi akan perbuatan yang dilakukannya, karena dengan alat bukti itulah terdakwa melakukan perbuatanya / perbuatan pidana, yang dilakukanya itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa sendiri, Pengakuan yang jujur dari diri terdakwa atas kesalahan yang diperbuatnya, hal ini dimaksud dengan adanya pengakuan yang jujur atau pengakuan yang sebenarnya mengenai apa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, seharusnya akan dapat mempermudah bagi hakim dalam menjatuhkan putusanya, Apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh si terdakwa benar-benar telah sesuai dengan apa yang diperbuatnya, Terdakwa menunjukan rasa penyesalannya atas segala perbuatanya yang dituduhkan kepadanya, didalam perkara tindak kejahatan perampasan terhadap hak-hak atas tanah milik orang lain ini, sebagai mana yang diancam dengan Pasal 385 Ayat 1 KUHP.
Kata Kunci: Analisis putusan, lepas dari tuntutan hokum, terhadap pelaku, tindak pidana penyerobotan tanah

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091