ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM FATWA DSN-MUI KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BISNIS ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, PT Jasindo Syariah Cabang Pontianak dan PT Askrida Syariah Cabang Pont

Abstract

ABSTRAK
Indikasi Riba‟ diketahui lewat perhitungan premi dengan ditemukan adanya
praktek pembulatan harga ditinjau dari perhitungan premi yang ditentukan oleh
perusahaan asuransi dijumlahkan dengan harga pertanggungan aset nasabah.
Gharar diketahui pada saat perusahaan konvensional berkenan untuk menggunakan
jasa perusahaan asuransi syariah meng-cover aset mereka. Dana yang
dipergunakan untuk membayar premi dan asal-usul harta yang digunakan pada saat
pembelian aset oleh nasabah harus ditelisik secara rinci supaya menjaga kehalalan
dalam menjalankan bisnis asuransi syariah. Apabila suatu waktu ditemukan buktibukti
adanya kerusakan dalam akad dimana klausula syariah menjadi patokan
utama, maka pada waktu itu pula pertanggungan aset tersebut di-close oleh
perusahaan asuransi syariah. Terkait Maysir (perjudian) indikasinya melalui klaim
yang disetujui untuk ditangani dan yang tidak berdasarkan moral hazard dan
physical hazard.
Diperlukan adanya solusi atas permasalahan tersebut oleh pihak DSN-MUI
bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) berbasis agama Islam untuk
mengarahkan sesuai menurut syariat Islam sekaligus memberikan pencerahan
2
kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam bahwa benar asuransi syariah
adalah cabang ekonomi berbasis syariah mengedepankan kemaslahatan bagi setiap
pelaku kegiatannya serta adanya perlindungan secara yuridis oleh pemerintah
khususnya di Indonesia tentang pendirian dan tumbuh-kembangnya asuransi
syariah di Indonesia secara khusus diatur dalam perundang-undangan.
Kata kunci : Fatwa DSN-MUI, Peraturan Asuransi di Indonesia dan Kegiatan
Asuransi Syariah pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang
Pontianak, PT Jasindo Syariah Cabang Pontianak dan PT Askrida
Syariah Cabang Pontianak
ABSTRACT
Riba indication 'known through the premium calculation found the practice of
rounding off prices in terms of the calculation of the premium is determined by the
insurance company summed with the insured client assets. Gharar known at the
time of conventional companies deign to use the services of Islamic insurance
companies to cover their assets. Funds are used to pay the premium and the origin
of the treasure that is used at the time of the asset purchase by the customer must
be examined in detail in order to keep halal in running the sharia insurance business.
If a time found evidence of damage in the contract clause where sharia become the
main criterion, then at the time the asset is also insured in-close by Islamic insurance
companies. Related Maysir (gambling) approved indications through claims to be
handled and are not based on moral hazard and physical hazard.
There needs to be a solution to these problems by the DSN-MUI in
collaboration with Civil Society Organizations (CSOs) based on the Islamic
religion to direct the appropriate according to Islamic law while providing
3
enlightenment to the people of Indonesia, especially the Muslims that the right
Takaful is a Shariah-based branches of the economy puts the benefit for each
offender activities as well as the juridical protection by the government,
especially in Indonesia on the establishment and flowering of Islamic
insurance in Indonesia specifically addressed in legislation.
Keywords : Fatwa DSN-MUI, Indonesia's Insurance Regulatory and Takaful
activities at PT Asuransi Takaful Umum Branch of Pontianak,
Pontianak PT Jasindo Syariah Branch and PT Askrida Syariah
Branch Pontianak